DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 219 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mengatur ketentuan mengenai baku mutu emisi daur ulang baterai lithium;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2021, No.551 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU EMISI DAUR ULANG BATERAI LITHIUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Baterai Lithium adalah baterai yang menggunakan bahan lithium sebagai bahan elektroda dimana terjadi proses reaksi antara anoda dan katoda. www.peraturan.go.id 2021, No.551
2.Daur Ulang Baterai Lithium adalah proses pengolahan baterai lithium dengan proses melebur dan mereduksi bahan baterai untuk memperoleh logam (pyrometalurgy), proses menggunakan larutan bahan kimia untuk memisahkan kandungan senyawa dari limbah baterai (hydrometalurgy), proses bioteknologi yang melibatkan interaksi antara mikroorganisme dengan logam (biometalurgy) atau proses kegiatan lainnya sehingga dihasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.
3.Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
4.Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
5.Emisi Fugitif adalah Emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara.
6.Sumber Emisi adalah sumber pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan Emisi.
7.Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
8.Sistem Pemantauan Emisi Secara terus-menerus (Continuous Emission Monitoring System) yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter Emisi dan laju alir yang dilakukan secara terus menerus.
9.Keadaan Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal atau karena alasan keselamatan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. www.peraturan.go.id 2021, No.551
11.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 2

(1)Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Daur Ulang Baterai Lithium wajib memenuhi Baku Mutu Emisi pada seluruh Sumber Emisi yang berasal dari proses produksi.
(2)Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Daur Ulang Baterai Lithium dalam memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi berkewajiban melakukan:

a.pemantauan Emisi;
b.pengelolaan data dan informasi pemantauan Emisi;
c.pengelolaan Emisi Fugitif;
d.pengelolaan sarana bagi cerobong Emisi yang dilengkapi dengan fasilitas lift; dan
e.penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Udara.

Pasal 4

Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan tahapan:

a.penyusunan rencana pemantauan Emisi;
b.pemantauan Emisi;
c.penghitungan beban Emisi dan kinerja pembakaran; dan
d.penyusunan laporan pemantauan Sumber Emisi.

Pasal 5

Penyusunan rencana pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:

a.identifikasi, penamaan, dan pemberian kode seluruh Sumber Emisi; www.peraturan.go.id 2021, No.551
b.pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana pemantauan Emisi; dan
c.penyusunan detil pengambilan sampel Emisi.

Pasal 6

(1)Identifikasi, penamaan, dan pemberian kode seluruh Sumber Emisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memperoleh informasi:
1. a.parameter utama, dan parameter pendukung yang dihasilkan dari Sumber Emisi;
2. b.Sumber Emisi;
3. c.proses yang menyebabkan terjadinya Emisi;
4. d.titik koordinat;
5. e.pencatatan data aktifitas, faktor Emisi, faktor oksidasi, dan konversi Emisi; dan
6. f.pemilihan metodologi yang digunakan untuk menghitung Emisi.
(2)Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Nitrogen Oksida (NOx);
2. b.Sulfur Dioksida (SO2);
3. c.Partikulat (PM);
4. d.Hidrogen Fluorida (HF);
5. e.Hidrogen Klorida (HCl);
6. f.Merkuri (Hg);
7. g.Arsen (As);
8. h.Timah Hitam (Pb);
9. i.Kadmium (Cd);
10. j.Krom (Cr);
11. k.Talium (Ti);
12. l.Karbon Monoksida (CO);
13. m.Total Hidrokarbon (HC); dan
14. n.Nikel (Ni).
(3)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Karbon Dioksida (CO2)
2. b.Oksigen (O2); www.peraturan.go.id 2021, No.551
3. c.temperatur; dan
4. d.kecepatan alir.
(4)Identifikasi, penamaan, dan pemberian kode seluruh Sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Sumber Emisi yang sudah diidentifikasi, penamaan, dan pemberian kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
(2)Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.otomatis dan terus-menerus; dan/atau
2. b.manual.

Pasal 8

(1)Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan jika proses Daur Ulang Baterai Lithium menggunakan:
1. a.energi ≥ 0,025 GJ/detik (lebih dari atau sama dengan nol koma nol dua puluh lima GigaJoule per detik); dan/atau
2. b.utilitas dengan kapasitas ≥ 25 MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Megawatt) pembangkit energi.
(2)Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan CEMS yang mengukur parameter:
1. a.Sulfur Dioksida (SO2);
2. b.Nitrogen Oksida (NOx);
3. c.Partikulat (PM);
4. d.Hidrogen Fluorida (HF);
5. e.Oksigen (O2); dan www.peraturan.go.id 2021, No.551
6. f.kecepatan alir.
(3)Pemantauan Emisi untuk parameter selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara manual.

Pasal 9

(1)Hasil pemantauan dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.data hasil pemantauan Emisi rata-rata setiap jam;
2. b.data hasil pemantauan Emisi rata-rata harian; dan
3. c.lama waktu dan besaran beban pencemaran Emisi.
(2)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengintegrasikan hasil pemantauan dengan cara terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring ke dalam sistem informasi pemantauan Emisi industri secara terus menerus.

Pasal 10

(1)Hasil pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilakukan pengendalian mutu dan jaminan mutu.
(2)Pengendalian mutu dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan CEMS:
1. a.dioperasikan sesuai dengan spesifikasi kinerja sebagaimana tertulis dalam manual;
2. b.seluruh bagiannya berfungsi; dan
3. c.dikalibrasi sesuai dengan spesifikasi alat dan jadwal yang tertulis dalam manual.
(3)Hasil pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan valid jika:
1. a.telah dikoreksi Oksigen (O2) bagi parameter yang diukur; dan
2. b.data rata–rata harian paling sedikit terdiri dari 80% (delapan puluh persen) rata–rata 1 (satu) jam yang www.peraturan.go.id 2021, No.551 paling sedikit terdiri dari 12 (dua belas) data hasil pembacaan.
(4)Tata cara pengendalian mutu dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 219 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mengatur ketentuan mengenai baku mutu emisi daur ulang baterai lithium;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2021, No.551 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU EMISI DAUR ULANG BATERAI LITHIUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Baterai Lithium adalah baterai yang menggunakan bahan lithium sebagai bahan elektroda dimana terjadi proses reaksi antara anoda dan katoda. www.peraturan.go.id 2021, No.551
2.Daur Ulang Baterai Lithium adalah proses pengolahan baterai lithium dengan proses melebur dan mereduksi bahan baterai untuk memperoleh logam (pyrometalurgy), proses menggunakan larutan bahan kimia untuk memisahkan kandungan senyawa dari limbah baterai (hydrometalurgy), proses bioteknologi yang melibatkan interaksi antara mikroorganisme dengan logam (biometalurgy) atau proses kegiatan lainnya sehingga dihasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.
3.Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
4.Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
5.Emisi Fugitif adalah Emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara.
6.Sumber Emisi adalah sumber pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan Emisi.
7.Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
8.Sistem Pemantauan Emisi Secara terus-menerus (Continuous Emission Monitoring System) yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter Emisi dan laju alir yang dilakukan secara terus menerus.
9.Keadaan Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal atau karena alasan keselamatan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. www.peraturan.go.id 2021, No.551
11.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 2

(1)Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Daur Ulang Baterai Lithium wajib memenuhi Baku Mutu Emisi pada seluruh Sumber Emisi yang berasal dari proses produksi.
(2)Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Daur Ulang Baterai Lithium dalam memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi berkewajiban melakukan:

a.pemantauan Emisi;
b.pengelolaan data dan informasi pemantauan Emisi;
c.pengelolaan Emisi Fugitif;
d.pengelolaan sarana bagi cerobong Emisi yang dilengkapi dengan fasilitas lift; dan
e.penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Udara.

Pasal 4

Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan tahapan:

a.penyusunan rencana pemantauan Emisi;
b.pemantauan Emisi;
c.penghitungan beban Emisi dan kinerja pembakaran; dan
d.penyusunan laporan pemantauan Sumber Emisi.

Pasal 5

Penyusunan rencana pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:

a.identifikasi, penamaan, dan pemberian kode seluruh Sumber Emisi; www.peraturan.go.id 2021, No.551
b.pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana pemantauan Emisi; dan
c.penyusunan detil pengambilan sampel Emisi.

Pasal 6

(1)Identifikasi, penamaan, dan pemberian kode seluruh Sumber Emisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memperoleh informasi:
1. a.parameter utama, dan parameter pendukung yang dihasilkan dari Sumber Emisi;
2. b.Sumber Emisi;
3. c.proses yang menyebabkan terjadinya Emisi;
4. d.titik koordinat;
5. e.pencatatan data aktifitas, faktor Emisi, faktor oksidasi, dan konversi Emisi; dan
6. f.pemilihan metodologi yang digunakan untuk menghitung Emisi.
(2)Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Nitrogen Oksida (NOx);
2. b.Sulfur Dioksida (SO2);
3. c.Partikulat (PM);
4. d.Hidrogen Fluorida (HF);
5. e.Hidrogen Klorida (HCl);
6. f.Merkuri (Hg);
7. g.Arsen (As);
8. h.Timah Hitam (Pb);
9. i.Kadmium (Cd);
10. j.Krom (Cr);
11. k.Talium (Ti);
12. l.Karbon Monoksida (CO);
13. m.Total Hidrokarbon (HC); dan
14. n.Nikel (Ni).
(3)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Karbon Dioksida (CO2)
2. b.Oksigen (O2); www.peraturan.go.id 2021, No.551
3. c.temperatur; dan
4. d.kecepatan alir.
(4)Identifikasi, penamaan, dan pemberian kode seluruh Sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Sumber Emisi yang sudah diidentifikasi, penamaan, dan pemberian kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
(2)Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.otomatis dan terus-menerus; dan/atau
2. b.manual.

Pasal 8

(1)Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan jika proses Daur Ulang Baterai Lithium menggunakan:
1. a.energi ≥ 0,025 GJ/detik (lebih dari atau sama dengan nol koma nol dua puluh lima GigaJoule per detik); dan/atau
2. b.utilitas dengan kapasitas ≥ 25 MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Megawatt) pembangkit energi.
(2)Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan CEMS yang mengukur parameter:
1. a.Sulfur Dioksida (SO2);
2. b.Nitrogen Oksida (NOx);
3. c.Partikulat (PM);
4. d.Hidrogen Fluorida (HF);
5. e.Oksigen (O2); dan www.peraturan.go.id 2021, No.551
6. f.kecepatan alir.
(3)Pemantauan Emisi untuk parameter selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara manual.

Pasal 9

(1)Hasil pemantauan dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.data hasil pemantauan Emisi rata-rata setiap jam;
2. b.data hasil pemantauan Emisi rata-rata harian; dan
3. c.lama waktu dan besaran beban pencemaran Emisi.
(2)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengintegrasikan hasil pemantauan dengan cara terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring ke dalam sistem informasi pemantauan Emisi industri secara terus menerus.

Pasal 10

(1)Hasil pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilakukan pengendalian mutu dan jaminan mutu.
(2)Pengendalian mutu dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan CEMS:
1. a.dioperasikan sesuai dengan spesifikasi kinerja sebagaimana tertulis dalam manual;
2. b.seluruh bagiannya berfungsi; dan
3. c.dikalibrasi sesuai dengan spesifikasi alat dan jadwal yang tertulis dalam manual.
(3)Hasil pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan valid jika:
1. a.telah dikoreksi Oksigen (O2) bagi parameter yang diukur; dan
2. b.data rata–rata harian paling sedikit terdiri dari 80% (delapan puluh persen) rata–rata 1 (satu) jam yang www.peraturan.go.id 2021, No.551 paling sedikit terdiri dari 12 (dua belas) data hasil pembacaan.
(4)Tata cara pengendalian mutu dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021