DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pejabat lain yang tugas dan fungsinya mengerjakan pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa serta penegakan hukum yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)PN yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi:
1. a.pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi pratama;
3. c.kepala unit pelaksana teknis;
4. d.pejabat fungsional auditor; dan
5. e.pejabat lainnya.
(3)Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e meliputi:
1. a.pejabat administrator;
2. b.pejabat pengawas;
3. c.pejabat fungsional; dan
4. d.pelaksana.
(4)Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat yang bertugas pada unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi:
1. a.pelayanan perizinan berusaha dan persetujuan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. b.pengadaan barang dan jasa;
3. c.penegakkan hukum; dan
4. d.pemberian apresiasi dan/atau penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
(5)Pemberian apresiasi dan/atau penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. b.adipura; dan
3. c.kalpataru.
  1. 2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)PN bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas LHKPN yang telah dilaporkan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sebelum, selama, dan setelah PN menjabat.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh Inspektur Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

ASN wajib menyampaikan LHKASN melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak dalam jaringan secara periodik setiap tahun atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan adanya indikasi ketidakwajaran terhadap LHKPN, Inspektur Jenderal mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Permohonan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pejabat lain yang tugas dan fungsinya mengerjakan pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa serta penegakan hukum yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)PN yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi:
1. a.pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi pratama;
3. c.kepala unit pelaksana teknis;
4. d.pejabat fungsional auditor; dan
5. e.pejabat lainnya.
(3)Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e meliputi:
1. a.pejabat administrator;
2. b.pejabat pengawas;
3. c.pejabat fungsional; dan
4. d.pelaksana.
(4)Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat yang bertugas pada unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi:
1. a.pelayanan perizinan berusaha dan persetujuan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. b.pengadaan barang dan jasa;
3. c.penegakkan hukum; dan
4. d.pemberian apresiasi dan/atau penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
(5)Pemberian apresiasi dan/atau penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. b.adipura; dan
3. c.kalpataru.
  1. 2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)PN bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas LHKPN yang telah dilaporkan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sebelum, selama, dan setelah PN menjabat.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh Inspektur Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan adanya indikasi ketidakwajaran terhadap LHKPN, Inspektur Jenderal mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Permohonan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.