DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

KLHS diselenggarakan untuk mewujudkan: a. keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup; dan b. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

BAB I

Pendahuluan Terdiri dari latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, metode, teknik, rangkaian, dan langkah-langkah penyusunan KLHS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
2.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3.Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi - 3 – anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5.Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang selanjutnya disebut Penyusun KRP adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
6.Lembaga Sertifikasi Kompetensi KLHS yang selanjutnya disingkat LSK-KLHS adalah lembaga yang memiliki skema sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusun dan validator KLHS.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan KLHS.

Pasal 2

(1)KLHS diselenggarakan untuk mewujudkan:
1. a.keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup; dan
2. b.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.berwawasan lingkungan;
2. b.integratif;
3. c.kegunaan;
4. d.keberlanjutan;
5. e.fokus;
6. f.akuntabel;
7. g.partisipatif; dan
8. h.iteratif.

BAB II

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup Mencakup deskripsi karakteristik wilayah perencanaan dan wilayah fungsional, identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, dan analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 3

KLHS wajib diselenggarakan pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat:

a.nasional;
b.provinsi; dan
c.kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional terdiri atas:
1. a.rencana tata ruang wilayah nasional beserta rencana rincinya;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang nasional; - 4 –
3. c.rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
4. d.rencana pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan.
(2)Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat provinsi terdiri atas:
1. a.rencana tata ruang wilayah provinsi;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi; dan
3. c.rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
(3)Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota; dan
3. c.rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS dikecualikan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang:

a.tanggap darurat bencana; dan
b.kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 6

(1)Penyusun KRP melakukan penapisan atas Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.
(2)Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan wajib atau tidak dilengkapi KLHS.
(3)Kebijakan, Rencana dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup; atau
2. b.berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 7

(1)Penapisan atas Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
1. a.identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
2. b.penentuan potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup; dan
3. c.penyusunan hasil penapisan.
(2)Kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.perubahan iklim;
2. b.kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; - 5 –
3. c.peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. d.penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. e.peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. f.peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan kelompok masyarakat; dan/atau
7. g.peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
(3)Hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dalam bentuk berita acara yang berisi pernyataan:
1. a.Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib dilengkapi KLHS; atau
2. b.Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tidak wajib dilengkapi KLHS.

Pasal 8

(1)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan kepada:
1. a.Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program:
  1. 1.tingkat nasional; dan/atau
  2. 2.yang diindikasikan memiliki dampak dan/atau risiko lingkungan hidup lintas batas negara atau provinsi;
2. b.gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program:
  1. 1.tingkat provinsi; dan/atau
  2. 2.yang diindikasikan memiliki dampak dan/atau risiko lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; atau
3. c.bupati/wali kota, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi mengenai:
1. a.identitas pemohon;
2. b.deskripsi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diajukan permohonan;
3. c.perkiraan potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup; dan
4. d.dokumentasi mengenai lokasi perencanaan, atau lokasi perkiraan tempat yang terkena dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk pejabat yang membidangi KLHS untuk melakukan verifikasi. - 6 –
(2)Verifikasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan informasi:
1. a.lengkap dan benar, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meneruskan permohonan kepada Penyusun KRP untuk dilakukan penapisan; atau
2. b.tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan.
(4)Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Tata cara penapisan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…