DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Standar Pencemar Udara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
2.Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yang selanjutnya disingkat SPKUA adalah perangkat yang terdiri atas peralatan pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung.
3.Perangkat Pengolah Data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima, menghitung dan menyimpan data hasil pemantauan.
4.Status Warna adalah indikator kondisi masing-masing kategori rentang ISPU.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab dalam menentukan ISPU.
(2)ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi parameter:
1. a.partikulat (PM10);
2. b.partikulat (PM2.5);
3. c.karbon monoksida (CO);
4. d.nitrogen dioksida (NO2);
5. e.sulfur dioksida (SO2);
6. f.ozon (O3); dan
7. g.hidrokarbon (HC).
(3)ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan tahapan:
1. a.perhitungan;
2. b.pelaporan; dan
3. c.publikasi.

Pasal 3

Perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a.pemantauan; dan
b.konversi konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU.

Pasal 4

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.peralatan SPKUA; dan
2. b.lokasi pemantauan.
(2)Persyaratan peralatan SPKUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.alat pemantau kualitas udara;
2. b.alat pemantau meteorologi;
3. c.Perangkat Pengolah Data; dan
4. d.beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus.
(3)Persyaratan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.klasifikasi lokasi pemantauan, yang meliputi:
  1. 1.pusat kota;
  2. 2.latar kota;
  3. 3.sub-urban;
  4. 4.industri;
  5. 5.pedesaan; dan
  6. 6.lokasi lainnya yang mengarah kepada sumber pencemar tertentu, dan
2. b.kriteria penempatan peralatan SPKUA, yang meliputi:
  1. 1.ditempatkan pada udara terbuka dengan sudut terbuka 120° (seratus dua puluh derajat) terhadap penghalang;
  2. 2.ketinggian sampling inlet dari permukaan tanah untuk partikel dan gas paling sedikit 2 (dua) meter; dan
  3. 3.jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit 20 (dua puluh) meter.

Pasal 5

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara terus-menerus.
(2)Hasil pemantauan berupa:
1. a.data konsentrasi udara ambien pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
2. b.data meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi udara ambien sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3)Data meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kecepatan dan arah angin;
2. b.temperatur udara;
3. c.kelembaban;
4. d.intensitas matahari; dan/atau
5. e.curah hujan.
(4)Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar konversi konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU.

Pasal 6

(1)Perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan setiap 1 (satu) jam dari data pemantauan 24 (dua puluh empat) jam secara terus- menerus.
(2)Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai:
1. a.ISPU batas atas;
2. b.ISPU batas bawah;
3. c.ambien batas atas;
4. d.ambien batas bawah; dan
5. e.konsentrasi ambien hasil pengukuran.
(3)Tata cara perhitungan ISPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Terhadap hasil perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penjaminan mutu melalui:
1. a.pemeriksaan kelengkapan data harian konsentrasi setiap paramater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
2. b.penghapusan data yang tidak normal dengan menggunakan sistem aplikasi validasi data.
(2)Penghapusan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
1. a.sedang dilakukan pemeliharaan SPKUA;
2. b.ketidakstabilan tegangan listrik pada peralatan SPKUA;
3. c.adanya gangguan pada sensor; atau
4. d.terjadi pemadaman listrik.
(3)Dalam hal hasil penjaminan mutu menunjukkan data valid sebesar ≥75% (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh lima persen), data digunakan sebagai dasar penentuan kategori ISPU.
(4)Kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.kategori baik;
2. b.kategori sedang;
3. c.kategori tidak sehat;
4. d.kategori sangat tidak sehat; atau
5. e.kategori berbahaya.
(5)Dalam hal ISPU berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penentuan kategori ISPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melakukan perhitungan ISPU dapat:
1. a.berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah; atau
2. b.bekerja sama dengan badan usaha, yang memiliki SPKUA.
(2)Tata cara perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perhitungan ISPU oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyusun laporan hasil penentuan kategori ISPU berdasarkan masing-masing SPKUA.
(2)Laporan hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan informasi:
1. a.waktu pelaporan;
2. b.waktu pengukuran;
3. c.lokasi yang dilaporkan;
4. d.keterangan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
5. e.parameter pencemar kritis;
6. f.ISPU paling tinggi;
7. g.kategori ISPU; dan
8. h.konsentrasi.
(3)Laporan hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke laman http://iku.menlhk.go.id/aqms/.
(4)Pengintegrasian sistem ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 10

(1)Menteri, gubernur dan bupati/wali kota menyediakan informasi publik mengenai hasil penentuan kategori ISPU:
1. a.setiap jam selama 24 (dua puluh empat) jam untuk parameter partikulat (PM2,5); dan
2. b.paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari untuk parameter partikulat (PM10), sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), nitrogen dioksida (NO2) dan hidrokarbon (HC).
(2)Dalam hal ISPU berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota menyediakan informasi publik mengenai hasil penentuan kategori ISPU bagi seluruh parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap jam.
(3)Hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi parameter pencemar kritis untuk ISPU tertinggi.
(4)Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.media cetak; dan/atau
2. b.media elektronik.

Pasal 11

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyesuaikan penentuan ISPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Standar Pencemar Udara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
2.Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yang selanjutnya disingkat SPKUA adalah perangkat yang terdiri atas peralatan pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung.
3.Perangkat Pengolah Data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima, menghitung dan menyimpan data hasil pemantauan.
4.Status Warna adalah indikator kondisi masing-masing kategori rentang ISPU.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab dalam menentukan ISPU.
(2)ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi parameter:
1. a.partikulat (PM10);
2. b.partikulat (PM2.5);
3. c.karbon monoksida (CO);
4. d.nitrogen dioksida (NO2);
5. e.sulfur dioksida (SO2);
6. f.ozon (O3); dan
7. g.hidrokarbon (HC).
(3)ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan tahapan:
1. a.perhitungan;
2. b.pelaporan; dan
3. c.publikasi.

Pasal 3

Perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a.pemantauan; dan
b.konversi konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU.

Pasal 4

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.peralatan SPKUA; dan
2. b.lokasi pemantauan.
(2)Persyaratan peralatan SPKUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.alat pemantau kualitas udara;
2. b.alat pemantau meteorologi;
3. c.Perangkat Pengolah Data; dan
4. d.beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus.
(3)Persyaratan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.klasifikasi lokasi pemantauan, yang meliputi:
  1. 1.pusat kota;
  2. 2.latar kota;
  3. 3.sub-urban;
  4. 4.industri;
  5. 5.pedesaan; dan
  6. 6.lokasi lainnya yang mengarah kepada sumber pencemar tertentu, dan
2. b.kriteria penempatan peralatan SPKUA, yang meliputi:
  1. 1.ditempatkan pada udara terbuka dengan sudut terbuka 120° (seratus dua puluh derajat) terhadap penghalang;
  2. 2.ketinggian sampling inlet dari permukaan tanah untuk partikel dan gas paling sedikit 2 (dua) meter; dan
  3. 3.jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit 20 (dua puluh) meter.

Pasal 5

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara terus-menerus.
(2)Hasil pemantauan berupa:
1. a.data konsentrasi udara ambien pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
2. b.data meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi udara ambien sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3)Data meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kecepatan dan arah angin;
2. b.temperatur udara;
3. c.kelembaban;
4. d.intensitas matahari; dan/atau
5. e.curah hujan.
(4)Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar konversi konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU.

Pasal 6

(1)Perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan setiap 1 (satu) jam dari data pemantauan 24 (dua puluh empat) jam secara terus- menerus.
(2)Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai:
1. a.ISPU batas atas;
2. b.ISPU batas bawah;
3. c.ambien batas atas;
4. d.ambien batas bawah; dan
5. e.konsentrasi ambien hasil pengukuran.
(3)Tata cara perhitungan ISPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Terhadap hasil perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penjaminan mutu melalui:
1. a.pemeriksaan kelengkapan data harian konsentrasi setiap paramater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
2. b.penghapusan data yang tidak normal dengan menggunakan sistem aplikasi validasi data.
(2)Penghapusan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
1. a.sedang dilakukan pemeliharaan SPKUA;
2. b.ketidakstabilan tegangan listrik pada peralatan SPKUA;
3. c.adanya gangguan pada sensor; atau
4. d.terjadi pemadaman listrik.
(3)Dalam hal hasil penjaminan mutu menunjukkan data valid sebesar ≥75% (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh lima persen), data digunakan sebagai dasar penentuan kategori ISPU.
(4)Kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.kategori baik;
2. b.kategori sedang;
3. c.kategori tidak sehat;
4. d.kategori sangat tidak sehat; atau
5. e.kategori berbahaya.
(5)Dalam hal ISPU berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penentuan kategori ISPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melakukan perhitungan ISPU dapat:
1. a.berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah; atau
2. b.bekerja sama dengan badan usaha, yang memiliki SPKUA.
(2)Tata cara perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perhitungan ISPU oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyusun laporan hasil penentuan kategori ISPU berdasarkan masing-masing SPKUA.
(2)Laporan hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan informasi:
1. a.waktu pelaporan;
2. b.waktu pengukuran;
3. c.lokasi yang dilaporkan;
4. d.keterangan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
5. e.parameter pencemar kritis;
6. f.ISPU paling tinggi;
7. g.kategori ISPU; dan
8. h.konsentrasi.
(3)Laporan hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke laman http://iku.menlhk.go.id/aqms/.
(4)Pengintegrasian sistem ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 10

(1)Menteri, gubernur dan bupati/wali kota menyediakan informasi publik mengenai hasil penentuan kategori ISPU:
1. a.setiap jam selama 24 (dua puluh empat) jam untuk parameter partikulat (PM2,5); dan
2. b.paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari untuk parameter partikulat (PM10), sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), nitrogen dioksida (NO2) dan hidrokarbon (HC).
(2)Dalam hal ISPU berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota menyediakan informasi publik mengenai hasil penentuan kategori ISPU bagi seluruh parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap jam.
(3)Hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi parameter pencemar kritis untuk ISPU tertinggi.
(4)Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.media cetak; dan/atau
2. b.media elektronik.

Pasal 11

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyesuaikan penentuan ISPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.