DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis kegiatana dan inventarisasu kegiatan terbangun, skema penyelesaian kegiatan terbangun, tata cara penyelesaian kegiatan terbangun, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengedepankan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
c.bahwa untuk penyelesaian kegiatan terbangun melalui kemitraan konservasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MF.NTF.Rl I INGKUNGAN IJll)UP I),\ KF.lllJTANAN RF.l'lJDLIK INOONF.SIA

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELESAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERBANGUN DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang selanjutnya disebut Kegiatan Terbangun adalah seluruh usaha dan/atau kegiatan yang telah terbangun di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebelum tanggal 2 November 2020.
2.Kemitraan Konservasi adalah kemitraan antara kepala unit pelaksana teknis atau kepala unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan kewenangan dengan Mitra Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, untuk penyelesaian kegiatan terbangun berupa perkebunan, pertanian, dan tambak pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
3.Mitra Konservasi adalah masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang melakukan kemitraan dengan kepala unit pelaksana teknis atau kepala unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan kewenangan.
4.Pemulihan Ekosistem adalah kegiatan pemulihan ekosistem kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru termasuk di dalamnya pemulihan terhadap alam hayatinya sehingga terwujud keseimbangan antara alam hayati dan ekosistemnya di kawasan.
5.Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
6.Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, seta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7.Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu secara teratur.
8.Perjanjian Kemitraan Konservasi yang selanjutnya disingkat PKK adalah kesepakatan bersama antara kepala unit pelaksana teknis atau kepala unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan kewenangan dan Mitra Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, atau TB.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
10.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT direktorat jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan TB.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola taman hutan raya dan/atau yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
13.Kepala UPT atau Kepala UPTD adalah kepala balai/balai besar atau kepala satuan kerja pemerintah daerah yang diserahi tugas pengelolaan taman hutan raya.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur penyelesaian Kegiatan Terbangun yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020.
(2)Penyelesaian Kegiatan Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum bagi Kegiatan Terbangun;
2. b.mempertahankan keberadaan dan menjaga fungsi KSA, KPA, dan TB secara optimal;
3. c.mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB; dan
4. d.melaksanakan penguatan fungsi dan tata kelola KSA, KPA, dan TB dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayatinya.

BAB II

JENIS KEGIATAN DAN INVENTARISASI KEGIATAN TERBANGUN

Pasal 3

(1)Kegiatan Terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
1. a.perkebunan kelapa sawit;
2. b.perkebunan;
3. c.pertambangan; atau
4. d.kegiatan lain.
(2)Kegiatan Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan:
1. a.yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan; dan
2. b.yang tidak memiliki perizinan berusaha, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan.

Pasal 4

Kegiatan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa kegiatan:

a.pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman perkebunan di dalam KSA, KPA, dan TB;
b.mengangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam KSA, KPA, dan TB; dan/atau
c.membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari kegiatan perkebunan di dalam KSA, KPA, dan TB.

Pasal 5

Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa kegiatan:

a.operasi pertambangan, pengeboran, penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran, serta pemadatan penambangan di dalam KSA, KPA, dan TB;
b.mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam KSA, KPA, dan TB; dan/atau
c.membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam KSA, KPA, dan TB.

Pasal 6

(1)Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berupa:
1. a.minyak dan gas bumi;
2. b.panas bumi;
3. c.tambak;
4. d.pertanian;
5. e.permukiman;
6. f.wisata alam;
7. g.industri; dan/atau
8. h.sarana dan prasarana.
(2)Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan yang dikategorikan sebagai kepentingan strategis yang tidak terelakan di KSA, KPA, dan TB.
(3)Kepentingan strategis yang tidak terelakan di KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.minyak dan gas bumi;
2. b.panas bumi; dan/atau
3. c.sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan/atau strategis.
(4)Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, instansi pemerintah, badan sosial/keagamaan, atau badan usaha.

Pasal 7

(1)Inventarisasi Kegiatan Terbangun yang tidak memiliki perizinan di bidang pemanfaatan KSA, KPA, dan TB dilakukan oleh Menteri.
(2)Inventarisasi Kegiatan Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di KSA, KPA, dan TB;
2. b.inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di KSA, KPA, dan TB; dan
3. c.penetapan data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di KSA, KPA, dan TB.

Pasal 8

Tata cara inventarisasi data dan informasi Kegiatan Terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SKEMA PENYELESAIAN KEGIATAN TERBANGUN

Pasal 9

(1)Penyelesaian Kegiatan Terbangun berupa perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan paling lambat tanggal 2 November 2023.
(2)Penyelesaian Kegiatan Terbangun yang tidak memiliki perizinan berusaha, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan, dilakukan setelah melaksanakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kegiatan Terbangun berupa perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif.

Pasal 10

(1)Penyelesaian Kegiatan Terbangun berupa perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang pada saat kegiatan tersebut pertama kali dibangun.
(2)Penyelesaian Kegiatan Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama.
(3)Penyelesaian Kegiatan Terbangun perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…