DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

PENDAHULUAN A. Identititas Pelaku Usaha (Tuliskan identitas Pelaku Usaha dan domisili usaha dan/atau kegiatan)

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
3.Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
4.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
5.RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun Pelaku Usaha yang berada dalam KEK berdasarkan RKL-RPL Kawasan.
6.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7.Pelaku Usaha adalah perusahaan berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
8.Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Izin PPLH adalah izin operasional pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9.Pengawasan Lingkungan Hidup adalah pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup.
10.Pengawasan RKL-RPL Rinci adalah pengawasan yang dilaksanakan Badan Usaha terhadap ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban RKL -RPL Rinci.
11.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
b.pengawasan RKL-RPL Rinci;
c.penerapan sanksi administrasi; dan
d.pembinaan.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN DAN EVALUASI RKL-RPL RINCI A. Pelaksanaan Uraikan secara rinci RKL RPL Kawasan yang menjadi acuan untuk melaksanakan RKL RPL Rinci. Selanjutnya uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup rinci yang telah dilakukan. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan RKL-RPL rinci sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha merupakan bagian dari pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.
(2)Pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Lingkungan Hidup atas pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 4

(1)Lingkup Izin Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha yang diselenggarakan di KEK.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di KEK telah lebih dahulu memiliki Izin Lingkungan, Badan Usaha wajib melakukan penggabungan (integrasi) dan pemadanan (sinkronisasi) Izin Lingkungan Pelaku Usaha dalam Izin Lingkungan Badan Usaha.
(3)Dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan.
(4)Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air maka diperlukan Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Badan Usaha wajib menyusun laporan pelaksanaan Izin Lingkungan.
(2)Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas perusahaan;
2. b.lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. c.deskripsi kegiatan baik deskripsi kegiatan utama, penunjang dan deskripsi kegiatan Pelaku Usaha yang berada di dalam KEK;
4. d.kondisi lingkungan sekitar beserta perkembangannya dalam rentang waktu pelaporan;
5. e.hasil pelaksanaan Izin Lingkungan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
6. f.pengawasan Izin Lingkungan dan pengawasan RKL- RPL Rinci;
7. g.pengawasan Izin PPLH;
8. h.usulan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan hasil pengawasan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha; dan
9. i.kesimpulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit Izin Lingkungan dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan secara langsung atau secara daring paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5)Format laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kewajiban dan pelaporan terhadap Izin PPLH Badan Usaha dilakukan sesuai dengan pembagian tanggung jawab yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
(2)Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan fasilitas pengelolaan limbah sehingga Pelaku Usaha memiliki Izin PPLH maka pelaporan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha yang berada di KEK wajib menyusun RKL- RPL Rinci berdasarkan Izin Lingkungan Badan Usaha.
(2)RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh Badan Usaha.
(3)Pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Izin Lingkungan, Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada Badan Usaha untuk dilakukan penggabungan (integrasi) dan pemadanan (sinkronisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(5)Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air yang tidak terintegrasi dengan Izin Lingkungan Badan Usaha maka diperlukan Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha yang berada di KEK wajib menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Badan Usaha.
(2)Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas Pelaku Usaha;
2. b.lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. c.deskripsi kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pelaku Usaha;
4. d.hasil pelaksaanaan RKL-RPL Rinci;
5. e.evaluasi pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
6. f.evaluasi pelaksanaan Izin PPLH;
7. g.usulan perubahan pelaksanaan RKL-RPL Rinci berdasarkan hasil pengawasan; dan
8. h.kesimpulan.
(3)Pelaku Usaha wajib melaporkan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan secara langsung atau daring paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5)Format laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

Usulan Perubahan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Berdasarkan Hasil Evaluasi Uraian dalam Bab ini berisi Usulan dari Pelaku Usaha kepada Badan Usaha untuk melakukan update/penyusunan baru RKL-RPL rinci bila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat potensi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk perbaikan lingkungan hidup kedepannya.

Pasal 9

(1)Badan Usaha wajib menaati:
1. a.ketentuan dalam Izin Lingkungan; dan
2. b.ketentuan mengenai penggabungan (integrasi), pemadanan (sinkronisasi), dan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pelaku Usaha di KEK wajib menaati ketentuan dalam RKL-RPL Rinci.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan Usaha dan Pelaku Usaha wajib menaati Izin PPLH dan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

(1)Badan Usaha wajib melaksanakan pengawasan RKL-RPL Rinci Pelaku Usaha paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(2)Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan RKL- RPL Rinci yang disusun Pelaku Usaha.
(3)Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan:
1. a.laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan/atau
2. b.lapangan.
(4)Hasil pengawasan RKL-RPL Rinci berupa status kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam RKL-RPL Rinci, meliputi:
1. a.patuh; atau
2. b.tidak patuh.
(5)Terhadap status tidak patuh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Badan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi ketentuan dalam RKL-RPL Rinci dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui ketidakpatuhan.
(6)Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diberikan, Badan Usaha melaporkan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan jika ketidakpatuhan Pelaku Usaha menyebabkan terjadinya:
1. a.pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
2. b.pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
(8)Terhadap kejadian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Badan Usaha wajib melaporkan kepada instansi penerbit Izin Lingkungan dan/atau instansi penerbit Izin PPLH dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau terjadi pelanggaran yang serius.
(9)Format Berita Acara Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan Pengawasan ketaatan terhadap Izin Lingkungan oleh Badan Usaha.
(2)Selain Pengawasan ketaatan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan dilakukan terhadap ketaatan Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPLH.
(4)Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup.
(5)Format Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

PENDAHULUAN A. Identititas Pelaku Usaha (Tuliskan identitas Pelaku Usaha dan domisili usaha dan/atau kegiatan)

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
2.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
3.Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
4.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
5.RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun Pelaku Usaha yang berada dalam KEK berdasarkan RKL-RPL Kawasan.
6.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7.Pelaku Usaha adalah perusahaan berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
8.Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Izin PPLH adalah izin operasional pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9.Pengawasan Lingkungan Hidup adalah pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup.
10.Pengawasan RKL-RPL Rinci adalah pengawasan yang dilaksanakan Badan Usaha terhadap ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban RKL -RPL Rinci.
11.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
b.pengawasan RKL-RPL Rinci;
c.penerapan sanksi administrasi; dan
d.pembinaan.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN DAN EVALUASI RKL-RPL RINCI A. Pelaksanaan Uraikan secara rinci RKL RPL Kawasan yang menjadi acuan untuk melaksanakan RKL RPL Rinci. Selanjutnya uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup rinci yang telah dilakukan. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan RKL-RPL rinci sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha merupakan bagian dari pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.
(2)Pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Lingkungan Hidup atas pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 4

(1)Lingkup Izin Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha dan/atau kegiatan Pelaku Usaha yang diselenggarakan di KEK.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di KEK telah lebih dahulu memiliki Izin Lingkungan, Badan Usaha wajib melakukan penggabungan (integrasi) dan pemadanan (sinkronisasi) Izin Lingkungan Pelaku Usaha dalam Izin Lingkungan Badan Usaha.
(3)Dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan.
(4)Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air maka diperlukan Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Badan Usaha wajib menyusun laporan pelaksanaan Izin Lingkungan.
(2)Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas perusahaan;
2. b.lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. c.deskripsi kegiatan baik deskripsi kegiatan utama, penunjang dan deskripsi kegiatan Pelaku Usaha yang berada di dalam KEK;
4. d.kondisi lingkungan sekitar beserta perkembangannya dalam rentang waktu pelaporan;
5. e.hasil pelaksanaan Izin Lingkungan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
6. f.pengawasan Izin Lingkungan dan pengawasan RKL- RPL Rinci;
7. g.pengawasan Izin PPLH;
8. h.usulan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan hasil pengawasan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha; dan
9. i.kesimpulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penerbit Izin Lingkungan dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan secara langsung atau secara daring paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5)Format laporan pelaksanaan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kewajiban dan pelaporan terhadap Izin PPLH Badan Usaha dilakukan sesuai dengan pembagian tanggung jawab yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
(2)Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan fasilitas pengelolaan limbah sehingga Pelaku Usaha memiliki Izin PPLH maka pelaporan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha yang berada di KEK wajib menyusun RKL- RPL Rinci berdasarkan Izin Lingkungan Badan Usaha.
(2)RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh Badan Usaha.
(3)Pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Izin Lingkungan, Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada Badan Usaha untuk dilakukan penggabungan (integrasi) dan pemadanan (sinkronisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(5)Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pembuangan air limbah ke laut, dan pembuangan air limbah ke sumber air yang tidak terintegrasi dengan Izin Lingkungan Badan Usaha maka diperlukan Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha yang berada di KEK wajib menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Badan Usaha.
(2)Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas Pelaku Usaha;
2. b.lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. c.deskripsi kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pelaku Usaha;
4. d.hasil pelaksaanaan RKL-RPL Rinci;
5. e.evaluasi pelaksanaan RKL-RPL Rinci;
6. f.evaluasi pelaksanaan Izin PPLH;
7. g.usulan perubahan pelaksanaan RKL-RPL Rinci berdasarkan hasil pengawasan; dan
8. h.kesimpulan.
(3)Pelaku Usaha wajib melaporkan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan secara langsung atau daring paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(5)Format laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

Usulan Perubahan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Berdasarkan Hasil Evaluasi Uraian dalam Bab ini berisi Usulan dari Pelaku Usaha kepada Badan Usaha untuk melakukan update/penyusunan baru RKL-RPL rinci bila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat potensi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk perbaikan lingkungan hidup kedepannya.

Pasal 9

(1)Badan Usaha wajib menaati:
1. a.ketentuan dalam Izin Lingkungan; dan
2. b.ketentuan mengenai penggabungan (integrasi), pemadanan (sinkronisasi), dan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pelaku Usaha di KEK wajib menaati ketentuan dalam RKL-RPL Rinci.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan Usaha dan Pelaku Usaha wajib menaati Izin PPLH dan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

(1)Badan Usaha wajib melaksanakan pengawasan RKL-RPL Rinci Pelaku Usaha paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(2)Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan RKL- RPL Rinci yang disusun Pelaku Usaha.
(3)Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan:
1. a.laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan/atau
2. b.lapangan.
(4)Hasil pengawasan RKL-RPL Rinci berupa status kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam RKL-RPL Rinci, meliputi:
1. a.patuh; atau
2. b.tidak patuh.
(5)Terhadap status tidak patuh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Badan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi ketentuan dalam RKL-RPL Rinci dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui ketidakpatuhan.
(6)Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diberikan, Badan Usaha melaporkan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan jika ketidakpatuhan Pelaku Usaha menyebabkan terjadinya:
1. a.pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
2. b.pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
(8)Terhadap kejadian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Badan Usaha wajib melaporkan kepada instansi penerbit Izin Lingkungan dan/atau instansi penerbit Izin PPLH dengan tembusan kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau terjadi pelanggaran yang serius.
(9)Format Berita Acara Pengawasan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan Pengawasan ketaatan terhadap Izin Lingkungan oleh Badan Usaha.
(2)Selain Pengawasan ketaatan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan dilakukan terhadap ketaatan Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPLH.
(4)Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup.
(5)Format Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.