DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juli 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPLHK adalah UPT yang melaksanakan pelatihan aparatur dan nonaparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3.Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKKN adalah UPT yang melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6.Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.BPLHK; dan
b.SMKKN.

Pasal 3

(1)BPLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

(1)BPLHK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; serta pemantauan dan evaluasi hasil pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPLHK menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan;
2. b.pelaksanaan pelatihan;
3. c.pelaksanaan kerja sama pelatihan;
4. d.pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan;
5. e.pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan;
6. f.fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; dan
8. h.pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

(1)Struktur organisasi BPLHK terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan;
3. c.Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan; penyusunan rencana pelatihan; penyelenggaraan pelatihan; dan kerja sama pelatihan.

Pasal 8

Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan; pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi; dan pelayanan data dan informasi pelatihan.

Pasal 9

(1)SMKKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)SMKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekolah.

Pasal 10

(1)SMKKN mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMKKN menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran;
2. b.pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
3. c.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan
4. d.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPLHK adalah UPT yang melaksanakan pelatihan aparatur dan nonaparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3.Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKKN adalah UPT yang melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6.Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a.BPLHK; dan
b.SMKKN.

Pasal 3

(1)BPLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

(1)BPLHK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; serta pemantauan dan evaluasi hasil pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPLHK menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan;
2. b.pelaksanaan pelatihan;
3. c.pelaksanaan kerja sama pelatihan;
4. d.pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan;
5. e.pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan;
6. f.fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; dan
8. h.pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

(1)Struktur organisasi BPLHK terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan;
3. c.Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan; penyusunan rencana pelatihan; penyelenggaraan pelatihan; dan kerja sama pelatihan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)SMKKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)SMKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekolah.

Pasal 10

(1)SMKKN mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMKKN menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran;
2. b.pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
3. c.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan
4. d.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.