DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2023

Nomor: 16
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Pengelolaan dan penanganan Pengaduan dilakukan terhadap dugaan jenis Pelanggaran: a. korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. administrasi; atau c. kode etik dan/atau kode perilaku ASN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disempurnakan untuk mewujudkan manajemen pengelolaan dan penanganan pengaduan yang efektif dan efisien;
c.bahwa manajemen pengelolaan dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam mengelola dan menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dengan prinsip sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap orang sebagai Pengadu/Pelapor atau informasi dari masyarakat lainnya mengenai dugaan terjadinya pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme, administrasi pemerintahan, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara.
2.Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap aparatur sipil negara Kementerian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada pengelola Pengaduan.
5.Teradu adalah pegawai ASN di lingkup Kementerian yang diduga melakukan tindak korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran kode etik, dan/atau kode perilaku ASN.
6.Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pengadu dan pelaku yang bekerja sama, yang wajib dilaksanakan oleh Menteri, pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan kepala UPT lingkup Kementerian atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9.Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
11.Unit Organisasi adalah susunan organisasi eselon I Kementerian.

Pasal 2

(1)Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan Pengaduan dugaan Pelanggaran oleh ASN Kementerian.
(2)Pengelolaan dan penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan jenis Pelanggaran:
1. a.korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. b.administrasi; atau
3. c.kode etik dan/atau kode perilaku ASN.
(3)Setiap ASN yang melihat, mendengar, baik secara langsung dan/atau tidak langsung adanya dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara bertanggung jawab harus menyampaikan aduannya kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan/atau kepala UPT.
(4)Jenis dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pasal 3

(1)Pengaduan atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN disampaikan kepada:
1. a.Menteri;
2. b.pimpinan Unit Organisasi;
3. c.kepala unit kerja pusat di daerah; dan/atau
4. d.kepala UPT.
(2)Pengaduan dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dugaan Pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme atau Pelanggaran administrasi.
(3)Pengaduan dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan terhadap dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku ASN.
(4)Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
1. a.surat;
2. b.surat elektronik;
3. c.laman resmi;
4. d.media sosial;
5. e.pesan singkat;
6. f.aplikasi Pengaduan;
7. g.media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi; atau
8. h.formulir Pengaduan pada unit pengelola Pengaduan.

Pasal 4

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Pengadu.
(2)Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pihak internal; dan/atau
2. b.pihak eksternal.
(3)Pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pegawai ASN Kementerian; atau
2. b.pegawai lainnya yang digaji dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
(4)Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.orang perseorangan;
2. b.badan hukum; atau
3. c.organisasi masyarakat.

Pasal 5

(1)Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pengadu dan Teradu, dan/atau pihak- pihak yang diduga terlibat;
2. b.waktu terjadinya Pelanggaran;
3. c.tempat terjadinya Pelanggaran;
4. d.substansi Pengaduan;
5. e.dugaan kerugian keuangan negara dan/atau dampak lainnya akibat Pelanggaran; dan
6. f.bukti Pelanggaran.
(2)Dalam hal Pengaduan disampaikan oleh pihak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan.

Pasal 6

(1)Hak Pengadu terdiri atas:
1. a.mendapatkan jaminan Pelindungan;
2. b.mendapatkan jaminan kerahasiaan;
3. c.mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
4. d.mendapatkan informasi atas tindak lanjut penanganan pengaduannya; dan
5. e.mendapatkan jaminan Pelindungan hak kepegawaian.
(2)Kewajiban Pengadu terdiri atas:
1. a.menyampaikan seluruh data atau informasi terkait dugaan Pelanggaran; dan
2. b.melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat Jenderal dan/atau unit pengelola Pengaduan yang melakukan penanganan Pengaduan.

Pasal 7

(1)Hak Teradu terdiri atas:
1. a.mendapatkan jaminan dan Pelindungan dari pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, dan/atau kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mendapatkan kesempatan memberikan konfirmasi dan klarifikasi;
3. c.melakukan pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.mendapatkan jaminan Pelindungan hak kepegawaian.
(2)Kewajiban Teradu terdiri atas:
1. a.menyampaikan data atau informasi secara jelas dan benar; dan
2. b.memenuhi panggilan dari ASN yang ditugaskan dalam menangani Pengaduan.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

(1)Setiap Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilakukan pengelolaan.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.penatausahaan Pengaduan; dan
2. b.penelaahan Pengaduan.
(3)Dalam hal hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindak lanjut, Inspektorat Jenderal atau unit pengelola Pengaduan melakukan penanganan.

Pasal 9

Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan:

a.Pengaduan yang disampaikan kepada Menteri dikelola dan ditangani oleh Inspektorat Jenderal; atau
b.Pengaduan yang disampaikan kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, atau kepala UPT dikelola dan ditangani oleh unit pengelola Pengaduan.

Pasal 10

(1)Unit pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan organisasi non struktrural terdiri atas:
1. a.unit pengelola Pengaduan Unit Organisasi;
2. b.unit pengelola Pengaduan unit kerja pusat di daerah; dan
3. c.unit pengelola Pengaduan UPT.
(2)Unit pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Organisasi, kepala unit kerja pusat di daerah, atau kepala UPT sesuai dengan kewenangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…