DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Industri Pupuk meliputi industri yang memproduksi Pupuk dengan jenis: A. Urea (CH4N20); B. Phosfat (P2O5); C. Asam Phosfat; D. NPK; dan E. ZA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha dan/atau kegiatan industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat berpotensi menimbulkan Pencemaran Udara, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi dari industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat; - - 2 - - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
3.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 307); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU EMISI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PUPUK DAN INDUSTRI AMONIUM NITRAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk adalah komponen bahan C-organik yang berfungsi meningkatkan kesuburan tanah, serta mengandung mineral non organik yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas tukar ion tanah. - - 3 - -
2.Amonium Nitrat (NH4NO3) adalah produk yang dihasilkan melalui reaksi antara gas Amoniak (NH3) dengan larutan Asam Nitrat.
3.Amoniak (NH3) adalah produk yang dihasilkan melalui reaksi antara gas alam atau hidrokarbon ringan dengan udara dan uap air pada suhu dan tekanan tinggi.
4.Asam Nitrat adalah adalah produk yang dihasilkan melalui reaksi nitrogen dioksida dengan air dalam bentuk larutan.
5.Asam Sulfat adalah produk yang dihasilkan melalui desulfurisasi gas alam dan crude oil melalui Clauss Process dari buangan proses yang mengandung Sulfur Dioksida (SO2).
6.ZA adalah Pupuk yang dibuat dengan mereaksikan Amoniak (NH3) dan Asam Sulfat melalui proses netralisasi langsung atau melalui gypsum process.
7.Urea (CH4N20) adalah Pupuk yang dihasilkan dari Amoniak (NH3) yang direaksikan dengan karbon dioksida (CO2).
8.Urea Amonium Nitrat (UAN) adalah campuran antara Urea (CH4N20) dan Amonium Nitrat (NH4NO3) dalam bentuk larutan.
9.Nitrogen Phosfat Kalium yang selanjutnya disingkat NPK adalah Pupuk majemuk yang mengandung Amoniak (NH3), Nitrat (NO3), Phosfat (P2O5), Kalium (K2O) dan komposisi nutrien NPK.
10.Phosfat (P2O5) adalah Pupuk yang dihasilkan dari reaksi asam Phosfat atau mixed acid (Asam Sulfat dan Asam Phosfat) dengan batuan Phosfat (P2O5).
11.Asam Phosfat adalah bahan non logam dibuat dengan mereaksikan batuan Phosfat (P2O5) dan Asam Sulfat.
12.Prilling Tower adalah unit operasi yang bertujuan untuk merubah Pupuk cair (seperti molten Urea dan/atau Amonium nitrat) menjadi butiran dengan cara menyemprotkan molten Urea melalui nozzle pada bagian atas tower dan dikontakkan dengan udara. - - 4 - -
13.Unit Granulasi adalah unit yang menghasilkan pembesaran butiran Pupuk sehingga diperoleh butiran yang lebih besar (granul), proses pembesaran dilakukan dengan cara kompressi atau menggunakan bahan pengikat (binding agent).
14.Primary Reformer adalah unit operasi yang digunakan untuk menghasilkan gas hidrogen sebagai bahan baku utama ammonia dikenal pula dengan istilah steam methane reforming.
15.Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
16.Emisi Fugitif adalah Emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara.
17.Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
18.Ketel Uap adalah peralatan berbahan bakar cair maupun gas yang berfungsi menghasilkan air panas dan/atau uap dan/atau untuk kebutuhan pemindahan energi lainnya.
19.Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset adalah mesin berbahan bakar cair maupun gas yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis dengan menggunakan mesin timbal balik secara pengapian dengan percikan atau pengapian dengan tekanan.
20.Bahan Bakar Batu Bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat terbentuk dari tumbuh–tumbuhan dalam lingkungan bebas Oksigen (O2) dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama. - - 5 - -
21.Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang mengandung unsur hidrokarbon dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas.
22.Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air baik yang dihasilkan dari tumbuh– tumbuhan dan/atau hewan maupun yang diperoleh dari kegiatan penambangan minyak bumi.
23.Bahan Bakar Biomassa adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan/atau akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman.
24.Gas Turbine/Waste Heat Boiler adalah gas panas sisa hasil pembakaran dalam tanur atau udara pendingin dalam cooler yang dibuang melalui cerobong.
25.Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban Emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
26.Beban Emisi Maksimum adalah beban Emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
27.Faktor Koreksi Oksigen (O2) adalah konsentrasi oksigen referensi yang ditetapkan untuk digunakan dalam mengoreksi perhitungan konsentrasi parameter Emisi terhadap hasil pengukuran konsentrasi parameter Emisi tersebut.
28.Sistem Pemantauan Emisi secara terus-menerus (Continuous Emissions Monitoring System) yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter Emisi dan laju alir melalui pengukuran secara terus menerus. - - 6 - -
29.Keadaan Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal atau karena alasan keselamatan.
30.Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara adalah personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab teknis terhadap pencegahan dan penanggulangan Pencemaran Udara yang disebabkan oleh usaha dan/kegiatan tersebut.
31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan Baku Mutu Emisi dan kewajiban melakukan pemantauan Emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
1. a.industri Pupuk; dan
2. b.industri Amonium Nitrat.
(2)Industri Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi industri yang memproduksi Pupuk dengan jenis: A. Urea (CH4N20); B. Phosfat (P2O5); C. Asam Phosfat; D. NPK; dan E. ZA.

Pasal 3

(1)Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi. - - 7 - -
(2)Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh sumber Emisi yang berasal dari:
1. a.proses produksi; dan
2. b.pengoperasian mesin penunjang produksi.
(3)Baku Mutu Emisi untuk proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada:
1. a.industri Pupuk, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
2. b.industri Amonium Nitrat, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Baku Mutu Emisi untuk pengoperasian mesin penunjang produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menggunakan:
1. a.Ketel Uap, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
2. b.Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri Pupuk dan industri Amonium Nitrat, wajib melakukan pemantauan Emisi dalam memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
(2)Pemantauan Emisi dilakukan pada seluruh sumber Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:

a.menyusun rencana pemantauan Emisi;
b.melakukan pemantauan Emisi; - - 8 - -
c.menghitung beban Emisi dan kinerja pembakaran; dan
d.menyusun laporan pemantauan sumber Emisi.

Pasal 6

(1)Rencana pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber Emisi;
2. b.pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan Emisi; dan
3. c.menyusun detil pengambilan sampel Emisi.
(2)Rencana pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 7

(1)Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber Emisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
1. a.sumber Emisi;
2. b.Emisi Fugitif;
3. c.proses yang menyebabkan terjadinya Emisi;
4. d.titik koordinat, parameter utama, dan parameter pendukung yang dihasilkan dari sumber Emisi;
5. e.pencatatan data aktifitas, faktor Emisi, faktor oksidasi, dan konversi Emisi; dan
6. f.pemilihan metodologi yang digunakan untuk menghitung Emisi.
(2)Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
1. a.Partikulat (PM);
2. b.Amoniak (NH3)
3. c.Nitrogen Oksida (NOx);
4. d.Sulfur Dioksida (SO2); - - 9 - -
5. e.Karbon Monoksida (CO); dan
6. f.Fluor (F).
(3)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
1. a.Karbon Dioksida (CO2);
2. b.Oksigen (O2);
3. c.temperatur; dan
4. d.laju alir.
(4)Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Sumber Emisi yang sudah diidentifikasi, diberi penamaan, dan pengkodean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pemantauan Emisi.
(2)Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.terus menerus; atau
2. b.manual.

Pasal 9

(1)Pemantauan Emisi secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Prilling Tower untuk industri Pupuk yang memproduksi Pupuk dengan jenis Urea;
2. b.unit Asam Nitrat untuk industri yang memproduksi Amonium Nitrat;
3. c.unit Asam Sulfat untuk industri Pupuk yang memproduksi Pupuk dengan jenis Asam Phosfat;
4. d.pengoperasian mesin penunjang produksi dengan menggunakan Ketel Uap, jika kapasitas desainnya:
  1. 1.≥25 MW (lebih besar atau sama dengan dua puluh lima Mega Watt); atau - - 10 - -
  2. 2.<25 MW (kurang dari dua puluh lima Mega Watt) dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar >2% (lebih dari dua persen) dan beroperasi secara terus-menerus.
(2)Pemantauan Emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan CEMS yang memiliki spesifikasi memantau dan mengukur parameter:
1. a.Partikulat (PM) dan Amoniak (NH3) untuk industri Pupuk yang memproduksi Pupuk dengan jenis Urea;
2. b.Nitrogen Oksida (NOx) dan Amoniak (NH3) untuk industri Amonium Nitrat; dan
3. c.Sulfur Dioksida (SO2) untuk industri Pupuk yang memproduksi Pupuk dengan jenis Asam Phosfat.

Pasal 10

(1)Hasil pemantauan Emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk laporan yang mencakup:
1. a.data hasil pemantauan Emisi rata-rata setiap jam;
2. b.data Hasil pemantauan Emisi rata-rata harian;
3. c.lama waktu dan besaran kadar parameter hasil pengukuran;
4. d.informasi mengenai terjadinya hasil pengukuran yang melebihi Baku Mutu Emisi;
5. e.lama waktu CEMS yang tidak beroperasi;
6. f.ringkasan mengenai kondisi tidak normal; dan
7. g.pencatatan produksi harian.
(2)Laporan hasil pemantauan dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…