DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Adat dan Hutan Hak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
3.Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4.Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5.Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6.Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
7.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
8.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
9.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
10.Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari MHA dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
11.Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat adalah proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Hutan Adat dan peta areal yang telah ditetapkan menjadi areal Hutan Adat.
12.Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
14.Direktur Jenderal adalah pimpinan tingkat madya yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Pasal 2

(1)Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari.
(2)Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, pelindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penetapan Hutan Adat;
b.Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat;
c.penetapan Hutan Hak; dan
d.hak dan kewajiban.

Pasal 4

(1)Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:
1. a.Hutan Negara; dan
2. b.Hutan Hak.
(2)Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Hutan Adat.
(3)Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
1. a.konservasi;
2. b.lindung; dan
3. c.produksi.

BAB II

HUTAN ADAT

Pasal 5

(1)MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:
1. a.pemanfaatan kawasan;
2. b.pemanfaatan jasa lingkungan;
3. c.pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
4. d.pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
5. e.kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. f.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
(2)Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dikelola oleh MHA.
(2)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dalam kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan peraturan daerah; atau
2. b.di luar kawasan Hutan ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA melalui Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
1. a.peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
2. b.peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan pelindungan MHA.
(4)Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan Hutan Negara ditindaklanjuti dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota.

Pasal 7

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan kriteria:

a.MHA masih dalam bentuk paguyuban;
b.ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c.ada batas wilayah hukum adat yang jelas;
d.ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
e.masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 8

(1)Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:
1. a.berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara;
2. b.terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHA dengan batas yang jelas secara turun- temurun; dan
3. c.masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
(2)Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan Hutan Negara dan bukan berupa Hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

Pasal 9

(1)Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan:
1. a.bupati/wali kota;
2. b.organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
3. c.organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; dan
4. d.unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) beserta hasil identifikasi dan peta wilayah MHA oleh tim yang dibentuk oleh bupati/wali kota; dan
2. b.surat pernyataan yang memuat:
  1. 1.penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan Wilayah Adat/Hutan Adat pemohon; dan
  2. 2.persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Surat permohonan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi.
(2)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Adat.
(3)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
(4)Hasil validasi dapat berupa permohonan:
1. a.belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
2. b.telah memenuhi kelengkapan persyaratan.
(5)Dalam hal hasil validasi permohonan belum melengkapi:
1. a.hasil identifikasi wilayah MHA, direktur yang membidangi penetapan Hutan Adat dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau
2. b.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a namun telah dilengkapi dengan keputusan penetapan Wilayah Adat oleh bupati/wali kota yang didasarkan hasil identifikasi wilayah MHA, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan penunjukan Hutan Adat.
(6)Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.
(7)Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Adat dan Hutan Hak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
3.Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4.Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5.Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6.Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
7.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
8.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
9.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
10.Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari MHA dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
11.Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat adalah proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Hutan Adat dan peta areal yang telah ditetapkan menjadi areal Hutan Adat.
12.Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
14.Direktur Jenderal adalah pimpinan tingkat madya yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Pasal 2

(1)Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari.
(2)Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, pelindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penetapan Hutan Adat;
b.Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat;
c.penetapan Hutan Hak; dan
d.hak dan kewajiban.

Pasal 4

(1)Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:
1. a.Hutan Negara; dan
2. b.Hutan Hak.
(2)Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Hutan Adat.
(3)Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
1. a.konservasi;
2. b.lindung; dan
3. c.produksi.

BAB II

HUTAN ADAT

Pasal 5

(1)MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:
1. a.pemanfaatan kawasan;
2. b.pemanfaatan jasa lingkungan;
3. c.pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
4. d.pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
5. e.kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. f.mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
(2)Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dikelola oleh MHA.
(2)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dalam kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan peraturan daerah; atau
2. b.di luar kawasan Hutan ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA melalui Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
1. a.peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
2. b.peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan pelindungan MHA.
(4)Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan Hutan Negara ditindaklanjuti dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota.

Pasal 7

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan kriteria:

a.MHA masih dalam bentuk paguyuban;
b.ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c.ada batas wilayah hukum adat yang jelas;
d.ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
e.masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 8

(1)Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:
1. a.berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara;
2. b.terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHA dengan batas yang jelas secara turun- temurun; dan
3. c.masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
(2)Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan Hutan Negara dan bukan berupa Hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

Pasal 9

(1)Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan:
1. a.bupati/wali kota;
2. b.organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
3. c.organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; dan
4. d.unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) beserta hasil identifikasi dan peta wilayah MHA oleh tim yang dibentuk oleh bupati/wali kota; dan
2. b.surat pernyataan yang memuat:
  1. 1.penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan Wilayah Adat/Hutan Adat pemohon; dan
  2. 2.persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Surat permohonan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi.
(2)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Adat.
(3)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
(4)Hasil validasi dapat berupa permohonan:
1. a.belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
2. b.telah memenuhi kelengkapan persyaratan.
(5)Dalam hal hasil validasi permohonan belum melengkapi:
1. a.hasil identifikasi wilayah MHA, direktur yang membidangi penetapan Hutan Adat dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau
2. b.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a namun telah dilengkapi dengan keputusan penetapan Wilayah Adat oleh bupati/wali kota yang didasarkan hasil identifikasi wilayah MHA, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan penunjukan Hutan Adat.
(6)Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.
(7)Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.