DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penilaian dan klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis satwa, pelaporan dan pemantauan, pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelamatan Jenis Satwa; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELAMATAN JENIS SATWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelamatan Jenis Satwa adalah upaya untuk menyelamatkan jenis Satwa yang terancam bahaya kepunahan yang berada di habitatnya dan mencegah kepunahan lokal jenis satwa yang berada di luar habitatnya akibat adanya bencana alam dan/atau kegiatan manusia.
2.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.
3.Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau Satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
4.Spesies adalah jenis Satwa yang hidup di dalam habitat alaminya (in situ) atau di luar habitat alaminya (ex situ) termasuk yang dipelihara oleh manusia.
5.Dalam Habitat (In Situ) adalah pengelolaan Satwa di dalam Habitat alaminya.
6.Luar Habitat (Ex Situ) adalah pengelolaan Satwa di luar Habitat alaminya.
7.Penilaian Perilaku Jenis Satwa adalah serangkaian kegiatan pengamatan perilaku jenis Satwa berdasarkan perilaku masing-masing Spesies.
8.Evakuasi adalah proses Penyelamatan Jenis Satwa melalui pemindahan dari lokasi ditemukannya Satwa ke lokasi lain, agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam Satwa atau makhluk hidup lainnya.
9.Rehabilitasi adalah proses pemulihan kesehatan serta perilaku jenis Satwa, sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan bertahan hidup dan berkembang biak ketika dilepaskan kembali ke Habitat alaminya.
10.Pengembalian ke Habitatnya yang selanjutnya disebut Pelepasliaran adalah upaya melepaskan kembali Satwa hasil pemindahan, pengembangbiakan, dan/atau hasil Rehabilitasi ke daerah sebaran Spesies atau sub Spesies, serta wilayah lain yang memiliki kemiripan Habitat aslinya.
11.Translokasi adalah kegiatan memindahkan Satwa dari dan ke Dalam Habitat (In Situ) dan/atau Luar Habitat (Ex Situ) melalui kegiatan penggiringan, pengangkutan, atau cara lain yang aman bagi Satwa dan/atau manusia.
12.Eutanasia adalah tindakan menghentikan kehidupan Satwa secara individu dengan cara yang sesuai dengan prosedur medis veteriner, etika, dan kesejahteraan Satwa.
13.Repatriasi adalah pemulangan kembali Satwa asli Indonesia dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau Satwa liar di Luar Habitatnya (Ex Situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah.
15.Laboratorium adalah laboratorium yang memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga berwenang dalam pengujian parameter dan/atau sampel.
16.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
17.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Satwa yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan/atau infeksi mikroorganisme patogen.
18.Kesejahteraan Satwa adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Satwa menurut ukuran perilaku alami Satwa yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Satwa dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Satwa yang dimanfaatkan manusia.
19.Karantina Satwa yang selanjutnya disebut Karantina adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama, dan penyakit, atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam lokasi negara Republik Indonesia.
20.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan/atau tanah longsor.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
22.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
23.Direktur adalah pejabat tinggi pratama yang membidangi konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.
24.Kepala Balai adalah Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Pasal 2

(1)Penyelamatan Jenis Satwa dilakukan di:
1. a.Dalam Habitat (In Situ); dan/atau
2. b.Luar Habitat (Ex Situ).
(2)Penyelamatan Jenis Satwa Dalam Habitat (In Situ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan Penyelamatan Jenis Satwa di Dalam Habitat yang menjadi sempit, terisolasi, dan/atau rusak karena Bencana Alam dan/atau kegiatan manusia.
(3)Penyelamatan Jenis Satwa Luar Habitat (Ex Situ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan Penyelamatan Jenis Satwa di Luar Habitat (Ex Situ) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pengelolaan jenis Satwa di Dalam Habitat (In Situ) untuk menambah dan memulihkan populasi.
(4)Selain Penyelamatan Jenis Satwa yang disebabkan oleh Bencana Alam dan/atau kegiatan manusia, Penyelamatan Jenis Satwa juga dapat dilakukan karena bencana nonalam.
(5)Tindakan Penyelamatan Jenis Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri.
(6)Dalam melaksanakan tindakan Penyelamatan Jenis Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat melibatkan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB II

PENILAIAN DAN KLASIFIKASI SATWA

Pasal 3

Penyelamatan Jenis Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui penilaian dan klasifikasi Satwa.

Pasal 4

(1)Penilaian dan klasifikasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.penilaian dan klasifikasi awal;
2. b.penilaian kondisi medis dan perilaku; dan
3. c.rekomendasi.
(2)Dalam hal Satwa secara fisik dan perilaku layak untuk dilepasliarkan dapat dilakukan penilaian cepat.

Pasal 5

(1)Penilaian dan klasifikasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh tim Penyelamatan Jenis Satwa yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
(2)Pedoman tata cara pembentukan tim Penyelamatan Jenis Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Penilaian dan klasifikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menentukan:
1. a.Spesies;
2. b.status Satwa;
3. c.umur;
4. d.jenis kelamin; dan
5. e.asal-usul.
(2)Status Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Satwa dilindungi atau tidak dilindungi dan status keterancaman Satwa.
(3)Asal-usul Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berasal dari:
1. a.konflik;
2. b.sitaan;
3. c.rampasan;
4. d.temuan;
5. e.tegahan;
6. f.hasil penyerahan;
7. g.dampak Bencana Alam, bencana nonalam, atau kegiatan manusia;
8. h.wilayah yang terisolir;
9. i.Lembaga Konservasi;
10. j.penangkaran; dan/atau
11. k.proses Repatriasi.
(4)Dalam kondisi tertentu penilaian dan klasifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah kegiatan penilaian kondisi medis dan perilaku.
(5)Penilaian dan klasifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Satwa yang berasal dari konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan Satwa yang berasal dari konflik antar Satwa, konflik antara Satwa dengan manusia, dan Satwa yang populasinya berlebih.
(2)Satwa yang berasal dari sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan Satwa yang disita oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Satwa yang berasal dari rampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan Satwa yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Satwa yang berasal dari temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d merupakan Satwa yang tidak diketahui identitas pemiliknya atau yang menguasai Satwa tersebut.
(5)Satwa yang berasal dari hasil tegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e merupakan Satwa hasil pencegahan dari instansi bea cukai dan Badan Karantina Indonesia yang diserahkan atau dititipkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam karena tidak memenuhi prosedur kepabeanan.
(6)Satwa yang berasal dari hasil penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f merupakan Satwa yang diserahkan oleh masyarakat yang memelihara atas kesadarannya sendiri.
(7)Satwa yang berasal dari dampak bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan Satwa yang berasal dari bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan/atau wabah penyakit.
(8)Satwa yang berasal dari dampak kegiatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan Satwa yang berasal dari akibat adanya kegiatan manusia yang berdampak pada terancamnya keselamatan Satwa.
(9)Satwa dari wilayah yang terisolir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan Satwa yang berasal dari akibat berkurangnya secara drastis kualitas dan kuantitas Habitat dan populasi sehingga diperlukan upaya pemindahan ke Habitat yang dapat mendukung keberlangsungan hidup jangka panjang.
(10)Satwa yang berasal dari proses Repatriasi dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k merupakan Satwa hasil pemulangan kembali Satwa asli Indonesia.

Pasal 8

(1)Penilaian kondisi medis dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus melibatkan Dokter Hewan.
(2)Hasil penilaian kondisi medis dan perilaku Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
1. a.sehat secara medis dan berperilaku alami;
2. b.tidak sehat;
3. c.tidak berperilaku alami atau tidak bisa beradaptasi;
4. d.cacat fisik dan masih dapat bereproduksi; dan/atau
5. e.cacat genetik dan tidak dapat bereproduksi.
(3)Dalam hal hasil penilaian dinyatakan sehat secara medis dan berperilaku alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Satwa dapat dilakukan Pelepasliaraan.
(4)Pelepasliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan perlengkapan standar minimal penanganan medis Satwa dan kandang Satwa.
(5)Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Satwa diberikan pengobatan.
(6)Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak berperilaku alami atau tidak bisa beradaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Satwa dilakukan Rehabilitasi.
(7)Dalam hal hasil penilaian dinyatakan cacat fisik dan masih dapat bereproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Satwa dapat digunakan untuk sumber induk penangkaran dan/atau pengembangbiakan terkontrol di Lembaga Konservasi.
(8)Satwa yang dinyatakan cacat fisik dan masih dapat bereproduksi dan digunakan untuk sumber induk penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang untuk diperagakan.
(9)Dalam hal hasil penilaian dinyatakan cacat genetik dan tidak dapat bereproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Satwa ditempatkan di fasilitas khusus.
(10)Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan fasilitas yang dirancang dan dimodifikasi mendekati Habitat alam untuk menyelamatkan Satwa yang dinyatakan cacat genetik dan tidak dapat bereproduksi.

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c merupakan pertimbangan dari tim teknis yang diterbitkan berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi awal, penilaian kondisi medis dan perilaku, dan/atau penilaian cepat.
(2)Rekomendasi dari tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pengembangbiakan;
2. b.pengobatan;
3. c.pemeliharaan;
4. d.pemindahan;
5. e.Pelepasliaran; atau
6. f.Eutanasia.
(3)Dalam hal berdasarkan penilaian dan klasifikasi awal atau penilaian cepat direkomendasikan Satwa untuk Pelepasliaran, Satwa dapat langsung dilepasliarkan.
(4)Pelepasliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pelepasliaran.

Pasal 10

(1)Penilaian cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi jenis Satwa dalam jangka waktu tertentu terhadap kondisi medis dan perilaku jenis Satwa.
(2)Dokumen penilaian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…