DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. Pemanfaatan Air dan Energi Air; b. tata cara permohonan; c. pemenuhan Komitmen; d. pelaksanaan Pemanfaatan Air dan Energi Air; e. jangka waktu dan berakhirnya izin; f. perpanjangan; g. pengawasan, pembinaan dan evaluasi; h. sanksi; dan i. ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT- II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22);
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Menteri kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
3.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha atau non berusaha.
5.Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
6.Pemanfaatan Air adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
7.Pemanfaatan Energi Air adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
8.Areal Pemanfaatan adalah zona atau blok yang dapat dilakukan kegiatan Pemanfaatan Air dan energi air di dalam Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
9.Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi air yang menghasilkan tenaga listrik dengan daya kurang dari 1.000 (seribu) kilowatt.
10.Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi air yang menghasilkan tenaga listrik dengan daya antara 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt.
11.Izin Pemanfaatan Air atau Energi Air yang selanjutnya disingkat IPA atau IPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan air atau energi air secara non komersial.
12.Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha Pemanfaatan Air atau energi air secara komersial.
13.Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14.Rencana Pengelolaan adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
15.Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan Pemanfaatan Air atau energi air yang disusun oleh pemegang izin usaha Pemanfaatan Air atau energi air dan didasarkan pada rencana pengelolaan.
16.Iuran Pengusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha atas Pemanfaatan Air atau energi air yang diusahakannya sekali selama periode izin usahanya.
17.Pungutan Pengusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang izin usaha atas Pemanfaatan Air atau energi air.
18.Daya Dukung Sumber Daya Air adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan keduanya.
19.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
21.Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
23.Dinas Provinsi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kehutanan.
24.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola Taman Hutan Raya dan/atau yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menyelenggarakan pemanfaatan atau pengusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air yang dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan/atau kepunahan keunikan, kekhasan, keindahan alam, keindahan dan keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
b.Meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui pemanfaatan atau pengusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat; dan
c.memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pemohon dalam pengurusan perizinan dan penyelenggaraan pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.Pemanfaatan Air dan Energi Air;
b.tata cara permohonan;
c.pemenuhan Komitmen;
d.pelaksanaan Pemanfaatan Air dan Energi Air;
e.jangka waktu dan berakhirnya izin;
f.perpanjangan;
g.pengawasan, pembinaan dan evaluasi;
h.sanksi; dan
i.ketentuan peralihan.

BAB II

PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR

Pasal 4

(1)Pemanfaatan Air terdiri atas:
1. a.Pemanfaatan Air sebagai massa: dan
2. b.Pemanfaatan Air sebagai energi.
(2)Pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
1. a.Suaka Margasatwa;
2. b.Taman Nasional;
3. c.Taman Hutan Raya; atau
4. d.Taman Wisata Alam, kecuali di blok perlindungan, zona inti, atau zona rimba.

Pasal 5

Pemanfaatan Air sebagai massa air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:

a.nonkomersial; atau
b.usaha atau komersial.

Pasal 6

Pemanfaatan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan dan hasil inventarisasi sumber daya air.

Pasal 7

Pemanfaatan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan:

a.Pemanfaatan Air yang sudah ada;
b.Daya Dukung Sumber Daya Air;
c.jumlah dan penyebaran penduduk di sekitar kawasan serta proyeksi pertumbuhannya;
d.perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
e.objek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 8

(1)Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk menentukan areal Pemanfaatan Air serta potensi air dan energi air.
(2)Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.
(3)Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengumpulkan data dan informasi kondisi sumber daya air.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk penetapan areal Pemanfaatan Air dan Energi Air serta debit air minimal sumber air.
(5)Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air serta debit air minimal sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(6)Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Debit air untuk pemanfaatan massa air dimanfaatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(2)Dalam hal debit air dalam kawasan berkurang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari debit air minimal yang ditetapkan dan yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak pengelola kawasan melakukan tindakan:
1. a.pembatasan debit pemanfaatan massa air; atau
2. b.penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Air.

Pasal 10

(1)Dalam hal debit air yang akan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a maka pemanfaatannya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(2)Dalam hal debit air yang akan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b maka pemanfaatannya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(3)Dalam hal debit air yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan nonkomersial dan komersial, maka pemanfaatannya:
1. a.untuk kepentingan nonkomersial paling banyak 30% (tiga puluh persen); atau
2. b.untuk kepentingan komersial 20% (dua puluh persen); dari debit air minimal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(4)Dalam hal sumber daya air terbatas maka pemberian izin Pemanfaatan Air dan energi air diprioritaskan untuk kegiatan nonkomersial.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…