DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah; www.peraturan.go.id 2015, No.761 2
c.bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK. 26/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Departemen Kehutanan dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 118A Tahun 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dengan pembentukan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada;
d.bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran www.peraturan.go.id 2015, No.761 3 Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
6. 7.Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat PN adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan www.peraturan.go.id 2015, No.761 4 Kehutanan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.Harta kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6.Koordinator Pengelola LHKPN/LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN/LHKASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7.Administrator Aplikasi LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi LHKPN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA NEGARA

Pasal 2

(1)PN dan ASN di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)PN dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi :
1. a.Pejabat Struktural Eselon I;
2. b.Pejabat Struktural Eselon II; www.peraturan.go.id 2015, No.761 5
3. c.Pejabat Fungsional Auditor;
4. d.Jajaran penyusun dan pembuat perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. e.Kepala Unit Pelaksana Teknis;
6. f.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
7. g.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
8. h.Bendahara;
9. i.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
10. j.Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
11. k.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Rp. 200.000.000.- ke atas)
12. l.Sekretariat dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
(3)Jajaran penyusun dan pembuat perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Pejabat dan ASN yang bertugas menyiapkan, menyusun dan mengesahkan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerjanya atau tugas pokok dan fungsi antar kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Jabatan lain yang memenuhi kualifikasi dan tidak tercantum sebagai wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan harta kekayaan sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN.
(5)Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 3

Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN selama dan setelah memangku jabatannya.

Pasal 4

(1)Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal.
(2)Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I dijabat oleh :
1. a.Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.761 6
2. b.Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal;
3. c.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. d.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. e.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ;
6. f.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. g.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
8. h.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya untuk Direktorat Jenderal Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
9. i.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
10. j.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
11. k.Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. l.Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya www.peraturan.go.id 2015, No.761 7 Manusia untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. m.Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana untuk Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Pasal 5

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas :

a.Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perubahannya;
b.Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d.Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Eselon I dalam pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.Melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
f.Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pimpinan unit kerja eselon I;
g.Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), bertugas :

a.Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I dan perubahannya dan disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup unit kerja Eselon I;
c.Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup unit kerja Eselon I; www.peraturan.go.id 2015, No.761 8
d.Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
e.Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan LHKPN di Unit Kerja Eselon I;
f.Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I;
g.Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

Administrator Aplikasi LHKPN Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat oleh Kepala Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal.

Pasal 8

Administrator Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

a.Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor LHKPN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I;
b.Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib Lapor LHKPN;

Pasal 9

(1)Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I menyusun daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN. www.peraturan.go.id 2015, No.761 9
(2)Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di masing-masing unit kerjanya.
(3)Daftar nama dan perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4)Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksup pada ayat (3) menyampaikan daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

(1)Pejabat Wajib Lapor LHKPN menyampaikan laporan harta kekayaan dengan ketentuan :
1. a.Pejabat yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah menduduki jabatanny
2. b.Pejabat yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah : 1) Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; 2) Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; 3) Menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau 4) Menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Bagi Pejabat Lapor LHKPN yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), pelaporan LHKPN dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah; www.peraturan.go.id 2015, No.761 2
c.bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK. 26/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Departemen Kehutanan dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 118A Tahun 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dengan pembentukan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada;
d.bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran www.peraturan.go.id 2015, No.761 3 Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
6. 7.Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat PN adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan www.peraturan.go.id 2015, No.761 4 Kehutanan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.Harta kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6.Koordinator Pengelola LHKPN/LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN/LHKASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7.Administrator Aplikasi LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi LHKPN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA NEGARA

Pasal 2

(1)PN dan ASN di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)PN dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi :
1. a.Pejabat Struktural Eselon I;
2. b.Pejabat Struktural Eselon II; www.peraturan.go.id 2015, No.761 5
3. c.Pejabat Fungsional Auditor;
4. d.Jajaran penyusun dan pembuat perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. e.Kepala Unit Pelaksana Teknis;
6. f.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
7. g.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
8. h.Bendahara;
9. i.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
10. j.Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
11. k.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Rp. 200.000.000.- ke atas)
12. l.Sekretariat dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
(3)Jajaran penyusun dan pembuat perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Pejabat dan ASN yang bertugas menyiapkan, menyusun dan mengesahkan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerjanya atau tugas pokok dan fungsi antar kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Jabatan lain yang memenuhi kualifikasi dan tidak tercantum sebagai wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan harta kekayaan sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN.
(5)Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 3

Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN selama dan setelah memangku jabatannya.

Pasal 4

(1)Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal.
(2)Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I dijabat oleh :
1. a.Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.761 6
2. b.Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal;
3. c.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. d.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. e.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ;
6. f.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. g.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
8. h.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya untuk Direktorat Jenderal Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
9. i.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
10. j.Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
11. k.Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. l.Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya www.peraturan.go.id 2015, No.761 7 Manusia untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. m.Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana untuk Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Pasal 5

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas :

a.Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perubahannya;
b.Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d.Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Eselon I dalam pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.Melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
f.Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pimpinan unit kerja eselon I;
g.Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), bertugas :

a.Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I dan perubahannya dan disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup unit kerja Eselon I;
c.Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup unit kerja Eselon I; www.peraturan.go.id 2015, No.761 8
d.Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
e.Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan LHKPN di Unit Kerja Eselon I;
f.Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I;
g.Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

Pasal 8

Administrator Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

a.Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor LHKPN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I;
b.Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib Lapor LHKPN;

Pasal 9

(1)Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I menyusun daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN. www.peraturan.go.id 2015, No.761 9
(2)Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di masing-masing unit kerjanya.
(3)Daftar nama dan perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4)Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksup pada ayat (3) menyampaikan daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

(1)Pejabat Wajib Lapor LHKPN menyampaikan laporan harta kekayaan dengan ketentuan :
1. a.Pejabat yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah menduduki jabatanny
2. b.Pejabat yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah : 1) Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; 2) Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; 3) Menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau 4) Menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Bagi Pejabat Lapor LHKPN yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), pelaporan LHKPN dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 118A Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 118A Tahun 2006