DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah nonbahan berbahaya dan beracun, perlu dilakukan standardisasi pengelolaan limbah nonbahan berbahaya dan beracun terdaftar dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 450 dan Pasal 470 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun; www.peraturan.go.id 2021, No.1214 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, www.peraturan.go.id 2021, No.1214 dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non-B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
5.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Penghasil Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah non-B3.
7.Pemanfaat Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah non-B3.
8.Pemanfaat Langsung Limbah non-B3 adalah pihak lain yang memanfaatkan satu jenis Limbah non-B3 secara langsung dalam proses produksi dan/atau kegiatannya.
9.Penimbun Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah non-B3.
10.Pengurangan Limbah non-B3 adalah pengurangan jumlah atau volume Limbah non-B3 yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah Limbah non-B3 dihasilkan.
11.Penyimpanan Limbah non-B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah non-B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah non-B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah non-B3 yang dihasilkannya.
12.Pemanfaatan Limbah non-B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah non-B3 menjadi produk yang dapat digunakan kembali dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. www.peraturan.go.id 2021, No.1214
13.Penimbunan Limbah non-B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah non-B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14.Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3 adalah fasilitas kegiatan Penimbunan Limbah non-B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
15.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengelolaan Limbah non-B3.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah non-B3.
(2)Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Limbah non-B3 terdaftar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); dan
2. b.Limbah non-B3 khusus, untuk Limbah B3 yang telah dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3 melalui penetapan oleh Menteri.
(3)Kegiatan pengelolaan Limbah non-B3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus www.peraturan.go.id 2021, No.1214 mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Pengurangan Limbah non-B3;
b.Penyimpanan Limbah non-B3;
c.Pemanfaatan Limbah non-B3;
d.Penimbunan Limbah non-B3;
e.Pengangkutan Limbah non-B3;
f.perpindahan lintas batas Limbah non-B3; dan
g.pemantauan dan pelaporan.

BAB II

PENGURANGAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 dapat melakukan Pengurangan Limbah non-B3.
(2)Pengurangan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
1. a.sebelum Limbah non-B3 dihasilkan; dan/atau
2. b.sesudah Limbah non-B3 dihasilkan.
(3)Pengurangan Limbah non-B3 sebelum Limbah non-B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.modifikasi proses; dan/atau
2. b.penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(4)Pengurangan Limbah non-B3 sesudah Limbah non-B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.penggilingan (grinding);
2. b.pencacahan (shredding);
3. c.pemadatan (compacting);
4. d.termal; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1214
5. e.sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5)Dalam hal Pengurangan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e menghasilkan emisi dan/atau air Limbah, wajib memenuhi ketentuan:
1. a.baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk kegiatan Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara termal; dan/atau
2. b.baku mutu emisi dan/atau air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6)Terhadap abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash) hasil Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara termal, wajib dilakukan:
1. a.Penyimpanan Limbah non-B3;
2. b.Pemanfaatan Limbah non-B3; dan/atau
3. c.Penimbunan Limbah non-B3.

BAB III

PENYIMPANAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah non-B3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
(2)Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa:
1. a.bangunan;
2. b.silo;
3. c.tempat tumpukan Limbah (waste pile); www.peraturan.go.id 2021, No.1214
4. d.waste impoundment; dan/atau
5. e.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik untuk menghindari ceceran dan tumpahan Limbah non-B3 ke media lingkungan.

Pasal 6

(1)Terhadap Limbah non-B3 yang disimpan, dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis Limbah non-B3.
(2)Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan kemasan dengan kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak; dan
2. b.dilengkapi dengan label Limbah non-B3.
(3)Label Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.identitas Limbah non-B3;
2. b.bentuk Limbah non-B3;
3. c.jumlah Limbah non-B3; dan
4. d.tanggal Limbah non-B3 disimpan.
(4)Label Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

a.kriteria lokasi;
b.kriteria desain; dan
c.memperhatikan kapasitas penyimpanan. www.peraturan.go.id 2021, No.1214

Pasal 8

(1)Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.bebas banjir;
2. b.mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan sumur penduduk; dan
3. c.terletak di dalam area penguasaan Penghasil Limbah non-B3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
(2)Dalam hal lokasi fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 tidak memenuhi kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

Kriteria desain fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.fasilitas penyimpanan berupa bangunan paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah non-B3 yang disimpan;
2. 2.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah non-B3 dari hujan dan tertutup;
3. 3.memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
4. 4.lantai kedap air; dan
5. 5.bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah non-B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah non-B3;
b.fasilitas penyimpanan berupa silo paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah; www.peraturan.go.id 2021, No.1214
2. 2.mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (up lift); dan
3. 3.material silo terbuat dari bahan yang mampu menahan tekanan tinggi;
c.fasilitas penyimpanan berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.memiliki saluran drainase di sekeliling waste pile yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah non-B3 yang disimpan menuju kolam penampung air;
2. 2.memiliki tanggul di sekeliling waste pile untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah non-B3 keluar dari area penyimpanan; dan
3. 3.memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) waste pile yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah; dan
d.fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 berupa waste impoundment paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment untuk menghindari terjadinya luapan air;
2. 2.memiliki kolam penampung air untuk mengalirkan air yang berasal dari area Limbah non-B3 yang disimpan; dan
3. 3.memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) fasilitas waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.

Pasal 10

(1)Waktu Penyimpanan Limbah non-B3 dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Limbah non-B3 dihasilkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1214
(2)Dalam hal waktu Penyimpanan Limbah non-B3 melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
1. a.Pengurangan Limbah non-B3, Pemanfataan Limbah non-B3, Penimbunan Limbah non-B3 dan/atau ekspor Limbah non-B3; dan/atau
2. b.penyerahan Limbah non-B3 kepada:
  1. 1.Pemanfaat Langsung Limbah non-B3;
  2. 2.pemanfaat Limbah B3;
  3. 3.pengolah Limbah B3; dan/atau
  4. 4.penimbun Limbah B3.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah nonbahan berbahaya dan beracun, perlu dilakukan standardisasi pengelolaan limbah nonbahan berbahaya dan beracun terdaftar dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 450 dan Pasal 470 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, www.peraturan.go.id 2021, No.1214 dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non-B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
5.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Penghasil Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah non-B3.
7.Pemanfaat Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah non-B3.
8.Pemanfaat Langsung Limbah non-B3 adalah pihak lain yang memanfaatkan satu jenis Limbah non-B3 secara langsung dalam proses produksi dan/atau kegiatannya.
9.Penimbun Limbah non-B3 adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah non-B3.
10.Pengurangan Limbah non-B3 adalah pengurangan jumlah atau volume Limbah non-B3 yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah Limbah non-B3 dihasilkan.
11.Penyimpanan Limbah non-B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah non-B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah non-B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah non-B3 yang dihasilkannya.
12.Pemanfaatan Limbah non-B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah non-B3 menjadi produk yang dapat digunakan kembali dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. www.peraturan.go.id 2021, No.1214
13.Penimbunan Limbah non-B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah non-B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14.Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah non-B3 adalah fasilitas kegiatan Penimbunan Limbah non-B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
15.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengelolaan Limbah non-B3.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah non-B3.
(2)Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Limbah non-B3 terdaftar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); dan
2. b.Limbah non-B3 khusus, untuk Limbah B3 yang telah dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3 melalui penetapan oleh Menteri.
(3)Kegiatan pengelolaan Limbah non-B3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus www.peraturan.go.id 2021, No.1214 mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Pengurangan Limbah non-B3;
b.Penyimpanan Limbah non-B3;
c.Pemanfaatan Limbah non-B3;
d.Penimbunan Limbah non-B3;
e.Pengangkutan Limbah non-B3;
f.perpindahan lintas batas Limbah non-B3; dan
g.pemantauan dan pelaporan.

BAB II

PENGURANGAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 dapat melakukan Pengurangan Limbah non-B3.
(2)Pengurangan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
1. a.sebelum Limbah non-B3 dihasilkan; dan/atau
2. b.sesudah Limbah non-B3 dihasilkan.
(3)Pengurangan Limbah non-B3 sebelum Limbah non-B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.modifikasi proses; dan/atau
2. b.penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(4)Pengurangan Limbah non-B3 sesudah Limbah non-B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.penggilingan (grinding);
2. b.pencacahan (shredding);
3. c.pemadatan (compacting);
4. d.termal; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.1214
5. e.sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5)Dalam hal Pengurangan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e menghasilkan emisi dan/atau air Limbah, wajib memenuhi ketentuan:
1. a.baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk kegiatan Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara termal; dan/atau
2. b.baku mutu emisi dan/atau air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6)Terhadap abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash) hasil Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara termal, wajib dilakukan:
1. a.Penyimpanan Limbah non-B3;
2. b.Pemanfaatan Limbah non-B3; dan/atau
3. c.Penimbunan Limbah non-B3.

BAB III

PENYIMPANAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah non-B3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
(2)Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa:
1. a.bangunan;
2. b.silo;
3. c.tempat tumpukan Limbah (waste pile); www.peraturan.go.id 2021, No.1214
4. d.waste impoundment; dan/atau
5. e.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik untuk menghindari ceceran dan tumpahan Limbah non-B3 ke media lingkungan.

Pasal 6

(1)Terhadap Limbah non-B3 yang disimpan, dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis Limbah non-B3.
(2)Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan kemasan dengan kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak; dan
2. b.dilengkapi dengan label Limbah non-B3.
(3)Label Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.identitas Limbah non-B3;
2. b.bentuk Limbah non-B3;
3. c.jumlah Limbah non-B3; dan
4. d.tanggal Limbah non-B3 disimpan.
(4)Label Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

a.kriteria lokasi;
b.kriteria desain; dan
c.memperhatikan kapasitas penyimpanan. www.peraturan.go.id 2021, No.1214

Pasal 8

(1)Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.bebas banjir;
2. b.mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan sumur penduduk; dan
3. c.terletak di dalam area penguasaan Penghasil Limbah non-B3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
(2)Dalam hal lokasi fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 tidak memenuhi kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

Kriteria desain fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.fasilitas penyimpanan berupa bangunan paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah non-B3 yang disimpan;
2. 2.desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah non-B3 dari hujan dan tertutup;
3. 3.memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
4. 4.lantai kedap air; dan
5. 5.bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah non-B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah non-B3;
b.fasilitas penyimpanan berupa silo paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah; www.peraturan.go.id 2021, No.1214
2. 2.mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (up lift); dan
3. 3.material silo terbuat dari bahan yang mampu menahan tekanan tinggi;
c.fasilitas penyimpanan berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.memiliki saluran drainase di sekeliling waste pile yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah non-B3 yang disimpan menuju kolam penampung air;
2. 2.memiliki tanggul di sekeliling waste pile untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah non-B3 keluar dari area penyimpanan; dan
3. 3.memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) waste pile yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah; dan
d.fasilitas Penyimpanan Limbah non-B3 berupa waste impoundment paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. 1.memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment untuk menghindari terjadinya luapan air;
2. 2.memiliki kolam penampung air untuk mengalirkan air yang berasal dari area Limbah non-B3 yang disimpan; dan
3. 3.memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) fasilitas waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.

Pasal 10

(1)Waktu Penyimpanan Limbah non-B3 dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Limbah non-B3 dihasilkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1214
(2)Dalam hal waktu Penyimpanan Limbah non-B3 melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
1. a.Pengurangan Limbah non-B3, Pemanfataan Limbah non-B3, Penimbunan Limbah non-B3 dan/atau ekspor Limbah non-B3; dan/atau
2. b.penyerahan Limbah non-B3 kepada:
  1. 1.Pemanfaat Langsung Limbah non-B3;
  2. 2.pemanfaat Limbah B3;
  3. 3.pengolah Limbah B3; dan/atau
  4. 4.penimbun Limbah B3.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGURANGAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

PENYIMPANAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGURANGAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

PENYIMPANAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021