DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan bagi: a. pemohon akses pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar; b. penyedia SDG dan/atau PT-SDG spesies liar dalam memberikan PADIA dan menyusun kesepakatan bersama dalam pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar; dan c. otoritas nasional yang kompeten dalam pemberian izin akses SDG spesies liar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung penerapan Protokol Nagoya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu instrumen pengaturan terhadap akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan sumber daya genetik spesies liar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan m enjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK SPESIES LIAR DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAS PEMANFAATANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah semua materi genetik dan/atau informasi genetik dan/atau informasi kimia dari tumbuhan, binatang, jasad renik, atau asal lain termasuk derivatifnya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata dan/atau potensial.
2.Derivatif adalah suatu senyawa biokimia alami yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya hayati atau genetik, walaupun tidak mengandung unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).
3.Materi Genetik adalah bahan dari tumbuhan, satwa, atau jasad renik yang mengandung unit fungsional hereditas dalam bentuk spesimen hidup atau mati, termasuk bagian dan turunan dari padanya.
4.Pengetahuan Tradisional yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat PT- SDG adalah pengetahuan, keterampilan, inovasi atau praktek individu maupun kolektif dari masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal, terkait dengan sumber daya genetik atau derivatifnya, yang mempunyai nilai nyata dan/atau potensial.
5.Spesies Liar adalah spesies dari tumbuhan atau satwa atau jasad renik atau asal lain yang masih mempunyai kemurnian jenis atau mempunyai sifat- sifat liar baik yang hidup di habitat alaminya (in situ), diluar habitat alaminya (eksitu) maupun yang dipelihara oleh manusaia.
6.Akses Terhadap Sumber Daya Genetik Spesies Liar yang selanjutnya disebut Akses terhadap SDG Spesies Liar adalah kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan sumber daya genetik di dalam maupun di luar habitatnya di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai negara asal, untuk kegiatan riset ilmiah, pengembangan teknologi, bioprospeksi, aplikasi industri atau eksploitasi komersial.
7.Akses Terhadap Pengetahuan Tradisional yang Berkaitan dengan SDG Spesies Liar yang selanjutnya disebut Akses Terhadap PT-SDG Spesies Liar adalah kegiatan memperoleh dan/atau memanfaatkan informasi dari pengetahuan atau praktek-praktek tradisional di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai negara asal, untuk tujuan antara lain, riset ilmiah, pengembangan teknologi, bioprospeksi, aplikasi industri atau eksploitasi komersial.
8.Bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi, ekstraksi dan penapisan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersial baik dari sumber daya genetik, spesies, dan atau biokimia beserta turunannya.
9.Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal yang selanjutnya disebut PADIA (Prior Informed Consent/PIC) adalah persetujuan dari penyedia SDG dan/atau pengampu PT- SDG atas permohonan akses terhadap SDG dan/atau PT-SDG setelah mempertimbangkan semua informasi mengenai kegiatan akses terhadap SDG dan/atau PT- SDG yang diberitahukan sebelumnya oleh pemohon akses.
10.Kesepakatan Bersama atau Mutually Agreed Terms adalah perjanjian tertulis yang berisi kondisi dan persyaratan yang disepakati antara penyedia SDG dan pemohon akses termasuk pembagian keuntungannya.
11.Perjanjian Pengalihan Materi atau Material Transfer Agreement adalah dokumen pengalihan materi genetik antara penyedia dengan pemanfaat sumber daya genetik sebelum membawa atau mengangkut sumberdaya genetik.
12.Otoritas Nasional yang Kompeten atau National Competent Authority adalah institusi yang berwenang untuk memberikan izin akses, penentuan kebijakan prosedur akses, dan persyaratan dalam PADIA serta kesepakatan bersama.
13.Pumpunan Kegiatan Nasional atau National Vocal Point adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung para pihak dengan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
16.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan bagi:

a.pemohon akses pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar;
b.penyedia SDG dan/atau PT-SDG spesies liar dalam memberikan PADIA dan menyusun kesepakatan bersama dalam pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar; dan
c.otoritas nasional yang kompeten dalam pemberian izin akses SDG spesies liar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.akses pada SDG dan/atau PT-SDG Spesies Liar;
b.pengalihan materi;
c.kelembagaan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.sanksi.

BAB II

AKSES PADA SDG DAN PT-SDG SPESIES LIAR

Pasal 4

(1)Akses pada SDG spesies liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan sumber daya genetik spesies liar untuk kegiatan non-komersial atau komersial.
(2)Akses pada PT-SDG spesies liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan kegiatan memperoleh dan/atau memanfaatkan informasi dari pengetahuan atau praktek tradisional yang berkaitan dengan spesies liar baik individu maupun kolektif dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal untuk kegiatan non-komersial atau komersial.
(3)Kegiatan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
1. a.penelitian taksonomi, identifikasi dan distribusi spesies;
2. b.penelitian untuk konservasi spesies liar; dan
3. c.penelitian forensik untuk pembuktian kejahatan terkait hidupan liar.
(4)Kegiatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi:
1. a.bioprospeksi;
2. b.pengembangan teknologi; dan
3. c.kegiatan lain untuk memperoleh keuntungan secara finansial.

Pasal 5

(1)Akses pada SDG dan/atau PT-SDG spesies liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh pemohon akses untuk memperoleh SDG dan/atau PT- SDG yang dimiliki atau diampu oleh penyedia.
(2)Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan entitas yang memberikan PADIA dan Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

(1)Pemohon akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
1. a.lembaga pemerintah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.lembaga atau organisasi yang berbadan hukum; atau
4. d.perorangan yang berafiliasi dengan lembaga yang berbadan hukum.
(2)Pemohon akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari dalam negeri maupun pihak asing.

Pasal 7

(1)Pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), yang mengajukan permohonan akses pada SDG dan/atau PT-SDG spesies liar, wajib bekerjasama dengan lembaga/organisasi berbadan hukum Indonesia.
(2)Pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), yang melakukan kegiatan akses SDG dan/atau PT- SDG spesies liar harus didampingi oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal setempat.

Pasal 8

(1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2), terdiri atas:
1. a.pemilik SDG spesies liar; dan
2. b.pengampu SDG dan/atau PT-SDG spesies liar.
(2)Pemilik SDG spesies liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.negara;
2. b.lembaga penelitian dan pengembangan;
3. c.perorangan atau badan hukum; atau
4. d.masyarakat atau kelompok perguruan tinggi.
(3)Pengampu SDG dan/atau PT-SDG spesies liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.lembaga pemerintah atau lembaga/organisasi berbadan hukum yang diberi kewenangan untuk menyimpan, memanfaatkan, mengalihkan SDG spesies liar milik negara;
2. b.perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan; atau
3. c.lembaga pemerintah, badan hukum atau perorangan yang ditunjuk oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal untuk mewakili negosiasi dalam kegiatan akses SDG dan/atau PT-SDG spesies liar.
(4)Dalam hal tidak ada badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bertindak sebagai pengampu adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Tata cara memperoleh izin akses pada SDG dan/atau PT-SDG spesies liar untuk kegiatan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2), sebagai berikut:
1. a.Permohonan disampaikan kepada:
  1. 1.Direktur Jenderal sebagai Otoritas Nasional yang Kompeten dengan tembusan kepada Pumpunan Kegiatan Nasional, untuk spesies liar dilindungi bagi pemohon dalam negeri maupun asing;
  2. 2.Direktur Jenderal sebagai Otoritas Nasional yang Kompeten dengan tembusan kepada Pumpunan Kegiatan Nasional, untuk spesies liar tidak dilindungi bagi pemohon asing; atau
  3. 3.Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk spesies liar tidak dilindungi bagi pemohon dalam negeri.
2. b.Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan:
  1. 1.proposal;
  2. 2.Surat Izin Penelitian (SIP) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pemohon asing; dan
  3. 3.PADIA dan Kesepakatan Bersama, untuk pemohon asing;
  4. 4.rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: a) untuk pemohon dalam negeri yang akan mengakses spesies liar dilindungi; atau b) untuk pemohon asing yang akan mengakses spesies liar dilindungi dan tidak dilindungi;
  5. 5.membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak memberikan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima; atau
4. d.Kepala UPT dapat menerima atau menolak memberikan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
(2)PADIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.identitas penyedia;
3. c.tujuan pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG spesies liar yang akan diakses;
4. d.informasi SDG dan/atau PT-SDG spesies liar yang akan diakses;
5. e.jangka waktu kegiatan akses;
6. f.mediator dalam pemberian PADIA jika ada; dan
7. g.persetujuan dari pemohon dan penyedia yang dibuktikan dengan tanda tangan.
(3)Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b angka 3, paling sedikit memuat:
1. a.tujuan pemanfaatan;
2. b.hak dan kewajiban;
3. c.jangka waktu;
4. d.nilai kontrak;
5. e.hak kekayaan intelektual (HAKI);
6. f.pembagian keuntungan yang bersifat non finansial dan finansial;
7. g.ketentuan pemindahan materi;
8. h.ketentuan tentang penggunaan pihak ketiga;
9. i.ketentuan mengenai perubahan tujuan;
10. j.klausul penyelesaian sengketa; dan
11. k.Persetujuan dari pemohon dan penyedia yang dibuktikan dengan tanda tangan.

Pasal 10

(1)Tata cara memperoleh izin akses pada SDG dan/atau PT-SDG spesies liar untuk kegiatan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2), sebagai berikut:
1. a.permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai Otoritas Nasional yang Kompeten dengan tembusan kepada Pimpinan Kegiatan Nasional, untuk spesies liar dilindungi dan tidak dilindungi, bagi pemohon dalam negeri dan asing;
2. b.permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan:
  1. 1.proposal;
  2. 2.Surat Izin Penelitian (SIP) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pemohon asing;
  3. 3.PADIA dan Kesepakatan Bersama;
  4. 4.rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
  5. 5.membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak memberikan izin paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
(2)PADIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.identitas penyedia;
3. c.tujuan pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG spesies liar yang akan diakses;
4. d.informasi SDG dan/atau PT-SDG spesies liar yang akan diakses;
5. e.jangka waktu kegiatan akses;
6. f.mediator dalam pemberian PADIA jika ada; dan
7. g.persetujuan dari pemohon dan penyedia yang dibuktikan dengan tanda tangan.
(3)Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b angka 3, paling sedikit memuat:
1. a.tujuan pemanfaatan;
2. b.hak dan kewajiban;
3. c.jangka waktu;
4. d.nilai kontrak;
5. e.hak kekayaan intelektual (HAKI);
6. f.pembagian keuntungan yang bersifat non finansial dan finansial;
7. g.ketentuan pemindahan materi;
8. h.ketentuan tentang penggunaan pihak ketiga;
9. i.ketentuan mengenai perubahan tujuan;
10. j.klausul penyelesaian sengketa.
11. k.Persetujuan dari pemohon dan penyedia yang dibuktikan dengan tanda tangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…