DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Februari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020, tidak sesuai dengan tahun anggaran belanja negara yang berjalan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH) GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2.Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula.
3.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4.Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
5.Kesatuan Hidrologis Gambut Sasaran yang selanjutnya disebut KHG Sasaran adalah KHG yang menjadi target dalam penyusunan rencana tindakan tahunan.
6.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7.Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di daerah.
8.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana kerja Badan Restorasi Gambut dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12.Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disingkat BRGM adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
15.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi Restorasi Gambut.
16.Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penugasan, koordinasi program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan;
b.pelaksanaan Tugas Pembantuan;
c.pelaporan Tugas Pembantuan;
d.barang hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
e.pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan.

BAB II

PENUGASAN, KOORDINASI PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut kepada:
1. a.Gubernur Riau;
2. b.Gubernur Jambi;
3. c.Gubernur Sumatera Selatan;
4. d.Gubernur Kalimantan Barat;
5. e.Gubernur Kalimantan Tengah;
6. f.Gubernur Kalimantan Selatan; dan
7. g.Gubernur Papua.
(2)Penugasan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.

Pasal 4

(1)Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.kegiatan utama; dan
2. b.kegiatan pendukung.
(2)Kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pembangunan infrastruktur pembasahan gambut;
2. b.bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut;
3. c.demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar;
4. d.bantuan pemeliharaan demplot revegetasi;
5. e.revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
6. f.fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
7. g.operasional pembasahan; dan
8. h.fasilitasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
(3)Kegiatan pendukung Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.rapat rutin;
2. b.koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
3. c.pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
4. d.fasilitasi TRGD; dan
5. e.monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 5

(1)Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan:
1. a.rencana program;
2. b.rencana kegiatan; dan
3. c.rencana anggaran.
(2)Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.
(3)Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Dalam melaksanakan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Gubernur wajib:

a.melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
b.menetapkan dan menyiapkan Satker perangkat daerah provinsi yang diusulkan sebagai KPA Tugas Pembantuan;
c.melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan daerah untuk penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta penanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
d.bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien.

Pasal 7

(1)Menteri dibantu oleh Kepala BRGM mengoordinasikan perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dengan Gubernur sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
(2)Sekretaris BRGM mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, serta rencana anggaran Tugas Pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan pada lokasi target berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut nasional dan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dan/atau peta rencana pemulihan Ekosistem Gambut provinsi.
(2)Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi atau peta rencana pemulihan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut nasional, serta peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut.
(3)Peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BRGM setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut atau peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala BRGM menetapkan pada setiap provinsi:
1. a.KHG sasaran Tahun 2021; dan
2. b.volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
(2)Penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan oleh Kepala BRGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Berdasarkan penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Menteri menetapkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020, tidak sesuai dengan tahun anggaran belanja negara yang berjalan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH) GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2.Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula.
3.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4.Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
5.Kesatuan Hidrologis Gambut Sasaran yang selanjutnya disebut KHG Sasaran adalah KHG yang menjadi target dalam penyusunan rencana tindakan tahunan.
6.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
7.Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di daerah.
8.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana kerja Badan Restorasi Gambut dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12.Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disingkat BRGM adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
15.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi Restorasi Gambut.
16.Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penugasan, koordinasi program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan;
b.pelaksanaan Tugas Pembantuan;
c.pelaporan Tugas Pembantuan;
d.barang hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
e.pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan.

BAB II

PENUGASAN, KOORDINASI PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut kepada:
1. a.Gubernur Riau;
2. b.Gubernur Jambi;
3. c.Gubernur Sumatera Selatan;
4. d.Gubernur Kalimantan Barat;
5. e.Gubernur Kalimantan Tengah;
6. f.Gubernur Kalimantan Selatan; dan
7. g.Gubernur Papua.
(2)Penugasan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.

Pasal 4

(1)Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.kegiatan utama; dan
2. b.kegiatan pendukung.
(2)Kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pembangunan infrastruktur pembasahan gambut;
2. b.bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut;
3. c.demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar;
4. d.bantuan pemeliharaan demplot revegetasi;
5. e.revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
6. f.fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
7. g.operasional pembasahan; dan
8. h.fasilitasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
(3)Kegiatan pendukung Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.rapat rutin;
2. b.koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
3. c.pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
4. d.fasilitasi TRGD; dan
5. e.monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 5

(1)Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan:
1. a.rencana program;
2. b.rencana kegiatan; dan
3. c.rencana anggaran.
(2)Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.
(3)Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Dalam melaksanakan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Gubernur wajib:

a.melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
b.menetapkan dan menyiapkan Satker perangkat daerah provinsi yang diusulkan sebagai KPA Tugas Pembantuan;
c.melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan daerah untuk penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta penanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
d.bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien.

Pasal 7

(1)Menteri dibantu oleh Kepala BRGM mengoordinasikan perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dengan Gubernur sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
(2)Sekretaris BRGM mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, serta rencana anggaran Tugas Pembantuan.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan pada lokasi target berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut nasional dan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dan/atau peta rencana pemulihan Ekosistem Gambut provinsi.
(2)Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi atau peta rencana pemulihan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut nasional, serta peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut.
(3)Peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BRGM setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut atau peta indikatif Restorasi Gambut dan dokumen perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala BRGM menetapkan pada setiap provinsi:
1. a.KHG sasaran Tahun 2021; dan
2. b.volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
(2)Penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan oleh Kepala BRGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Berdasarkan penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Menteri menetapkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi.