DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4.Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu yang terbatas dan lokus yang ditentukan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10.Biro Perencanaan adalah Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan, pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. b.menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Perangkat Daerah Provinsi, dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
3. c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik dengan kegiatan prioritas Kementerian dan nasional; dan
4. d.meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan untuk peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan; dan
b.pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN

Pasal 4

(1)DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:
1. a.bidang lingkungan hidup; dan
2. b.bidang kehutanan.
(2)DAK Fisik Penugasan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan wewenang, serta bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
(3)DAK Fisik Penugasan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang diserahi tugas dan wewenang, serta bertanggung jawab di bidang kehutanan.
(4)Penyelenggaraan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan di pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(5)Unit organisasi Kementerian sebagai pembina teknis DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:
1. a.Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;
2. b.Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
3. c.Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. d.Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. e.Badan Standarisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
6. f.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(6)Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam perencanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
(7)Dalam rangka menjaga keberlanjutan program dan kegiatan yang telah didanai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran biaya penunjang, operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD sebagai bentuk komitmen dan sinergi pendanaan pusat dan daerah.

Pasal 5

(1)Kementerian menyiapkan sasaran dan target manfaat program dan/atau kegiatan, rincian kegiatan, perkiraan kebutuhan anggaran, dan data pendukung DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2)Dalam hal bidang dan lokasi prioritas nasional DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan usulan rencana kegiatan sesuai dengan prioritas nasional kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian.
(3)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan;
2. b.pengalaman; dan
3. c.pengetahuan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, anak, dan kelompok difabel.
(4)Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
(5)Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi.
(6)Optimalisasi sisa kontrak dapat dilaksanakan untuk menambah output kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tidak menambah menu dan rincian kegiatan baru.
(7)Dalam hal daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan dan/atau perubahan rencana kegiatan kepada Kementerian secara detail mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Tujuan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:

a.DAK Fisik Penugasan bidang lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari air limbah, pemantauan kualitas air, dan pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan mendukung pencapaian target tematik program penguatan destinasi wisata prioritas dan sentra industri kecil menengah serta pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani; dan
b.DAK Fisik Penugasan bidang kehutanan bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelompok tani hutan dan mendukung pencapaian isu tema lintas bidang, khususnya tema pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani.

Pasal 7

Sasaran DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:

a.DAK Fisik Penugasan bidang lingkungan hidup dengan sasaran berkurangnya beban pencemaran dari air limbah dan sampah yang masuk ke lingkungan, dan tersedianya data pemantauan parameter data kualitas air; dan
b.DAK Fisik Penugasan bidang kehutanan dengan sasaran berkurangnya lahan kritis, dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial.

Pasal 8

Ruang Lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:

a.bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh:
1. 1.pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring (online), serta penyediaan peralatan laboratorium uji kualitas air dan merkuri; dan/atau
2. 2.pemerintah daerah kabupaten/kota untuk: a) pembangunan pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10 (sepuluh) ton/ (per) hari; b) pembangunan bank sampah induk dengan kapasitas 3 (tiga) ton/ (per) hari; c) pembangunan rumah kompos dengan kapasitas 1 (satu) ton/ (per) hari; d) penyediaan alat angkut sampah (arm roll), kontainer sampah (arm roll truck), gerobak pilah dan/atau motor sampah roda 3 (tiga); e) penyediaan mesin press hidrolik; dan f) penyediaan mesin pencacah organik.
b.bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi untuk penyelanggaraan rehabilitasi lahan secara vegetatif maupun sipil teknis di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangannya, meliputi:
1. 1.rehabilitasi mangrove;
2. 2.penanaman hutan rakyat;
3. 3.pembangunan bendungan Penahan;
4. 4.pembangunan gully plug;
5. 5.pembangunan sumur resapan; dan
6. 6.pembangunan sumber benih unggul.
c.bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi untuk peningkatan akses kelola hutan sosial berupa pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial di luar dan di dalam kawasan hutan berupa bantuan alat ekonomi produktif untuk pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; dan
d.kegiatan, spesifikasi, dan tata cara pelaksanaan DAK Penugasan Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan terdiri atas:
1. 1.bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
2. 2.bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kriteria teknis dipergunakan sebagai komponen dalam penentuan lokasi dan pertimbangan perencanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
(2)Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang lingkungan hidup; dan
2. b.bidang kehutanan.
(3)Kriteria teknis bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
1. a.menu pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan destinasi wisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah:
  1. 1.telah menetapkan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; atau
  2. 2.kabupaten/kota yang merupakan lokus pengembangan prioritas dan sentra industri kecil dan menengah.
2. b.rincian menu sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring (online):
  1. 1.kabupaten/kota yang merupakan lokus pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani; atau
  2. 2.kabupaten/kota pada 15 (lima belas) daerah aliran sungai prioritas, 15 (lima belas) danau prioritas dan sungai tercemar berat; dan
3. c.rincian menu alat laboratorium uji kualitas air dan merkuri:
  1. 1.kabupaten/kota yang merupakan lokus pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani;
  2. 2.provinsi dan kabupaten/kota pada 15 (lima belas) daerah aliran sungai prioritas, 15 (lima belas) danau prioritas dan sungai tercemar berat;
  3. 3.kabupaten/kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Akasi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; atau
  4. 4.provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi.
(4)Kriteria teknis bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.provinsi yang termasuk dalam lokasi kawasan sentra produksi pangan (food estate), provinsi pendukung kawasan sentra produksi pangan (food estate), serta provinsi sentra produksi perikanan yang memiliki keterkaitan geospasial dalam satuan lanskap ekologis dan hidrologis, keterkaitan sarana produksi (on farm), serta konektivitas pasar (off farm); dan
2. b.pada kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan daerah pendukung, memperhatikan luasan lahan kritis dan area yang memiliki izin perhutanan sosial.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan oleh Menteri dikoordinasikan Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2)Dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah Sekretariat Jenderal dibantu oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian.
(3)Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:
1. a.laporan triwulan;
2. b.laporan akhir capaian; dan
3. c.Laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome).
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk dokumen digital dengan menggunakan sistem pelaporan secara daring (online).
(5)Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan waktu pelaporan dengan ketentuan:
1. a.triwulan pertama yang berakhir pada setiap tanggal 31 Maret 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. b.triwulan kedua yang berakhir pada setiap tanggal 30 Juni 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. c.triwulan ketiga yang berakhir pada setiap tanggal 30 September 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. d.triwulan keempat yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. e.laporan akhir capaian disampaikan pada periode pelaporan triwulan keempat dengan format laporan akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
6. f.Laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) disampaikan paling lambat pada akhir Maret 2023 dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.rincian alokasi anggaran;
2. b.target kinerja;
3. c.lokasi kegiatan;
4. d.rencana kegiatan;
5. e.realisasi anggaran;
6. f.realisasi fisik;
7. g.data dukung dan bukti pelaksanaan kegiatan;
8. h.permasalahan dan kendala; dan
9. i.analisis dan rekomendasi.
(7)Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk dokumen digital yang sudah disahkan dan disampaikan oleh gubernur, bupati/wali kota kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
(8)Laporan triwulan dan laporan akhir capaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan dengan komponen penilaian meliputi:
1. a.kesesuaian rencana kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
2. b.kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, termasuk realisasi anggaran dan capaian fisik kegiatan;
3. c.pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
4. d.dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
(9)Gubernur, bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dilaporkan kepada:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional; dan
3. c.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, sebagai pertimbangan dalam penyaluran dana DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan tahap berikutnya.
(10)Kinerja penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan dan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penggunaaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1671), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4.Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu yang terbatas dan lokus yang ditentukan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10.Biro Perencanaan adalah Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan, pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. b.menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Perangkat Daerah Provinsi, dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
3. c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik dengan kegiatan prioritas Kementerian dan nasional; dan
4. d.meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan untuk peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan; dan
b.pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN

Pasal 4

(1)DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:
1. a.bidang lingkungan hidup; dan
2. b.bidang kehutanan.
(2)DAK Fisik Penugasan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan wewenang, serta bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
(3)DAK Fisik Penugasan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang diserahi tugas dan wewenang, serta bertanggung jawab di bidang kehutanan.
(4)Penyelenggaraan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan di pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(5)Unit organisasi Kementerian sebagai pembina teknis DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:
1. a.Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;
2. b.Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
3. c.Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. d.Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. e.Badan Standarisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
6. f.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(6)Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam perencanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
(7)Dalam rangka menjaga keberlanjutan program dan kegiatan yang telah didanai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran biaya penunjang, operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD sebagai bentuk komitmen dan sinergi pendanaan pusat dan daerah.

Pasal 5

(1)Kementerian menyiapkan sasaran dan target manfaat program dan/atau kegiatan, rincian kegiatan, perkiraan kebutuhan anggaran, dan data pendukung DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2)Dalam hal bidang dan lokasi prioritas nasional DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan usulan rencana kegiatan sesuai dengan prioritas nasional kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian.
(3)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan;
2. b.pengalaman; dan
3. c.pengetahuan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, anak, dan kelompok difabel.
(4)Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
(5)Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi.
(6)Optimalisasi sisa kontrak dapat dilaksanakan untuk menambah output kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tidak menambah menu dan rincian kegiatan baru.
(7)Dalam hal daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan dan/atau perubahan rencana kegiatan kepada Kementerian secara detail mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Tujuan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:

a.DAK Fisik Penugasan bidang lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari air limbah, pemantauan kualitas air, dan pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan mendukung pencapaian target tematik program penguatan destinasi wisata prioritas dan sentra industri kecil menengah serta pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani; dan
b.DAK Fisik Penugasan bidang kehutanan bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelompok tani hutan dan mendukung pencapaian isu tema lintas bidang, khususnya tema pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani.

Pasal 7

Sasaran DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:

a.DAK Fisik Penugasan bidang lingkungan hidup dengan sasaran berkurangnya beban pencemaran dari air limbah dan sampah yang masuk ke lingkungan, dan tersedianya data pemantauan parameter data kualitas air; dan
b.DAK Fisik Penugasan bidang kehutanan dengan sasaran berkurangnya lahan kritis, dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial.

Pasal 8

Ruang Lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:

a.bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh:
1. 1.pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring (online), serta penyediaan peralatan laboratorium uji kualitas air dan merkuri; dan/atau
2. 2.pemerintah daerah kabupaten/kota untuk: a) pembangunan pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10 (sepuluh) ton/ (per) hari; b) pembangunan bank sampah induk dengan kapasitas 3 (tiga) ton/ (per) hari; c) pembangunan rumah kompos dengan kapasitas 1 (satu) ton/ (per) hari; d) penyediaan alat angkut sampah (arm roll), kontainer sampah (arm roll truck), gerobak pilah dan/atau motor sampah roda 3 (tiga); e) penyediaan mesin press hidrolik; dan f) penyediaan mesin pencacah organik.
b.bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi untuk penyelanggaraan rehabilitasi lahan secara vegetatif maupun sipil teknis di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangannya, meliputi:
1. 1.rehabilitasi mangrove;
2. 2.penanaman hutan rakyat;
3. 3.pembangunan bendungan Penahan;
4. 4.pembangunan gully plug;
5. 5.pembangunan sumur resapan; dan
6. 6.pembangunan sumber benih unggul.
c.bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi untuk peningkatan akses kelola hutan sosial berupa pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial di luar dan di dalam kawasan hutan berupa bantuan alat ekonomi produktif untuk pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; dan
d.kegiatan, spesifikasi, dan tata cara pelaksanaan DAK Penugasan Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan terdiri atas:
1. 1.bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
2. 2.bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kriteria teknis dipergunakan sebagai komponen dalam penentuan lokasi dan pertimbangan perencanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
(2)Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang lingkungan hidup; dan
2. b.bidang kehutanan.
(3)Kriteria teknis bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
1. a.menu pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan destinasi wisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah:
  1. 1.telah menetapkan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; atau
  2. 2.kabupaten/kota yang merupakan lokus pengembangan prioritas dan sentra industri kecil dan menengah.
2. b.rincian menu sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring (online):
  1. 1.kabupaten/kota yang merupakan lokus pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani; atau
  2. 2.kabupaten/kota pada 15 (lima belas) daerah aliran sungai prioritas, 15 (lima belas) danau prioritas dan sungai tercemar berat; dan
3. c.rincian menu alat laboratorium uji kualitas air dan merkuri:
  1. 1.kabupaten/kota yang merupakan lokus pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani;
  2. 2.provinsi dan kabupaten/kota pada 15 (lima belas) daerah aliran sungai prioritas, 15 (lima belas) danau prioritas dan sungai tercemar berat;
  3. 3.kabupaten/kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Akasi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; atau
  4. 4.provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi.
(4)Kriteria teknis bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.provinsi yang termasuk dalam lokasi kawasan sentra produksi pangan (food estate), provinsi pendukung kawasan sentra produksi pangan (food estate), serta provinsi sentra produksi perikanan yang memiliki keterkaitan geospasial dalam satuan lanskap ekologis dan hidrologis, keterkaitan sarana produksi (on farm), serta konektivitas pasar (off farm); dan
2. b.pada kawasan sentra produksi pangan (food estate) dan daerah pendukung, memperhatikan luasan lahan kritis dan area yang memiliki izin perhutanan sosial.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan oleh Menteri dikoordinasikan Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.
(2)Dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah Sekretariat Jenderal dibantu oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian.
(3)Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan meliputi:
1. a.laporan triwulan;
2. b.laporan akhir capaian; dan
3. c.Laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome).
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk dokumen digital dengan menggunakan sistem pelaporan secara daring (online).
(5)Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan waktu pelaporan dengan ketentuan:
1. a.triwulan pertama yang berakhir pada setiap tanggal 31 Maret 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. b.triwulan kedua yang berakhir pada setiap tanggal 30 Juni 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. c.triwulan ketiga yang berakhir pada setiap tanggal 30 September 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. d.triwulan keempat yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember 2022, pelaporan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. e.laporan akhir capaian disampaikan pada periode pelaporan triwulan keempat dengan format laporan akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
6. f.Laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) disampaikan paling lambat pada akhir Maret 2023 dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.rincian alokasi anggaran;
2. b.target kinerja;
3. c.lokasi kegiatan;
4. d.rencana kegiatan;
5. e.realisasi anggaran;
6. f.realisasi fisik;
7. g.data dukung dan bukti pelaksanaan kegiatan;
8. h.permasalahan dan kendala; dan
9. i.analisis dan rekomendasi.
(7)Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk dokumen digital yang sudah disahkan dan disampaikan oleh gubernur, bupati/wali kota kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal melalui Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
(8)Laporan triwulan dan laporan akhir capaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan dengan komponen penilaian meliputi:
1. a.kesesuaian rencana kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
2. b.kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, termasuk realisasi anggaran dan capaian fisik kegiatan;
3. c.pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
4. d.dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
(9)Gubernur, bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dilaporkan kepada:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional; dan
3. c.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, sebagai pertimbangan dalam penyaluran dana DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan tahap berikutnya.
(10)Kinerja penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan dan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.