DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan penugasan, pelaksanaan tugas pembantuan, pelaporan dan evaluasi tugas pembantuan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian target pemulihan ekosistem gambut, penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2023 melalui tugas pembantuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); l\fE TERI LLNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
3.Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
4.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
5.Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
6.Kesatuan Hidrologis Gambut Sasaran yang selanjutnya disebut KHG Sasaran adalah KHG yang menjadi target dalam penyusunan rencana tindakan tahunan.
7.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
8.Rencana Rinci adalah rencana yang memuat pelaksanaan Restorasi Gambut tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
9.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Kementerian yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur untuk melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12.Kepala Satker adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disebut BRGM adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
16.Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker atau pejabat satu tingkat di bawah Kepala Satker yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN

Pasal 2

(1)Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut kepada:
1. a.Gubernur Riau;
2. b.Gubernur Jambi;
3. c.Gubernur Sumatera Selatan;
4. d.Gubernur Kalimantan Barat;
5. e.Gubernur Kalimantan Tengah;
6. f.Gubernur Kalimantan Selatan; dan
7. g.Gubernur Papua.
(2)Penugasan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 3

(1)Kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.kegiatan utama; dan
2. b.kegiatan pendukung.
(2)Kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut;
2. b.bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan Gambut;
3. c.pembangunan petak percontohan (demonstration plot) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar;
4. d.bantuan pemeliharaan petak percontohan (demonstration plot) revegetasi;
5. e.revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
6. f.fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
7. g.operasional pembasahan; dan
8. h.fasilitasi tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah.
(3)Kegiatan pendukung Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.rapat rutin, koordinasi, dan konsolidasi Restorasi Gambut;
2. b.pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
3. c.fasilitasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
4. d.monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.
(4)Rincian kegiatan utama dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

(1)Berdasarkan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala BRGM menyusun dan menetapkan:
1. a.KHG Sasaran tahun 2023; dan
2. b.volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut, revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
(2)KHG Sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, dalam hal terdapat:
1. a.ketidaksesuaian kondisi lapangan dikarenakan adanya bencana atau perubahan status lahan;
2. b.penyesuaian terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; dan/atau
3. c.perubahan kebijakan terkait pelaksanaan Restorasi Gambut.
(3)Perubahan KHG Sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Satker kepada Kepala BRGM dengan menyampaikan pertimbangan teknis yang berisi:
1. a.dasar pertimbangan perubahan lokasi dan kesesuaian dengan lokasi target kegiatan Restorasi Gambut; dan
2. b.daftar lokasi sebelumnya dan daftar usulan lokasi baru dengan melampirkan peta.

Pasal 6

Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 gubernur bertugas dan bertanggung jawab:

a.melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b.mengusulkan Satker perangkat daerah provinsi sebagai KPA Tugas Pembantuan; dan
c.melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pasal 7

Menteri menetapkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi berdasarkan penetapan KHG Sasaran dan volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Kepala Satker menggunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan untuk mendanai kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut, Menteri menetapkan Kepala Satker sebagai KPA Tugas Pembantuan.
(2)Penetapan KPA Tugas Pembantuan dilaksanakan berdasarkan usulan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)Dalam hal tidak terdapat usulan perubahan KPA Tugas Pembantuan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh KPA Tugas Pembantuan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1)KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menetapkan pejabat pembuat komitmen;
2. b.menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
3. c.menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
4. d.menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
5. e.menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
6. f.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
7. g.melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
8. h.memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
9. i.mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
10. j.menyusun laporan keuangan dan kinerja.
(2)Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA Tugas Pembantuan memiliki kewajiban mengelola dan menyusun laporan barang milik negara yang diperoleh dari Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…