DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dokumen legalitas pengangkutan hasil hutan kayu yang telah masuk Apendiks CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) belum diatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum dalam Apendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU YANG TERCANTUM DALAM APENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora yang selanjutnya disebut CITES adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
2.Hasil Hutan Kayu adalah benda hayati berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang tumbuh alami dan/atau hasil budi daya.
3.Hasil Hutan Kayu Apendiks CITES yang selanjutnya disebut HHK Apendiks CITES adalah Hasil Hutan Kayu yang termasuk dalam HHK Apendiks CITES beserta produk turunannya.
4.Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
5.Pengambilan HHK Apendiks CITES adalah kegiatan memperoleh HHK Apendiks CITES dengan cara menebang atau memanen dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain.
6.Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan, peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
7.Dokumen Angkutan adalah dokumen legalitas untuk pengangkutan atau peredaran HHK Apendiks CITES dalam negeri dan luar negeri.
8.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan.
9.Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SATS-DN adalah dokumen peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk dalam negeri.
10.Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri yang selanjutnya disebut SATS-LN adalah dokumen peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk luar negeri.

Pasal 2

(1)Apendiks CITES meliputi:
1. a.apendiks I;
2. b.apendiks II;
3. c.apendiks III;
(2)Apendiks I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daftar di dalam CITES yang memuat jenis Hasil Hutan Kayu yang telah terancam punah.
(3)Apendiks II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar di dalam CITES yang memuat jenis Hasil Hutan Kayu yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah jika perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
(4)Apendiks III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar di dalam CITES yang memuat jenis Hasil Hutan Kayu yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.

Pasal 3

Perdagangan internasional HHK Appendiks CITES apendiks I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berasal dari habitat hanya diperkenankan untuk kepentingan nonkomersial tertentu dengan izin khusus.

Pasal 4

(1)HHK Apendiks CITES bersumber dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain.
(2)Selain bersumber pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) HHK Apendiks CITES dapat berasal dari hasil lelang.
(3)HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi HHK Apendiks CITES yang telah masuk dalam Appendiks II CITES dan Appendiks III CITES.

BAB II

KUOTA PENGAMBILAN

Pasal 5

(1)Pemanfaatan HHK Apendiks CITES dilaksanakan berdasarkan kuota pengambilan.
(2)Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
(3)Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi.

Pasal 6

(1)Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan persediaan atau stok HHK Apendiks CITES secara nasional yang bersumber dari:
1. a.rencana penebangan atau pemanenan dalam rencana kerja tahunan pemegang perizinan berusaha;
2. b.laporan pemenuhan bahan baku industri dan laporan produksi pemegang perizinan berusaha pengolahan Hasil Hutan Kayu;
3. c.hasil inventarisasi potensi di hutan hak oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
4. d.data dari unit pelaksana teknis bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan/atau
5. e.dokumen kajian lainnya yang menjelaskan pemanfaatan secara berkelanjutan (non detriment finding).
(2)Persediaan atau stok HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penatausahaan hasil hutan.

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem menyampaikan kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretariat CITES.

BAB III

PEREDARAN

Pasal 8

Peredaran HHK Apendiks CITES terdiri atas:

a.peredaran dalam negeri; dan
b.peredaran luar negeri.

Pasal 9

(1)Peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan peredaran HHK Apendiks CITES untuk kepentingan pemanfaatan di wilayah Indonesia.
(2)Peredaran HHK Apendiks CITES dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES.

Pasal 10

(1)Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa:
1. a.Surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. b.Nota angkutan; atau
3. c.Nota perusahaan.
(2)Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan.
(3)Nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen angkutan yang digunakan dan menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu.
(4)Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen angkutan yang digunakan dan menyertai pengangkutan kayu olahan selain kayu gergajian, veneer, dan serpih dari dan/atau ke industri primer.
(5)Selain dokumen angkutan HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Surat angkutan lelang; atau
2. b.Surat angkutan kayu rakyat.
(6)Tata cara peredaran dan penerbitan dokumen angkutan HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dokumen legalitas pengangkutan hasil hutan kayu yang telah masuk Apendiks CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) belum diatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU YANG TERCANTUM DALAM APENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora yang selanjutnya disebut CITES adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.
2.Hasil Hutan Kayu adalah benda hayati berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang tumbuh alami dan/atau hasil budi daya.
3.Hasil Hutan Kayu Apendiks CITES yang selanjutnya disebut HHK Apendiks CITES adalah Hasil Hutan Kayu yang termasuk dalam HHK Apendiks CITES beserta produk turunannya.
4.Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
5.Pengambilan HHK Apendiks CITES adalah kegiatan memperoleh HHK Apendiks CITES dengan cara menebang atau memanen dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain.
6.Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan, peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
7.Dokumen Angkutan adalah dokumen legalitas untuk pengangkutan atau peredaran HHK Apendiks CITES dalam negeri dan luar negeri.
8.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan.
9.Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SATS-DN adalah dokumen peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk dalam negeri.
10.Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri yang selanjutnya disebut SATS-LN adalah dokumen peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk luar negeri.

Pasal 2

(1)Apendiks CITES meliputi:
1. a.apendiks I;
2. b.apendiks II;
3. c.apendiks III;
(2)Apendiks I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daftar di dalam CITES yang memuat jenis Hasil Hutan Kayu yang telah terancam punah.
(3)Apendiks II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar di dalam CITES yang memuat jenis Hasil Hutan Kayu yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah jika perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
(4)Apendiks III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar di dalam CITES yang memuat jenis Hasil Hutan Kayu yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.

Pasal 3

Pasal 4

(1)HHK Apendiks CITES bersumber dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain.
(2)Selain bersumber pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) HHK Apendiks CITES dapat berasal dari hasil lelang.
(3)HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi HHK Apendiks CITES yang telah masuk dalam Appendiks II CITES dan Appendiks III CITES.

BAB II

KUOTA PENGAMBILAN

Pasal 5

(1)Pemanfaatan HHK Apendiks CITES dilaksanakan berdasarkan kuota pengambilan.
(2)Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
(3)Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi.

Pasal 6

(1)Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan persediaan atau stok HHK Apendiks CITES secara nasional yang bersumber dari:
1. a.rencana penebangan atau pemanenan dalam rencana kerja tahunan pemegang perizinan berusaha;
2. b.laporan pemenuhan bahan baku industri dan laporan produksi pemegang perizinan berusaha pengolahan Hasil Hutan Kayu;
3. c.hasil inventarisasi potensi di hutan hak oleh dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
4. d.data dari unit pelaksana teknis bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan/atau
5. e.dokumen kajian lainnya yang menjelaskan pemanfaatan secara berkelanjutan (non detriment finding).
(2)Persediaan atau stok HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penatausahaan hasil hutan.

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem menyampaikan kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretariat CITES.

BAB III

PEREDARAN

Pasal 8

Peredaran HHK Apendiks CITES terdiri atas:

a.peredaran dalam negeri; dan
b.peredaran luar negeri.

Pasal 9

(1)Peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan peredaran HHK Apendiks CITES untuk kepentingan pemanfaatan di wilayah Indonesia.
(2)Peredaran HHK Apendiks CITES dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES.

Pasal 10

(1)Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa:
1. a.Surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. b.Nota angkutan; atau
3. c.Nota perusahaan.
(2)Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan.
(3)Nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen angkutan yang digunakan dan menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu.
(4)Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen angkutan yang digunakan dan menyertai pengangkutan kayu olahan selain kayu gergajian, veneer, dan serpih dari dan/atau ke industri primer.
(5)Selain dokumen angkutan HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Surat angkutan lelang; atau
2. b.Surat angkutan kayu rakyat.
(6)Tata cara peredaran dan penerbitan dokumen angkutan HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hutan lestari.