Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2021
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Keringanan Penundaan dan Pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Wajib Bayar Pelaku Usaha Kehutanan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.peraturan.go.id 2021, No. 1230
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERINGANAN PENUNDAAN DAN PENGANGSURAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI WAJIB BAYAR PELAKU USAHA KEHUTANAN TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Keringanan PNBP diberikan kepada Wajib Bayar dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, yang merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar. BAB II TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBAYARAN KERINGANAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Bagian Kesatu Bentuk Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak
BAB II
dan
Bagian Kedua Permohonan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Bagian Ketiga Persetujuan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau
Persetujuan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan sebagai dasar perhitungan keringanan penundaan atau pengangsuran sesuai realisasi LHP. Bagian Keempat Pembayaran Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau
www.peraturan.go.id 2021, No. 1230
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III
www.peraturan.go.id 2021, No. 1230
Membuka PDF…