DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist).
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
4.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7.Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional adalah izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
8.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disebut IUPK Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
9.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery) adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan menggabungkan usaha perikanan dengan penanaman mangrove yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.
10.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.
11.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
12.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
13.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHBK- HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
14.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IPHHK-HP adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
15.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat IPHHBK-HP/HL adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
16.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK HTHR-HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
17.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUP Rap dan/atau Pan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbo, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang telah dibebani izin/hak atau yang belum dibebani izin/hak.
18.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung.
19.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
20.Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
21.Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.
22.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
23.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
24.Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang Persuteraan Alam untuk melakukan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera baik melalui pengadaan dan peredaran dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.
25.Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar adalah penetapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yang didasarkan pada kepemilikan sumber benih, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
26.Sertifikasi Sumber Benih adalah proses pemberian sertifikat kepada sumber benih yang menginformasikan keadaan sumber benih yang bermutu untuk menjamin kebenaran klarifikasi sumber benih.
27.Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih adalah surat keterangan mutu bibit dan mutu benih yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
28.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran benih luar negeri.
29.Izin Pengeluaran Benih Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih ke luar negeri.
30.Izin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada pemohon yang telah memenuhi syarat- syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membuat lembaga konservasi.
31.Izin Pengusahaan Taman Buru adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial di taman buru.
32.Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum, untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman obat guna kepentingan komersial.
33.Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
34.Izin Peminjaman Satwa Liar yang Dilindungi Ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan) adalah Izin yang diberikan oleh Menteri untuk peminjaman satwa liar dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangbiakan non komersial serta perbaikan genetik atau penambahan darah baru (fresh blood) dengan kompensasi.
35.Izin Akses Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional-Sumber Daya Genetik Spesies untuk Kegiatan Komersial adalah Izin yang diterbitkan oleh Menteri kepada Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Badan Hukum atau Perseorangan untuk kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan sumber daya genetic spesies liat untuk kegiatan komersial.
36.Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar yang Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk pertukaran jenis tumbuhan dan satwa satwa liar dilindungi yang bersumber dan sudah dipelihara di lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri yang dalam pelaksanaannya dilakukan antara tumbuhan dengan tumbuhan dan satwa dengan satwa yang mempunyai nilai konservasi yang seimbang.
37.Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Pemanfaatan Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk memperoleh specimen tumbuhan dan satwa liar untuk pemanfaatan konservasi kepada lembaga konservasi.
38.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negeri.
39.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di luar negeri.
40.Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap specimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di dalam negeri maupun luar negeri.
41.Izin Perolehan Induk Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diterbitkan pejabat yang berwenang untuk memperbanyak indukan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
42.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
43.Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
44.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang selanjutanya disebut IPJLPB Tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan adalah izin yang diberikan untuk pengusahaan memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.
45.Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala menengah yang memiliki modal lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau untuk skala besar yang memiliki modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
46.Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala mikro dan kecil yang memiliki modal lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
47.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi yang selanjutnya disebut IPJLPB Tahap Eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada tahap eksplorasi di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.
48.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
49.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kessanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
50.Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada setiap orang/ badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan menimbun Limbah B3.
51.Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil adalah izin yang diisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 bagi kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota dan bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping Limbah B3 yang diberikan oleh Menteri.
52.Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
53.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang memuat identitas pemohon, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dan kewajiban pemenuhan standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
54.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan Menteri memuat identitas pemohon, lokasi uji coba, dokumen rencana uji coba, peralatan, metode, teknologi, fasilitas, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah, dan kewajiban pemenuhan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.
55.Rekomendasi Impor Limbah Non B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
56.Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan hidup.
57.Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi pada Tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
58.Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeks adalah Izin Usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi ke dalam formasi tertentu di dalam perut bumi.
59.Izin Emisi adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan emisi ke udara dari sumber tidak bergerak.
60.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu usaha dan atau kegiatan, antara lain berupa gedung, pabrik, unit pengelolaan limbah dan lahan.
61.Menguasai adalah penguasaan prasarana berdasarkan kepemilikan sesuai titel hak termasuk sewa, pinjam meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62.Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
63.Hari adalah hari sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.
64.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
65.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
66.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Lingkup Kementerian yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan kewenangannya.
67.Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
68.Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
69.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian bertujuan untuk:

a.memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam pengurusan perizinan berusaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam melaksanakan usaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
c.memberikan kepastian bagi pengusaha dalam melaksanakan usaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian, terdiri atas:

a.tata cara permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
b.pemenuhan komitmen;
c.masa berlaku Izin;
d.pelaksanaan pengawasan pemenuhan kewajiban; dan
e.sanksi.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Pasal 4

(1)Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdiri atas:
1. a.Izin Usaha; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional.
(2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri atas:
  1. 1.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura);
  2. 2.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery);
  3. 3.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi;
  4. 4.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi;
  5. 5.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK- RE) pada Hutan Produksi;
  6. 6.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi;
  7. 7.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
  8. 8.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
  9. 9.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi;
  10. 10.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
  11. 11.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
2. b.Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan, terdiri atas:
  1. 1.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  2. 2.Pelepasan Kawasan Hutan; dan
  3. 3.Tukar Menukar Kawasan Hutan;
3. c.Bidang Industri Kehutanan terdiri atas:
  1. 1.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); dan
  2. 2.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
4. d.Bidang Perbenihan terdiri atas:
  1. 1.Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera; dan
  2. 2.Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar;
5. e.Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar: Izin Lembaga Konservasi;
6. f.Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri atas:
  1. 1.Izin Pengusahaan Taman Buru;
  2. 2.Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat; dan
  3. 3.Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
7. g.Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi terdiri atas:
  1. 1.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
  2. 2.Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA);
  3. 3.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan;
  4. 4.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
  5. 5.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
  6. 6.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya; dan
  7. 7.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
8. h.Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
  1. 1.Izin Lingkungan; dan
  2. 2.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
9. i.Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa yaitu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
(3)Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Bidang Perbenihan, terdiri atas:
  1. 1.Sertifikasi Sumber Benih;
  2. 2.Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih;
  3. 3.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dari Luar Negeri; dan
  4. 4.Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri;
2. b.Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri atas:
  1. 1.Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembang- biakan (Breeding Loan);
  2. 2.Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk Kegiatan Komersial;
  3. 3.Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri;
  4. 4.Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi;
  5. 5.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri;
  6. 6.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri;
  7. 7.Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi; dan
  8. 8.Izin Perolehan Induk Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. c.Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi yaitu Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi;
4. d.Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil terdiri atas:
  1. 1.Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
  2. 2.Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3;
  3. 3.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3;
  4. 4.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3; dan
  5. 5.Rekomendasi Impor Limbah Non B3;
5. e.Bidang Pembuangan Air Limbah yaitu Izin Pembuangan Air Limbah; dan
6. f.Bidang Emisi yaitu Izin Emisi.

Pasal 5

(1)Permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh:
1. a.Pelaku Usaha perseorangan; atau
2. b.Pelaku Usaha non perseorangan.
(2)Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3)Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. e.badan layanan umum;
6. f.lembaga penyiaran;
7. g.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. h.koperasi;
9. i.persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
10. j.persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
11. k.persekutuan perdata.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha yang tidak memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
2. b.Pelaku Usaha yang memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
(2)Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
2. b.Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.
(3)Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada:
1. a.Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
2. b.Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
(4)Izin Usaha diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
1. a.Izin Lokasi;
2. b.Izin Lokasi Perairan;
3. c.Izin Lingkungan; dan/atau
4. d.Izin Mendirikan Bangunan; berdasarkan Komitmen.

Pasal 7

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 8

(1)Permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS dilengkapi dengan persyaratan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
(2)Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 10

(1)Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dilengkapi persyaratan berupa:
1. a.Pernyataan Komitmen; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 11

(1)Persyaratan permohonan Izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional baik berupa Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Format Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist).
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
4.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7.Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional adalah izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
8.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disebut IUPK Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
9.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery) adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan menggabungkan usaha perikanan dengan penanaman mangrove yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.
10.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.
11.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
12.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
13.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHBK- HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
14.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IPHHK-HP adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
15.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat IPHHBK-HP/HL adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
16.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK HTHR-HP adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal HTHR melalui penjualan tegakan.
17.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUP Rap dan/atau Pan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbo, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang telah dibebani izin/hak atau yang belum dibebani izin/hak.
18.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung.
19.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
20.Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
21.Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.
22.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
23.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
24.Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang Persuteraan Alam untuk melakukan pengadaan dan peredaran telur ulat sutera baik melalui pengadaan dan peredaran dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.
25.Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar adalah penetapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yang didasarkan pada kepemilikan sumber benih, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
26.Sertifikasi Sumber Benih adalah proses pemberian sertifikat kepada sumber benih yang menginformasikan keadaan sumber benih yang bermutu untuk menjamin kebenaran klarifikasi sumber benih.
27.Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih adalah surat keterangan mutu bibit dan mutu benih yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
28.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran benih luar negeri.
29.Izin Pengeluaran Benih Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih ke luar negeri.
30.Izin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada pemohon yang telah memenuhi syarat- syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membuat lembaga konservasi.
31.Izin Pengusahaan Taman Buru adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial di taman buru.
32.Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum, untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman obat guna kepentingan komersial.
33.Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
34.Izin Peminjaman Satwa Liar yang Dilindungi Ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan) adalah Izin yang diberikan oleh Menteri untuk peminjaman satwa liar dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangbiakan non komersial serta perbaikan genetik atau penambahan darah baru (fresh blood) dengan kompensasi.
35.Izin Akses Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional-Sumber Daya Genetik Spesies untuk Kegiatan Komersial adalah Izin yang diterbitkan oleh Menteri kepada Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Badan Hukum atau Perseorangan untuk kegiatan memperoleh dan/atau membawa dan/atau memanfaatkan sumber daya genetic spesies liat untuk kegiatan komersial.
36.Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar yang Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk pertukaran jenis tumbuhan dan satwa satwa liar dilindungi yang bersumber dan sudah dipelihara di lembaga konservasi dalam negeri dan lembaga konservasi luar negeri yang dalam pelaksanaannya dilakukan antara tumbuhan dengan tumbuhan dan satwa dengan satwa yang mempunyai nilai konservasi yang seimbang.
37.Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Pemanfaatan Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk memperoleh specimen tumbuhan dan satwa liar untuk pemanfaatan konservasi kepada lembaga konservasi.
38.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negeri.
39.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengedarkan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di luar negeri.
40.Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap specimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di dalam negeri maupun luar negeri.
41.Izin Perolehan Induk Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah izin yang diterbitkan pejabat yang berwenang untuk memperbanyak indukan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
42.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
43.Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
44.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang selanjutanya disebut IPJLPB Tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan adalah izin yang diberikan untuk pengusahaan memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.
45.Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala menengah yang memiliki modal lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau untuk skala besar yang memiliki modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
46.Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air untuk Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial, untuk skala mikro dan kecil yang memiliki modal lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
47.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi yang selanjutnya disebut IPJLPB Tahap Eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada tahap eksplorasi di dalam areal kegiatan usahanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.
48.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
49.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kessanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
50.Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada setiap orang/ badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan menimbun Limbah B3.
51.Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil adalah izin yang diisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 bagi kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota dan bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping Limbah B3 yang diberikan oleh Menteri.
52.Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
53.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang memuat identitas pemohon, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dan kewajiban pemenuhan standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
54.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3 adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan Menteri memuat identitas pemohon, lokasi uji coba, dokumen rencana uji coba, peralatan, metode, teknologi, fasilitas, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah, dan kewajiban pemenuhan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.
55.Rekomendasi Impor Limbah Non B3 adalah surat yang diterbitkan Menteri untuk menjadi dasar pertimbangan penerbitan izin operasional dan/atau kegiatan.
56.Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan hidup.
57.Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi pada Tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
58.Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeks adalah Izin Usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi ke dalam formasi tertentu di dalam perut bumi.
59.Izin Emisi adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan emisi ke udara dari sumber tidak bergerak.
60.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu usaha dan atau kegiatan, antara lain berupa gedung, pabrik, unit pengelolaan limbah dan lahan.
61.Menguasai adalah penguasaan prasarana berdasarkan kepemilikan sesuai titel hak termasuk sewa, pinjam meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62.Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
63.Hari adalah hari sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.
64.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
65.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
66.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Lingkup Kementerian yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan kewenangannya.
67.Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
68.Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
69.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian bertujuan untuk:

a.memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam pengurusan perizinan berusaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam melaksanakan usaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
c.memberikan kepastian bagi pengusaha dalam melaksanakan usaha di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian, terdiri atas:

a.tata cara permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
b.pemenuhan komitmen;
c.masa berlaku Izin;
d.pelaksanaan pengawasan pemenuhan kewajiban; dan
e.sanksi.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Pasal 4

(1)Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdiri atas:
1. a.Izin Usaha; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional.
(2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri atas:
  1. 1.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura);
  2. 2.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery);
  3. 3.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi;
  4. 4.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi;
  5. 5.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK- RE) pada Hutan Produksi;
  6. 6.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi;
  7. 7.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
  8. 8.Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
  9. 9.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi;
  10. 10.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
  11. 11.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
2. b.Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan, terdiri atas:
  1. 1.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  2. 2.Pelepasan Kawasan Hutan; dan
  3. 3.Tukar Menukar Kawasan Hutan;
3. c.Bidang Industri Kehutanan terdiri atas:
  1. 1.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); dan
  2. 2.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
4. d.Bidang Perbenihan terdiri atas:
  1. 1.Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera; dan
  2. 2.Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar;
5. e.Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar: Izin Lembaga Konservasi;
6. f.Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri atas:
  1. 1.Izin Pengusahaan Taman Buru;
  2. 2.Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat; dan
  3. 3.Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
7. g.Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi terdiri atas:
  1. 1.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA);
  2. 2.Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA);
  3. 3.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan;
  4. 4.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
  5. 5.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
  6. 6.Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya; dan
  7. 7.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
8. h.Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
  1. 1.Izin Lingkungan; dan
  2. 2.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
9. i.Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa yaitu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
(3)Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Bidang Perbenihan, terdiri atas:
  1. 1.Sertifikasi Sumber Benih;
  2. 2.Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih;
  3. 3.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dari Luar Negeri; dan
  4. 4.Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri;
2. b.Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri atas:
  1. 1.Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembang- biakan (Breeding Loan);
  2. 2.Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk Kegiatan Komersial;
  3. 3.Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri;
  4. 4.Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi;
  5. 5.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri;
  6. 6.Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri;
  7. 7.Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi; dan
  8. 8.Izin Perolehan Induk Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. c.Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi yaitu Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi;
4. d.Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil terdiri atas:
  1. 1.Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
  2. 2.Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3;
  3. 3.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3;
  4. 4.Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3; dan
  5. 5.Rekomendasi Impor Limbah Non B3;
5. e.Bidang Pembuangan Air Limbah yaitu Izin Pembuangan Air Limbah; dan
6. f.Bidang Emisi yaitu Izin Emisi.

Pasal 5

(1)Permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh:
1. a.Pelaku Usaha perseorangan; atau
2. b.Pelaku Usaha non perseorangan.
(2)Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3)Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. e.badan layanan umum;
6. f.lembaga penyiaran;
7. g.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. h.koperasi;
9. i.persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);
10. j.persekutuan firma (venootschap onder firma); dan
11. k.persekutuan perdata.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha yang tidak memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
2. b.Pelaku Usaha yang memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
(2)Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
2. b.Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.
(3)Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada:
1. a.Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
2. b.Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
(4)Izin Usaha diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
1. a.Izin Lokasi;
2. b.Izin Lokasi Perairan;
3. c.Izin Lingkungan; dan/atau
4. d.Izin Mendirikan Bangunan; berdasarkan Komitmen.

Pasal 7

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 8

(1)Permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui Lembaga OSS dilengkapi dengan persyaratan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
(2)Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dilengkapi persyaratan berupa:
1. a.Pernyataan Komitmen; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 11

(1)Persyaratan permohonan Izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional baik berupa Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Format Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.