DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman penyediaan kawasan hutan guna pembangunan food estate diperlukan pengaturan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-l9);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
8.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN FOOD ESTATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3.Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.
4.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
5.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
6.Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.
7.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
8.Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan HPK menjadi bukan Kawasan Hutan.
9.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10.Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.
11.Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan dengan pembangunan Food Estate.
12.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
13.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL- UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting dalam lingkungan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15.Komitmen adalah pernyataan pemohon KHKP untuk memenuhi persyaratan penetapan KHKP.
16.Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap rencana/ usulan perubahan Kawasan Hutan.
17.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
19.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan Kementerian.
20.Direktur Jenderal adalah Pejabat Tinggi Madya yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan.
21.Direktur adalah Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dilakukan dengan mekanisme:

a.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; atau
b.penetapan KHKP.

Pasal 3

(1)Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dalam mendukung Ketahanan Pangan melalui mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
1. a.menteri;
2. b.kepala lembaga;
3. c.gubernur;
4. d.bupati/wali kota; atau
5. e.kepala badan otorita, yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah.

Pasal 4

(1)Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Menteri dengan tembusan:
1. a.Sekretaris Jenderal; dan
2. b.Direktur Jenderal.
(2)Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
1. a.pernyataan Komitmen; dan
2. b.persyaratan teknis.
(3)Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dibuat dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
1. a.kesanggupan menyelesaikan tata batas areal Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan berkoordinasi dengan Kementerian;
2. b.kesanggupan menyelesaikan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.kesanggupan mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan.
(4)Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk penetapan KHKP, dibuat dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
1. a.kesanggupan menyelesaikan masterplan pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun Detail Enginering Design (DED) dalam hal berkaitan KHKP berasal dari Kawasan Hutan Lindung;
2. b.kesanggupan menyelesaikan tata batas areal penetapan KHKP dan berkoordinasi dengan Kementerian;
3. c.kesanggupan menyelesaikan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.kesanggupan mengganti biaya investasi tanaman kepada pengelola/pemegang izin.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b untuk Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, meliputi:
1. a.KLHS/KLHS cepat;
2. b.proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;
3. c.peta permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
4. d.laporan dan rekomendasi hasil penelitian untuk lokasi belum dilakukan penelitian;
5. e.peta lokasi pencadangan HPK Tidak Produktif bagi areal yang berada pada Keputusan Menteri tentang Pencadangan HPK Tidak Produktif; dan
6. f.Pakta Integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
  1. 1.semua dokumen yang dilampirkan sah;
  2. 2.tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Menteri;
  3. 3.bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  4. 4.tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;
  5. 5.melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  6. 6.sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima).
(6)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b untuk penetapan KHKP, meliputi:
1. a.KLHS/KLHS cepat;
2. b.proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;
3. c.peta permohonan penetapan KHKP dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan
4. d.Pakta Integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
  1. 1.semua dokumen yang dilampirkan sah;
  2. 2.tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Menteri;
  3. 3.bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  4. 4.tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;
  5. 5.melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  6. 6.sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima).

Pasal 5

Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dalam bentuk:

a.dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit; dan/atau
b.salinan elektronik dokumen, secara daring dan/atau luring.

BAB III

MEKANISME PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

Pasal 6

(1)Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan pada Kawasan HPK dengan skema Pelepasan Kawasan Hutan.
(2)Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.tidak dibebani izin penggunaan Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri, serta tidak berada pada Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK);
2. b.dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya;
3. c.tidak produktif dan/atau produktif; dan
4. d.tidak produktif, dapat berada di areal yang telah ataupun belum dicadangkan untuk redistribusi tanah untuk reforma agraria.

Pasal 7

(1)Laporan dan rekomendasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d dibuat oleh Tim Terpadu.
(2)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan permohonan.
(3)Tim Terpadu terdiri dari:
1. a.Ketua; dan
2. b.anggota.
(4)Ketua Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dapat berasal dari:
1. a.peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia;
2. b.peneliti Perguruan Tinggi Negeri; atau
3. c.Kementerian.
(5)Anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari:
1. a.peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau perguruan tinggi;
2. b.unit Eselon I Kementerian yang terkait;
3. c.pemerintah daerah provinsi; dan/atau
4. d.lembaga/instansi terkait lainnya.
(6)Permohonan pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.surat permohonan yang dilampiri dengan peta Kawasan Hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu); dan
2. b.peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling sedikit 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan elektronik dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.

Pasal 8

(1)Tim Terpadu melakukan penelitian terhadap areal yang dimohon melalui:
1. a.desk analysis; dan/atau
2. b.kajian lapangan.
(2)Dalam hal penelitian Tim Terpadu dilakukan melalui desk analysis, rekomendasi disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Surat Tugas diterbitkan.
(3)Dalam hal penelitian Tim Terpadu memerlukan kajian lapangan, rekomendasi disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat Tugas diterbitkan.
(4)Berdasarkan penelitian, Tim Terpadu dapat merekomendasikan untuk:
1. a.melepaskan Kawasan HPK sebagian atau seluruhnya; dan/atau
2. b.mengubah fungsi Kawasan HPK menjadi Kawasan Hutan Tetap.
(5)Dalam hal terdapat rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disetujui Menteri, Menteri dapat menetapkan Kawasan HPK yang tidak disetujui menjadi Kawasan Hutan Tetap.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Terpadu Pelepasan Kawasan HPK diatur dengan Peraturan Menteri sendiri.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat
(5), Direktur paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan pengawasan terhadap pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
(2)Direktur menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
(3)Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan konsep peta Pelepasan Kawasan HPK kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon.
(5)Berdasarkan telaahan teknis dan konsep peta pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum.
(6)Berdasarkan hasil penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal menyusun konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK.
(7)Hasil penelaah hukum dan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep peta Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8)Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pelepasan Kawasan HPK dan peta Pelepasan Kawasan HPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK dan peta Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan Pelepasan Kawasan HPK tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 10

(1)Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
(2)Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan Komitmen UKL-UPL, kecuali kegiatan persiapan di lapangan seperti pembuatan direksi kit, persemaian, atau pembibitan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman penyediaan kawasan hutan guna pembangunan food estate diperlukan pengaturan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-l9);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
8.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYEDIAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN FOOD ESTATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3.Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.
4.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
5.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
6.Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.
7.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
8.Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan HPK menjadi bukan Kawasan Hutan.
9.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10.Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.
11.Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan dengan pembangunan Food Estate.
12.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
13.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL- UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting dalam lingkungan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15.Komitmen adalah pernyataan pemohon KHKP untuk memenuhi persyaratan penetapan KHKP.
16.Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap rencana/ usulan perubahan Kawasan Hutan.
17.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
19.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan Kementerian.
20.Direktur Jenderal adalah Pejabat Tinggi Madya yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan.
21.Direktur adalah Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dilakukan dengan mekanisme:

a.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; atau
b.penetapan KHKP.

Pasal 3

(1)Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dalam mendukung Ketahanan Pangan melalui mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
1. a.menteri;
2. b.kepala lembaga;
3. c.gubernur;
4. d.bupati/wali kota; atau
5. e.kepala badan otorita, yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah.

Pasal 4

(1)Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Menteri dengan tembusan:
1. a.Sekretaris Jenderal; dan
2. b.Direktur Jenderal.
(2)Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
1. a.pernyataan Komitmen; dan
2. b.persyaratan teknis.
(3)Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dibuat dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
1. a.kesanggupan menyelesaikan tata batas areal Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan berkoordinasi dengan Kementerian;
2. b.kesanggupan menyelesaikan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.kesanggupan mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan.
(4)Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk penetapan KHKP, dibuat dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
1. a.kesanggupan menyelesaikan masterplan pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun Detail Enginering Design (DED) dalam hal berkaitan KHKP berasal dari Kawasan Hutan Lindung;
2. b.kesanggupan menyelesaikan tata batas areal penetapan KHKP dan berkoordinasi dengan Kementerian;
3. c.kesanggupan menyelesaikan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.kesanggupan mengganti biaya investasi tanaman kepada pengelola/pemegang izin.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b untuk Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, meliputi:
1. a.KLHS/KLHS cepat;
2. b.proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;
3. c.peta permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
4. d.laporan dan rekomendasi hasil penelitian untuk lokasi belum dilakukan penelitian;
5. e.peta lokasi pencadangan HPK Tidak Produktif bagi areal yang berada pada Keputusan Menteri tentang Pencadangan HPK Tidak Produktif; dan
6. f.Pakta Integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
  1. 1.semua dokumen yang dilampirkan sah;
  2. 2.tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Menteri;
  3. 3.bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  4. 4.tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;
  5. 5.melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  6. 6.sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima).
(6)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b untuk penetapan KHKP, meliputi:
1. a.KLHS/KLHS cepat;
2. b.proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;
3. c.peta permohonan penetapan KHKP dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan
4. d.Pakta Integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
  1. 1.semua dokumen yang dilampirkan sah;
  2. 2.tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari Menteri;
  3. 3.bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  4. 4.tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;
  5. 5.melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  6. 6.sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima).

Pasal 5

Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dalam bentuk:

a.dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit; dan/atau
b.salinan elektronik dokumen, secara daring dan/atau luring.

BAB III

MEKANISME PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

Pasal 6

(1)Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan pada Kawasan HPK dengan skema Pelepasan Kawasan Hutan.
(2)Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.tidak dibebani izin penggunaan Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri, serta tidak berada pada Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK);
2. b.dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya;
3. c.tidak produktif dan/atau produktif; dan
4. d.tidak produktif, dapat berada di areal yang telah ataupun belum dicadangkan untuk redistribusi tanah untuk reforma agraria.

Pasal 7

(1)Laporan dan rekomendasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d dibuat oleh Tim Terpadu.
(2)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan permohonan.
(3)Tim Terpadu terdiri dari:
1. a.Ketua; dan
2. b.anggota.
(4)Ketua Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dapat berasal dari:
1. a.peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia;
2. b.peneliti Perguruan Tinggi Negeri; atau
3. c.Kementerian.
(5)Anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari:
1. a.peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau perguruan tinggi;
2. b.unit Eselon I Kementerian yang terkait;
3. c.pemerintah daerah provinsi; dan/atau
4. d.lembaga/instansi terkait lainnya.
(6)Permohonan pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.surat permohonan yang dilampiri dengan peta Kawasan Hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu); dan
2. b.peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling sedikit 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan salinan elektronik dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.

Pasal 8

(1)Tim Terpadu melakukan penelitian terhadap areal yang dimohon melalui:
1. a.desk analysis; dan/atau
2. b.kajian lapangan.
(2)Dalam hal penelitian Tim Terpadu dilakukan melalui desk analysis, rekomendasi disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Surat Tugas diterbitkan.
(3)Dalam hal penelitian Tim Terpadu memerlukan kajian lapangan, rekomendasi disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat Tugas diterbitkan.
(4)Berdasarkan penelitian, Tim Terpadu dapat merekomendasikan untuk:
1. a.melepaskan Kawasan HPK sebagian atau seluruhnya; dan/atau
2. b.mengubah fungsi Kawasan HPK menjadi Kawasan Hutan Tetap.
(5)Dalam hal terdapat rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disetujui Menteri, Menteri dapat menetapkan Kawasan HPK yang tidak disetujui menjadi Kawasan Hutan Tetap.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Terpadu Pelepasan Kawasan HPK diatur dengan Peraturan Menteri sendiri.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat
(5), Direktur paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan pengawasan terhadap pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
(2)Direktur menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
(3)Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan konsep peta Pelepasan Kawasan HPK kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon.
(5)Berdasarkan telaahan teknis dan konsep peta pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum.
(6)Berdasarkan hasil penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Jenderal menyusun konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK.
(7)Hasil penelaah hukum dan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep peta Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8)Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pelepasan Kawasan HPK dan peta Pelepasan Kawasan HPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK dan peta Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan Pelepasan Kawasan HPK tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 10

(1)Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
(2)Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan Komitmen UKL-UPL, kecuali kegiatan persiapan di lapangan seperti pembuatan direksi kit, persemaian, atau pembibitan.