DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2020

Nomor: 25
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup melalui penyesuaian (Inpassing) perlu mengatur syarat lain, tata cara, dan pengangkatan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan penyuluh lingkungan hidup;
c.bahwa dengan ditetapkannya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup perlu

Menetapkan

menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. 6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 529); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
5.Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
9.Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12.Unit Organisasi adalah unit kerja PNS yang akan diusulkan menjadi Pejabat Fungsional.
13.Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.kriteria dan persyaratan Penyesuaian (Inpassing);
b.penghitungan kebutuhan dan tata cara penyampaian usulan Penyesuaian (Inpassing);
c.pelaksanaan Uji Kompetensi;
d.penetapan keputusan Penyesuaian (Inpassing); dan
e.pelaporan pelaksanaan penyesuaian (Inpassing).

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN(INPASSING)

Pasal 3

(1)Jabatan PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) meliputi:
1. a.jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.jabatan administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional.
(2)Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam jenjang jabatan:
1. a.Penyuluh Lingkungan Hidup ahli pertama;
2. b.Penyuluh Lingkungan Hidup ahli muda; dan
3. c.Penyuluh Lingkungan Hidup ahli madya.

Pasal 4

(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.pejabat administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; dan/atau
3. c.Pejabat Fungsional satu rumpun ilmu hayat.
(2)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup wajib memenuhi persyaratan:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah strata satu (S-1)/diploma empat (D-4);
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup paling singkat 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
6. f.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang penyuluhan lingkungan hidup; dan
7. g.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

BAB III

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN PENYESUAIAN (INPASSING)

Pasal 5

(1)Penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) didasarkan pada:
1. a.penghitungan analisis jabatan; dan
2. b.penghitungan analisis beban kerja, yang dituangkan dalam peta jabatan.
(2)Penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Hasil penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
(2)Format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penyusunan analisis jabatan dan analisa beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil penghitungan analisis jabatan, penghitungan analisis beban kerja, dan usulan penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Menteri melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah.
(2)Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, berupa:
1. a.hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara elektronik melalui sistem e-formasi; dan/atau
2. b.dokumen fisik usul penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi.
(3)Penyampaian dokumen fisik hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari instansi pembina ditembuskan kepada kepala badan kepegawaian negara.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi sebagai dasar dalam menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
(2)Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pimpinan Instansi Pemerintah mengusulkan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi.
(2)Usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.photokopi surat keputusan dan/atau surat penugasan dari pimpinan Unit Organisasi mengenai pelaksanaan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup;
2. b.photokopi ijazah yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;
3. c.photokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
4. d.photokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
5. e.photokopi nilai prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
6. f.surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang;
7. g.surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dari PNS yang bersangkutan; dan
8. h.surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan:
  1. 1.telah melaksanakan tugas atau pengalaman di bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  2. 2.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada periode Penyesuaian (Inpassing);
  3. 3.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  4. 4.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada periode Penyesuaian (Inpassing); dan
  5. 5.tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada periode Penyesuaian (Inpassing).
(3)Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup melalui penyesuaian (Inpassing) perlu mengatur syarat lain, tata cara, dan pengangkatan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan penyuluh lingkungan hidup;
c.bahwa dengan ditetapkannya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup perlu

Menetapkan

menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. 6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 529); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
5.Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
9.Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12.Unit Organisasi adalah unit kerja PNS yang akan diusulkan menjadi Pejabat Fungsional.
13.Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.kriteria dan persyaratan Penyesuaian (Inpassing);
b.penghitungan kebutuhan dan tata cara penyampaian usulan Penyesuaian (Inpassing);
c.pelaksanaan Uji Kompetensi;
d.penetapan keputusan Penyesuaian (Inpassing); dan
e.pelaporan pelaksanaan penyesuaian (Inpassing).

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN(INPASSING)

Pasal 3

(1)Jabatan PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) meliputi:
1. a.jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.jabatan administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional.
(2)Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam jenjang jabatan:
1. a.Penyuluh Lingkungan Hidup ahli pertama;
2. b.Penyuluh Lingkungan Hidup ahli muda; dan
3. c.Penyuluh Lingkungan Hidup ahli madya.

Pasal 4

(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.pejabat administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; dan/atau
3. c.Pejabat Fungsional satu rumpun ilmu hayat.
(2)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup wajib memenuhi persyaratan:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah strata satu (S-1)/diploma empat (D-4);
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup paling singkat 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
6. f.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang penyuluhan lingkungan hidup; dan
7. g.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(3)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

BAB III

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN PENYESUAIAN (INPASSING)

Pasal 5

(1)Penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) didasarkan pada:
1. a.penghitungan analisis jabatan; dan
2. b.penghitungan analisis beban kerja, yang dituangkan dalam peta jabatan.
(2)Penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Hasil penghitungan analisis jabatan dan penghitungan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
(2)Format rincian penetapan kebutuhan Penyesuaian (Inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penyusunan analisis jabatan dan analisa beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah.
(2)Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, berupa:
1. a.hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara elektronik melalui sistem e-formasi; dan/atau
2. b.dokumen fisik usul penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi.
(3)Penyampaian dokumen fisik hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan penetapan formasi, peta jabatan dan photokopi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari instansi pembina ditembuskan kepada kepala badan kepegawaian negara.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi sebagai dasar dalam menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
(2)Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pimpinan Instansi Pemerintah mengusulkan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro kepegawaian dan organisasi.
(2)Usulan PNS yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
1. a.photokopi surat keputusan dan/atau surat penugasan dari pimpinan Unit Organisasi mengenai pelaksanaan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup;
2. b.photokopi ijazah yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;
3. c.photokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
4. d.photokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
5. e.photokopi nilai prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
6. f.surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang;
7. g.surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dari PNS yang bersangkutan; dan
8. h.surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan:
  1. 1.telah melaksanakan tugas atau pengalaman di bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  2. 2.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada periode Penyesuaian (Inpassing);
  3. 3.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  4. 4.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada periode Penyesuaian (Inpassing); dan
  5. 5.tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada periode Penyesuaian (Inpassing).
(3)Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.