DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021

Nomor: 26
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk unit pelaksana teknis;
c.bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; www.peraturan.go.id 2021, No.1389
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu www.peraturan.go.id 2021, No.1389 dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BBPSILH adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian standar instrumen lingkungan hidup.
3.Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan yang selanjutnya disingkat BBPSIK adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian standar instrumen kehutanan.
4.Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPSILHK adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT;
b.kelompok jabatan fungsional;
c.tata kerja;
d.jabatan; dan
e.nama, lokasi, dan wilayah kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan UPT Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.peraturan.go.id 2021, No.1389 yang meliputi:

a.BBPSILH;
b.BBPSIK; dan
c.BPSILHK.

Pasal 4

(1)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)BBPSILH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 5

(1)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
2. b.melaksanakan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
3. c.melaksanakan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.
(2)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyusun rencana, program dan anggaran pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
2. b.melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup; www.peraturan.go.id 2021, No.1389
3. c.melaksanakan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
4. d.melaksanakan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
5. e.melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar.

Pasal 6

(1)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.bagian umum;
2. b.bidang pengujian dan validasi standar instrumen;
3. c.bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen; dan
4. d.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala bagian.
(3)Bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
(4)Struktur organisasi BBPSILH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

a.menyusun rencana, program dan anggaran;
b.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara;
c.melaksanakan tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan; dan
d.melakukan pengelolaan data dan informasi. www.peraturan.go.id 2021, No.1389

Pasal 8

Bidang pengujian dan validasi standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.menyiapkan pengujian dan validasi standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
b.menyiapkan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen serta tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

(1)BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)BBPSIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk unit pelaksana teknis;
c.bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; www.peraturan.go.id 2021, No.1389
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu www.peraturan.go.id 2021, No.1389 dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BBPSILH adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian standar instrumen lingkungan hidup.
3.Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan yang selanjutnya disingkat BBPSIK adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian standar instrumen kehutanan.
4.Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPSILHK adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT;
b.kelompok jabatan fungsional;
c.tata kerja;
d.jabatan; dan
e.nama, lokasi, dan wilayah kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan UPT Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan www.peraturan.go.id 2021, No.1389 yang meliputi:

a.BBPSILH;
b.BBPSIK; dan
c.BPSILHK.

Pasal 4

(1)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)BBPSILH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 5

(1)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
2. b.melaksanakan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
3. c.melaksanakan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.
(2)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyusun rencana, program dan anggaran pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
2. b.melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup; www.peraturan.go.id 2021, No.1389
3. c.melaksanakan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
4. d.melaksanakan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
5. e.melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar.

Pasal 6

(1)BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.bagian umum;
2. b.bidang pengujian dan validasi standar instrumen;
3. c.bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen; dan
4. d.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala bagian.
(3)Bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
(4)Struktur organisasi BBPSILH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

a.menyusun rencana, program dan anggaran;
b.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara;
c.melaksanakan tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan; dan
d.melakukan pengelolaan data dan informasi. www.peraturan.go.id 2021, No.1389

Pasal 8

Bidang pengujian dan validasi standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.menyiapkan pengujian dan validasi standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
b.menyiapkan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Pasal 10

(1)BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)BBPSIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.