DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2020

Nomor: 27
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan yang penggunaannya sudah dilakukan penghapusan, perlu dilakukan pengelolaan sebagai limbah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH ALAT KESEHATAN MENGANDUNG MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3.Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan pelayanan kesehatan berupa alat kesehatan yang mengandung Merkuri.
4.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan alat kesehatan yang mengandung Merkuri dari wilayah Negara Kesatuan
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 2

Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri dilakukan terhadap alat kesehatan pada Fasyankes yang dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Alat kesehatan yang mengandung Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.termometer;
2. b.tensimeter/sfigmomanometer; dan
3. c.dental amalgam.
(2)Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak pecah; dan
2. b.Merkuri tidak tumpah dari alat kesehatan.
(3)Terhadap alat kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 4

(1)Jenis Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.klinik pelayanan kesehatan atau sejenis;
4. d.laboratorium kesehatan;
5. e.apotek;
6. f.unit transfusi darah;
7. g.fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
8. h.fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; dan
9. i.tempat praktik mandiri tenaga kesehatan.
(2)Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang terdaftar di instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 5

Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri meliputi:

a.pengumpulan;
b.penyimpanan sementara;
c.pengangkutan;
d.penyimpanan pada storage depo;
e.pengolahan; dan/atau
f.ekspor.

BAB II

PENGUMPULAN

Pasal 6

(1)Penanggung jawab Fasyankes wajib melakukan pengumpulan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
(2)Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3)Terhadap alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan:
1. a.pengemasan; dan
2. b.pelekatan simbol dan label.

Pasal 7

Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menggunakan kemasan:

a.primer; dan
b.sekunder.

Pasal 8

(1)Kemasan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
1. a.kemasan asli alat kesehatan mengandung merkuri; atau
2. b.kemasan pengganti.
(2)Kemasan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.tertutup; dan
2. b.tidak bereaksi dengan Merkuri.

Pasal 9

(1)Kemasan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terbuat dari bahan:
1. a.baja karbon;
2. b.polietilena tereftalat (polyethylene terephthalate);
3. c.etilena propilena dien monomer (ethylene propylene diene monomer);
4. d.polivinil klorida (polyvinyl chloride);
5. e.polietilena (polyethylene); atau
6. f.polietilena berdensitas tinggi (high-density polyethylene).
(2)Kemasan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.tertutup; dan
2. b.tidak bereaksi dengan Merkuri.
(3)Penggunaan kemasan sekunder disesuaikan dengan jenis, jumlah, dan volume Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri.

Pasal 10

Penggunaan kemasan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebelum pelaksanaan pengangkutan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan yang penggunaannya sudah dilakukan penghapusan, perlu dilakukan pengelolaan sebagai limbah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH ALAT KESEHATAN MENGANDUNG MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3.Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan pelayanan kesehatan berupa alat kesehatan yang mengandung Merkuri.
4.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan alat kesehatan yang mengandung Merkuri dari wilayah Negara Kesatuan
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 2

Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri dilakukan terhadap alat kesehatan pada Fasyankes yang dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Alat kesehatan yang mengandung Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.termometer;
2. b.tensimeter/sfigmomanometer; dan
3. c.dental amalgam.
(2)Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak pecah; dan
2. b.Merkuri tidak tumpah dari alat kesehatan.
(3)Terhadap alat kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 4

(1)Jenis Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.klinik pelayanan kesehatan atau sejenis;
4. d.laboratorium kesehatan;
5. e.apotek;
6. f.unit transfusi darah;
7. g.fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
8. h.fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; dan
9. i.tempat praktik mandiri tenaga kesehatan.
(2)Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang terdaftar di instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 5

Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri meliputi:

a.pengumpulan;
b.penyimpanan sementara;
c.pengangkutan;
d.penyimpanan pada storage depo;
e.pengolahan; dan/atau
f.ekspor.

BAB II

PENGUMPULAN

Pasal 6

(1)Penanggung jawab Fasyankes wajib melakukan pengumpulan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
(2)Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3)Terhadap alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan:
1. a.pengemasan; dan
2. b.pelekatan simbol dan label.

Pasal 7

Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menggunakan kemasan:

a.primer; dan
b.sekunder.

Pasal 8

(1)Kemasan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
1. a.kemasan asli alat kesehatan mengandung merkuri; atau
2. b.kemasan pengganti.
(2)Kemasan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.tertutup; dan
2. b.tidak bereaksi dengan Merkuri.

Pasal 9

(1)Kemasan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terbuat dari bahan:
1. a.baja karbon;
2. b.polietilena tereftalat (polyethylene terephthalate);
3. c.etilena propilena dien monomer (ethylene propylene diene monomer);
4. d.polivinil klorida (polyvinyl chloride);
5. e.polietilena (polyethylene); atau
6. f.polietilena berdensitas tinggi (high-density polyethylene).
(2)Kemasan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.tertutup; dan
2. b.tidak bereaksi dengan Merkuri.
(3)Penggunaan kemasan sekunder disesuaikan dengan jenis, jumlah, dan volume Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri.

Pasal 10

Penggunaan kemasan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebelum pelaksanaan pengangkutan.