DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pengelolaan dilakukan untuk menghapus polychlorinated biphenyls secara bertahap paling lambat tahun 2028 sesuai dengan ketentuan Konvensi Stockholm;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu adanya kepastian hukum dalam melakukan penghapusan polychlorinated biphenyls;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN POLYCHLORINATED BIPHENYLS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Polychlorinated Biphenyls yang selanjutnya disingkat PCBs adalah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan senyawa aromatik hidrokarbon yang tergolong organoklorin dan bersifat persisten.
5.Pengelolaan PCBs adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, dan/atau pengolahan.
6.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
7.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9.Transformator adalah alat listrik yang dapat menaikan atau menurunkan tegangan listrik dari satu tegangan listrik ke tegangan listrik yang lain melalui suatu rangkaian magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.
10.Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik.
11.Minyak Dielektrik adalah bahan isolasi cair yang dipergunakan sebagai isolasi dan pendingin pada Transformator dan Kapasitor.
12.Retrofilling adalah metode untuk menurunkan konsentrasi PCBs pada Transformator dengan cara mengganti Minyak Dielektrik yang mengandung PCBs dengan Minyak Dielektrik yang tidak mengandung PCBs sehingga konsentrasi PCBs menjadi di bawah Batas Konsentrasi PCBs Terendah.
13.Batas Konsentrasi PCBs adalah nilai konsentrasi PCBs terendah sebesar 50 ppm (lima puluh part per million) yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan pengelolaan PCBs pada Minyak Dielektrik.
14.Materi Padat Berpori adalah benda padat yang memiliki pori-pori dan menyerap cairan pada Transformator dan Kapasitor.
15.Materi Padat Tidak Berpori adalah benda padat yang tidak memiliki pori-pori dan tidak menyerap cairan pada Transformator, tangki, dan/atau drum logam yang digunakan sebagai wadah untuk mengungkung Minyak Dielektrik.
16.Uji Visual adalah metode untuk mendapatkan informasi keberadaan PCBs secara kasat mata.
17.Uji Cepat adalah metode untuk mendapatkan informasi konsentrasi kontaminasi PCBs secara cepat dengan menggunakan alat yang portabel.
18.Uji Laboratorium adalah metode untuk mendapatkan informasi konsentrasi PCBs melalui pengujian total konsentrasi senyawa PCBs.
19.Uji Usap adalah bagian dari Uji Laboratorium untuk mendapatkan informasi mengenai konsentrasi PCBs pada permukaan bagian dalam Transformator yang tidak lagi berisi Minyak Dielektrik yang mengandung PCBs.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL–UPL, yang memanfaatkan PCBs atau menghasilkan Limbah PCBs, wajib melakukan Pengelolaan PCBs.
(2)Pengelolaan PCBs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pengurangan;
2. b.penyimpanan; dan/atau
3. c.pengolahan.

Pasal 3

PCBs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

a.Transformator dengan kriteria:
1. 1.diproduksi sebelum tahun 1997;
2. 2.jenis basah;
3. 3.memiliki daya paling kecil 100 kVA (seratus kilovolt ampere);
4. 4.memiliki saluran pengurasan (outlet); dan/atau
5. 5.menggunakan Minyak Dielektrik dengan nama dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.Kapasitor dengan nama dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c.Minyak Dielektrik dengan nama dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban Pengelolaan PCBs, apabila Transformator, Kapasitor, dan/atau Minyak Dielektrik yang berada dalam penguasaannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Untuk mengetahui pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus melakukan identifikasi pada Transformator, Kapasitor, dan/atau Minyak Dielektrik.

BAB II

IDENTIFIKASI

Pasal 5

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.Uji Visual;
b.Uji Cepat; dan/atau
c.Uji Laboratorium.

Pasal 6

Uji Visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada:

a.Transformator, yang masih digunakan dan/atau sudah tidak digunakan; dan
b.Kapasitor, yang masih digunakan dan/atau sudah tidak digunakan.

Pasal 7

(1)Uji Visual pada Transformator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengecekan pelat nama;
2. b.pengecekan dokumen Transformator yang meliputi:
  1. 1.buku panduan dan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh pabrik; dan
  2. 2.log perawatan; dan
3. c.pengecekan ketersediaan saluran pengurasan (outlet).
(2)Uji Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.jenis Transformator;
2. b.nama dagang Minyak Dielektrik yang digunakan;
3. c.ketersediaan saluran pengurasan (outlet); dan
4. d.tahun produksi.
(3)Dalam hal hasil Uji Visual menunjukkan Transformator:
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Transformator dikecualikan dari Pengelolaan PCBs; atau
2. b.tidak memiliki informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Transformator harus dilakukan Uji Cepat atau Uji Laboratorium.

Pasal 8

(1)Uji Visual pada Kapasitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengecekan pelat nama dan/atau dokumen Kapasitor yang meliputi:
1. a.buku panduan dan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh pabrik; dan
2. b.sertifikat layak operasi yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Uji Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi:
1. a.nama dagang Kapasitor;
2. b.nama negara produsen Kapasitor; dan
3. c.tahun produksi Kapasitor.
(3)Dalam hal hasil Uji Visual menunjukkan Kapasitor:
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Kapasitor dikecualikan dari Pengelolaan PCBs; atau
2. b.tidak memiliki informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kapasitor wajib dilakukan Pengelolaan PCBs.

Pasal 9

(1)Uji Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap Minyak Dielektrik yang berada dalam atau sudah dikeluarkan dari Transformator yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
(2)Uji Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengambilan sampel Minyak Dielektrik; dan
2. b.pengujian konsentrasi PCBs pada sampel Minyak Dielektrik.
(3)Pengujian konsentrasi PCBs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
1. a.metode potentiometry; atau
2. b.metode lain berbasis elektrometri, kolorimetri, atau fisiologi, yang hasil ujinya menunjukkan angka konsentrasi PCBs.
(4)Dalam hal hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan nilai konsentrasi PCBs berada di bawah Batas Konsentrasi PCBs, Transformator dan Minyak Dielektrik dikecualikan dari Pengelolaan PCBs.

Pasal 10

(1)Uji Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap Minyak Dielektrik yang berada di dalam atau sudah dikeluarkan dari Transformator yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
(2)Uji Laboratorium terhadap Minyak Dielektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengambilan sampel Minyak Dielektrik; dan
2. b.pengujian konsentrasi PCBs pada sampel Minyak Dielektrik.
(3)Pengujian konsentrasi PCBs pada sampel Minyak Dielektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan metodologi pengujian International Electrotechnical Commission (IEC) 61619.
(4)Dalam hal hasil Uji Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan nilai konsentrasi PCBs berada di bawah Batas Konsentrasi PCBs, Transformator dan Minyak Dielektrik dikecualikan dari Pengelolaan PCBs.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pengelolaan dilakukan untuk menghapus polychlorinated biphenyls secara bertahap paling lambat tahun 2028 sesuai dengan ketentuan Konvensi Stockholm;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu adanya kepastian hukum dalam melakukan penghapusan polychlorinated biphenyls;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN POLYCHLORINATED BIPHENYLS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Polychlorinated Biphenyls yang selanjutnya disingkat PCBs adalah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan senyawa aromatik hidrokarbon yang tergolong organoklorin dan bersifat persisten.
5.Pengelolaan PCBs adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, dan/atau pengolahan.
6.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
7.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9.Transformator adalah alat listrik yang dapat menaikan atau menurunkan tegangan listrik dari satu tegangan listrik ke tegangan listrik yang lain melalui suatu rangkaian magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.
10.Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik.
11.Minyak Dielektrik adalah bahan isolasi cair yang dipergunakan sebagai isolasi dan pendingin pada Transformator dan Kapasitor.
12.Retrofilling adalah metode untuk menurunkan konsentrasi PCBs pada Transformator dengan cara mengganti Minyak Dielektrik yang mengandung PCBs dengan Minyak Dielektrik yang tidak mengandung PCBs sehingga konsentrasi PCBs menjadi di bawah Batas Konsentrasi PCBs Terendah.
13.Batas Konsentrasi PCBs adalah nilai konsentrasi PCBs terendah sebesar 50 ppm (lima puluh part per million) yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan pengelolaan PCBs pada Minyak Dielektrik.
14.Materi Padat Berpori adalah benda padat yang memiliki pori-pori dan menyerap cairan pada Transformator dan Kapasitor.
15.Materi Padat Tidak Berpori adalah benda padat yang tidak memiliki pori-pori dan tidak menyerap cairan pada Transformator, tangki, dan/atau drum logam yang digunakan sebagai wadah untuk mengungkung Minyak Dielektrik.
16.Uji Visual adalah metode untuk mendapatkan informasi keberadaan PCBs secara kasat mata.
17.Uji Cepat adalah metode untuk mendapatkan informasi konsentrasi kontaminasi PCBs secara cepat dengan menggunakan alat yang portabel.
18.Uji Laboratorium adalah metode untuk mendapatkan informasi konsentrasi PCBs melalui pengujian total konsentrasi senyawa PCBs.
19.Uji Usap adalah bagian dari Uji Laboratorium untuk mendapatkan informasi mengenai konsentrasi PCBs pada permukaan bagian dalam Transformator yang tidak lagi berisi Minyak Dielektrik yang mengandung PCBs.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL–UPL, yang memanfaatkan PCBs atau menghasilkan Limbah PCBs, wajib melakukan Pengelolaan PCBs.
(2)Pengelolaan PCBs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pengurangan;
2. b.penyimpanan; dan/atau
3. c.pengolahan.

Pasal 3

PCBs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

a.Transformator dengan kriteria:
1. 1.diproduksi sebelum tahun 1997;
2. 2.jenis basah;
3. 3.memiliki daya paling kecil 100 kVA (seratus kilovolt ampere);
4. 4.memiliki saluran pengurasan (outlet); dan/atau
5. 5.menggunakan Minyak Dielektrik dengan nama dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.Kapasitor dengan nama dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c.Minyak Dielektrik dengan nama dagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban Pengelolaan PCBs, apabila Transformator, Kapasitor, dan/atau Minyak Dielektrik yang berada dalam penguasaannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Untuk mengetahui pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus melakukan identifikasi pada Transformator, Kapasitor, dan/atau Minyak Dielektrik.

BAB II

IDENTIFIKASI

Pasal 5

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.Uji Visual;
b.Uji Cepat; dan/atau
c.Uji Laboratorium.

Pasal 6

Uji Visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada:

a.Transformator, yang masih digunakan dan/atau sudah tidak digunakan; dan
b.Kapasitor, yang masih digunakan dan/atau sudah tidak digunakan.

Pasal 7

(1)Uji Visual pada Transformator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengecekan pelat nama;
2. b.pengecekan dokumen Transformator yang meliputi:
  1. 1.buku panduan dan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh pabrik; dan
  2. 2.log perawatan; dan
3. c.pengecekan ketersediaan saluran pengurasan (outlet).
(2)Uji Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.jenis Transformator;
2. b.nama dagang Minyak Dielektrik yang digunakan;
3. c.ketersediaan saluran pengurasan (outlet); dan
4. d.tahun produksi.
(3)Dalam hal hasil Uji Visual menunjukkan Transformator:
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Transformator dikecualikan dari Pengelolaan PCBs; atau
2. b.tidak memiliki informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Transformator harus dilakukan Uji Cepat atau Uji Laboratorium.

Pasal 8

(1)Uji Visual pada Kapasitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengecekan pelat nama dan/atau dokumen Kapasitor yang meliputi:
1. a.buku panduan dan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh pabrik; dan
2. b.sertifikat layak operasi yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Uji Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi:
1. a.nama dagang Kapasitor;
2. b.nama negara produsen Kapasitor; dan
3. c.tahun produksi Kapasitor.
(3)Dalam hal hasil Uji Visual menunjukkan Kapasitor:
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Kapasitor dikecualikan dari Pengelolaan PCBs; atau
2. b.tidak memiliki informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kapasitor wajib dilakukan Pengelolaan PCBs.

Pasal 9

(1)Uji Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap Minyak Dielektrik yang berada dalam atau sudah dikeluarkan dari Transformator yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
(2)Uji Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengambilan sampel Minyak Dielektrik; dan
2. b.pengujian konsentrasi PCBs pada sampel Minyak Dielektrik.
(3)Pengujian konsentrasi PCBs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
1. a.metode potentiometry; atau
2. b.metode lain berbasis elektrometri, kolorimetri, atau fisiologi, yang hasil ujinya menunjukkan angka konsentrasi PCBs.
(4)Dalam hal hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan nilai konsentrasi PCBs berada di bawah Batas Konsentrasi PCBs, Transformator dan Minyak Dielektrik dikecualikan dari Pengelolaan PCBs.

Pasal 10

(1)Uji Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap Minyak Dielektrik yang berada di dalam atau sudah dikeluarkan dari Transformator yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
(2)Uji Laboratorium terhadap Minyak Dielektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengambilan sampel Minyak Dielektrik; dan
2. b.pengujian konsentrasi PCBs pada sampel Minyak Dielektrik.
(3)Pengujian konsentrasi PCBs pada sampel Minyak Dielektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan metodologi pengujian International Electrotechnical Commission (IEC) 61619.
(4)Dalam hal hasil Uji Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan nilai konsentrasi PCBs berada di bawah Batas Konsentrasi PCBs, Transformator dan Minyak Dielektrik dikecualikan dari Pengelolaan PCBs.