DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Benih Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji, serbuk sari) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hutan.
2.Bibit Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3.Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi Benih berkualitas.
4.Tegakan Benih Teridentifikasi yang selanjutnya disingkat TBT adalah Sumber Benih dengan kualitas tegakan rata- rata atau memenuhi standar produktivitas, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat.
5.Tegakan Benih Terseleksi yang selanjutnya disingkat TBS adalah Sumber Benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata atau memenuhi standar produktivitas.
6.Areal Produksi Benih yang selanjutnya disingkat APB adalah Sumber Benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus atau memenuhi standar produktivitas.
7.Tegakan Benih Provenan yang selanjutnya disingkat TBP adalah Sumber Benih yang dibangun dari Benih yang provenannya telah teruji atau memenuhi standar produktivitas.
8.Kebun Benih Semai yang selanjutnya disingkat KBS adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) atau memenuhi standar produktivitas.
9.Kebun Benih Klon yang selanjutnya disingkat KBK adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) atau memenuhi standar produktivitas.
10.Kebun Pangkas yang selanjutnya disingkat KP adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari klon unggul berdasarkan hasil uji klon untuk memproduksi materi vegetatif atau memenuhi standar produktivitas.
11.Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
12.Areal Konservasi Sumber Daya Genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan Sumber Daya Genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.
13.Jenis Prioritas adalah jenis tanaman hutan yang mendapatkan skala prioritas lebih tinggi untuk dilakukan konservasi Sumber Daya Genetik dan pengembangannya.
14.Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama paling sedikit memiliki satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
15.Spesies Target adalah jenis tanaman hutan yang akan dilakukan konservasi, dipilih dari Jenis Prioritas yang telah ditetapkan.
16.Uji Adaptasi adalah uji lapang untuk mengkaji keunggulan Varietas yang akan dilepas dan dilakukan di beberapa tempat.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
18.Badan adalah unit kerja Eselon I yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Kehutanan.
19.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penelitian, pengembangan dan inovasi Kehutanan.
20.Direktorat Jenderal adalah unit kerja Eselon I yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
21.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbenihan tanaman hutan.
22.Direktorat adalah unit kerja Eselon II yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
23.Dinas Provinsi adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan.
24.Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
25.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Provinsi di bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
26.Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
27.Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diserahi tugas dan tanggung jawab di sub bidang perbenihan tanaman hutan.
28.Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba dan keuntungan, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Layanan Umum (BLU).
29.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan untuk:

a.menjamin kelestarian Sumber Daya Genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya; dan
b.menjamin tersedianya Benih dan/atau Bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

a.pembangunan Sumber Daya Genetik;
b.pemuliaan tanaman hutan;
c.pengadaan Benih, peredaran Benih dan/atau Bibit;
d.sertifikasi;
e.perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
f.pungutan jasa dan iuran Perbenihan Tanaman Hutan;
g.pelaporan; dan
h.pembinaan.

BAB II

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA GENETIK

Pasal 4

(1)Pembangunan Sumber Daya Genetik dilakukan untuk:
1. a.melindungi Sumber Daya Genetik;
2. b.mempertahankan keragaman genetik; dan
3. c.menjamin ketersediaan materi genetik.
(2)Pembangunan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penetapan Jenis Prioritas;
2. b.pengamatan variasi genetik; dan
3. c.konservasi Sumber Daya Genetik.

Pasal 5

(1)Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya.
(2)Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.nilai produksi;
2. b.lingkup kegunaan;
3. c.potensi pasar;
4. d.pilihan pengguna; dan/atau
5. e.status kelangkaan.
(3)Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
(4)Dalam penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mempertimbangkan usulan dari:
1. a.kementerian terkait;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Badan Usaha; dan/atau
4. d.perorangan.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengamatan variasi genetik untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.
(2)Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis:
1. a.zona gen-ekologis atau zona ekologis;
2. b.uji lapangan; atau
3. c.marka genetik.
(3)Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan dan/atau institusi lain yang berkompeten dengan izin Kepala Badan.
(4)Hasil pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk konservasi Sumber Daya Genetik.

Pasal 7

(1)Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan secara:
1. a.in-situ; dan/atau
2. b.ex-situ, di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
(2)Konservasi Sumber Daya Genetik secara in-situ dilaksanakan terhadap Spesies Target di dalam sebaran alaminya melalui pemeliharaan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
(3)Konservasi Sumber Daya Genetik secara ex-situ dilaksanakan terhadap Spesies Target di luar sebaran alaminya melalui:
1. a.pembangunan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik; dan/atau
2. b.pembangunan bank klon, bank Benih, dan bank tepung sari.

Pasal 8

Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah Provinsi;
c.Badan Usaha; atau
d.perorangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b melaksanakan konservasi Sumber Daya Genetik pada hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
(2)Penetapan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3)Dalam menetapkan Areal konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c wajib melaksanakan konservasi Sumber Daya Genetik di areal izinnya berdasarkan penetapan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilampiri:
1. a.jenis Sumber Daya Genetik yang dikonservasi; dan
2. b.deskripsi Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal membentuk tim penelaah yang anggotanya terdiri atas Badan, Direktorat, Balai, dan/atau Dinas Provinsi.
(4)Tim penelaah melaporkan hasil penelaahannya kepada Direktur Jenderal.
(5)Berdasarkan hasil telaahan tim, Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan.
(6)Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui, Direktur Jenderal mengajukan penetapan kepada Menteri.
(7)Dalam hal Direktur Jenderal menolak permohonan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon.

Pasal 11

(1)Areal Konservasi Sumber Daya Genetik di luar kawasan hutan yang diselenggarakan perorangan atau Badan Usaha wajib didaftarkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui instansi yang ditunjuk oleh gubernur dengan tembusan kepada Balai.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri:
1. a.jenis Sumber Daya Genetik yang dikonservasi; dan
2. b.deskripsi Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
(3)Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan bukti pendaftaran Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Benih Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji, serbuk sari) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hutan.
2.Bibit Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3.Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi Benih berkualitas.
4.Tegakan Benih Teridentifikasi yang selanjutnya disingkat TBT adalah Sumber Benih dengan kualitas tegakan rata- rata atau memenuhi standar produktivitas, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat.
5.Tegakan Benih Terseleksi yang selanjutnya disingkat TBS adalah Sumber Benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata atau memenuhi standar produktivitas.
6.Areal Produksi Benih yang selanjutnya disingkat APB adalah Sumber Benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus atau memenuhi standar produktivitas.
7.Tegakan Benih Provenan yang selanjutnya disingkat TBP adalah Sumber Benih yang dibangun dari Benih yang provenannya telah teruji atau memenuhi standar produktivitas.
8.Kebun Benih Semai yang selanjutnya disingkat KBS adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) atau memenuhi standar produktivitas.
9.Kebun Benih Klon yang selanjutnya disingkat KBK adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) atau memenuhi standar produktivitas.
10.Kebun Pangkas yang selanjutnya disingkat KP adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari klon unggul berdasarkan hasil uji klon untuk memproduksi materi vegetatif atau memenuhi standar produktivitas.
11.Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
12.Areal Konservasi Sumber Daya Genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan Sumber Daya Genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.
13.Jenis Prioritas adalah jenis tanaman hutan yang mendapatkan skala prioritas lebih tinggi untuk dilakukan konservasi Sumber Daya Genetik dan pengembangannya.
14.Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama paling sedikit memiliki satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
15.Spesies Target adalah jenis tanaman hutan yang akan dilakukan konservasi, dipilih dari Jenis Prioritas yang telah ditetapkan.
16.Uji Adaptasi adalah uji lapang untuk mengkaji keunggulan Varietas yang akan dilepas dan dilakukan di beberapa tempat.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
18.Badan adalah unit kerja Eselon I yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Kehutanan.
19.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penelitian, pengembangan dan inovasi Kehutanan.
20.Direktorat Jenderal adalah unit kerja Eselon I yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
21.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbenihan tanaman hutan.
22.Direktorat adalah unit kerja Eselon II yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
23.Dinas Provinsi adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan.
24.Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
25.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Provinsi di bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
26.Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
27.Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diserahi tugas dan tanggung jawab di sub bidang perbenihan tanaman hutan.
28.Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba dan keuntungan, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Layanan Umum (BLU).
29.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan untuk:

a.menjamin kelestarian Sumber Daya Genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya; dan
b.menjamin tersedianya Benih dan/atau Bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

a.pembangunan Sumber Daya Genetik;
b.pemuliaan tanaman hutan;
c.pengadaan Benih, peredaran Benih dan/atau Bibit;
d.sertifikasi;
e.perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
f.pungutan jasa dan iuran Perbenihan Tanaman Hutan;
g.pelaporan; dan
h.pembinaan.

BAB II

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA GENETIK

Pasal 4

(1)Pembangunan Sumber Daya Genetik dilakukan untuk:
1. a.melindungi Sumber Daya Genetik;
2. b.mempertahankan keragaman genetik; dan
3. c.menjamin ketersediaan materi genetik.
(2)Pembangunan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penetapan Jenis Prioritas;
2. b.pengamatan variasi genetik; dan
3. c.konservasi Sumber Daya Genetik.

Pasal 5

(1)Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya.
(2)Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.nilai produksi;
2. b.lingkup kegunaan;
3. c.potensi pasar;
4. d.pilihan pengguna; dan/atau
5. e.status kelangkaan.
(3)Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
(4)Dalam penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mempertimbangkan usulan dari:
1. a.kementerian terkait;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Badan Usaha; dan/atau
4. d.perorangan.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengamatan variasi genetik untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.
(2)Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis:
1. a.zona gen-ekologis atau zona ekologis;
2. b.uji lapangan; atau
3. c.marka genetik.
(3)Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan dan/atau institusi lain yang berkompeten dengan izin Kepala Badan.
(4)Hasil pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk konservasi Sumber Daya Genetik.

Pasal 7

(1)Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan secara:
1. a.in-situ; dan/atau
2. b.ex-situ, di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
(2)Konservasi Sumber Daya Genetik secara in-situ dilaksanakan terhadap Spesies Target di dalam sebaran alaminya melalui pemeliharaan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
(3)Konservasi Sumber Daya Genetik secara ex-situ dilaksanakan terhadap Spesies Target di luar sebaran alaminya melalui:
1. a.pembangunan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik; dan/atau
2. b.pembangunan bank klon, bank Benih, dan bank tepung sari.

Pasal 8

Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah Provinsi;
c.Badan Usaha; atau
d.perorangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b melaksanakan konservasi Sumber Daya Genetik pada hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
(2)Penetapan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3)Dalam menetapkan Areal konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c wajib melaksanakan konservasi Sumber Daya Genetik di areal izinnya berdasarkan penetapan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilampiri:
1. a.jenis Sumber Daya Genetik yang dikonservasi; dan
2. b.deskripsi Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal membentuk tim penelaah yang anggotanya terdiri atas Badan, Direktorat, Balai, dan/atau Dinas Provinsi.
(4)Tim penelaah melaporkan hasil penelaahannya kepada Direktur Jenderal.
(5)Berdasarkan hasil telaahan tim, Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan.
(6)Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui, Direktur Jenderal mengajukan penetapan kepada Menteri.
(7)Dalam hal Direktur Jenderal menolak permohonan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon.

Pasal 11

(1)Areal Konservasi Sumber Daya Genetik di luar kawasan hutan yang diselenggarakan perorangan atau Badan Usaha wajib didaftarkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui instansi yang ditunjuk oleh gubernur dengan tembusan kepada Balai.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri:
1. a.jenis Sumber Daya Genetik yang dikonservasi; dan
2. b.deskripsi Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
(3)Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan bukti pendaftaran Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.