DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerja Sama Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERJA SAMA DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam perjanjian Kerja Sama.
4.Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia.
5.Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat lintas Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau kegiatannya mempunyai dampak atau pengaruh yang kuat terhadap tujuan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara jangka panjang.
6.Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat mendukung kinerja Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya tertentu lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Kementerian.
10.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal atau kepala badan dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian.
11.Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya adalah sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal atau badan, dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur/direktur atau kepala pusat dan jabatan lain yang setara eselon II pada lingkup Kementerian.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah instansi vertikal Kementerian di daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan Kerja Sama pada lingkup Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Mitra Kerja Sama, bidang kegiatan, dan bentuk Kerja Sama;
b.tata cara permohonan Kerja Sama;
c.tata cara Kerja Sama yang diprakarsai oleh Kementerian;
d.pelaksanaan Kerja Sama;
e.jangka waktu, perpanjangan, perubahan, dan berakhirnya Kerja Sama;
f.aset hasil Kerja Sama;
g.evaluasi dan pelaporan; dan
h.pendanaan.

Pasal 4

(1)Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.sinergi;
4. d.saling menguntungkan;
5. e.itikad baik;
6. f.persamaan kedudukan;
7. g.transparan;
8. h.keadilan;
9. i.kesetaraan gender;
10. j.kepastian hukum;
11. k.akuntabilitas; dan/atau
12. l.saling percaya.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dapat menekan biaya untuk memperoleh manfaat lebih dengan biaya minimal tetapi dapat mencapai sasaran Kerja Sama.
(3)Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal.
(4)Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama yang dapat mengupayakan untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan Kerja Sama.
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama yang memberikan manfaat bagi para pihak.
(6)Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kerja Sama yang didasarkan pada kemauan para pihak secara sungguh-sungguh.
(7)Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Kerja Sama yang mempunyai persamaan kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak.
(8)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Kerja Sama yang bersifat terbuka antar para pihak.
(9)Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Kerja Sama yang memperhatikan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak.
(10)Prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Kerja Sama yang memperhatikan permasalahan, persepsi, kebutuhan serta prioritas yang berbeda untuk memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama kepada laki- laki dan perempuan, anak-anak, lanjut usia, difabel, maupun kaum marginal.
(11)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Kerja Sama yang mengikat secara hukum bagi para pihak.
(12)Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Kerja Sama yang dapat dipertanggungjawabkan.
(13)Prinsip saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan atas dasar saling percaya bagi para pihak.

BAB II

MITRA KERJA SAMA, BIDANG KEGIATAN, DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

(1)Kerja Sama dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih Mitra Kerja Sama.
(2)Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.badan usaha; dan/atau
3. c.lembaga nirlaba.
(3)Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pemerintah; dan/atau
2. b.pemerintah daerah:
(4)Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.kementerian;
2. b.lembaga pemerintah non-kementerian;
3. c.kesekretariatan lembaga negara; dan/atau
4. d.kesekretariatan lembaga non-struktural.
(5)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.pemerintah provinsi; dan/atau
2. b.pemerintah kabupaten/kota.
(6)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik swasta;
4. d.badan usaha milik desa; dan/atau
5. e.koperasi;
(7)Lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.lembaga pendidikan dan pelatihan;
2. b.lembaga penelitian/pengkajian; dan/atau
3. c.organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1)Bidang kegiatan Kerja Sama merupakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya pada lingkup Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang kegiatan:
1. a.kesekretariatan;
2. b.planologi kehutanan dan tata lingkungan;
3. c.konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
4. d.pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
5. e.pengelolaan hutan lestari;
6. f.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. g.pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun;
8. h.pengendalian perubahan iklim;
9. i.perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
10. j.penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
11. k.pengawasan;
12. l.penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
13. m.standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
(3)Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung kinerja Kementerian:
1. a.indikator kinerja kegiatan (IKK);
2. b.indikator kinerja program (IKP); dan/atau
3. c.indikator kinerja utama (IKU), yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian.
(4)Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bidang kegiatan meliputi:
1. a.Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan; atau
2. b.Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan.
(5)Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah yang terdiri atas:
1. a.Nota Kesepahaman; dan/atau
2. b.Perjanjian Kerja Sama.
(2)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.judul Kerja Sama;
2. b.para pihak;
3. c.tujuan Kerja Sama; dan
4. d.bidang kegiatan dan ruang lingkup.
(3)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.judul Kerja Sama;
2. b.para pihak;
3. c.tujuan Kerja Sama;
4. d.bidang kegiatan dan ruang lingkup;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.jangka waktu Kerja Sama;
7. g.perubahan dan pengakhiran Kerja Sama;
8. h.aset hasil Kerja Sama; dan/atau
9. i.penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

(1)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN KERJA SAMA

Pasal 9

(1)Permohonan Kerja Sama diajukan oleh badan usaha dan lembaga nirlaba dalam bentuk surat dan dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.identitas Mitra Kerja Sama; dan
2. b.proposal Kerja Sama.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup Kerja Sama;
2. b.rincian bidang kegiatan;
3. c.tujuan Kerja Sama;
4. d.lokasi atau wilayah Kerja Sama; dan
5. e.jangka waktu.
(3)Dalam hal Mitra Kerja Sama diajukan oleh instansi pemerintah, kelengkapan persyaratan permohonan Kerja Sama, hanya berupa surat pengajuan Kerja Sama yang berisi rincian bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Permohonan Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Menteri.
(2)Menteri setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan Kerja Sama.
(3)Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemenuhan persyaratan; dan
2. b.penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa:
  1. 1.IKK;
  2. 2.IKP; dan/atau
  3. 3.IKU, yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian.
(4)Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan.
(5)Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
1. a.memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman;
2. b.tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau
3. c.memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama.
(6)Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pembahasannya dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama serta melibatkan:
1. a.sekretaris inspektorat jenderal;
2. b.sekretaris direktorat jenderal;
3. c.sekretaris badan;
4. d.inspektur;
5. e.direktur;
6. f.kepala pusat;
7. g.kepala biro;
8. h.kepala balai besar; atau
9. i.kepala balai, sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerja Sama Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERJA SAMA DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam perjanjian Kerja Sama.
4.Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia.
5.Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat lintas Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau kegiatannya mempunyai dampak atau pengaruh yang kuat terhadap tujuan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara jangka panjang.
6.Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat mendukung kinerja Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya tertentu lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Kementerian.
10.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal atau kepala badan dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian.
11.Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya adalah sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal atau badan, dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur/direktur atau kepala pusat dan jabatan lain yang setara eselon II pada lingkup Kementerian.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah instansi vertikal Kementerian di daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan Kerja Sama pada lingkup Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Mitra Kerja Sama, bidang kegiatan, dan bentuk Kerja Sama;
b.tata cara permohonan Kerja Sama;
c.tata cara Kerja Sama yang diprakarsai oleh Kementerian;
d.pelaksanaan Kerja Sama;
e.jangka waktu, perpanjangan, perubahan, dan berakhirnya Kerja Sama;
f.aset hasil Kerja Sama;
g.evaluasi dan pelaporan; dan
h.pendanaan.

Pasal 4

(1)Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.sinergi;
4. d.saling menguntungkan;
5. e.itikad baik;
6. f.persamaan kedudukan;
7. g.transparan;
8. h.keadilan;
9. i.kesetaraan gender;
10. j.kepastian hukum;
11. k.akuntabilitas; dan/atau
12. l.saling percaya.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dapat menekan biaya untuk memperoleh manfaat lebih dengan biaya minimal tetapi dapat mencapai sasaran Kerja Sama.
(3)Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal.
(4)Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama yang dapat mengupayakan untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan Kerja Sama.
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama yang memberikan manfaat bagi para pihak.
(6)Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kerja Sama yang didasarkan pada kemauan para pihak secara sungguh-sungguh.
(7)Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Kerja Sama yang mempunyai persamaan kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak.
(8)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Kerja Sama yang bersifat terbuka antar para pihak.
(9)Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Kerja Sama yang memperhatikan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak.
(10)Prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Kerja Sama yang memperhatikan permasalahan, persepsi, kebutuhan serta prioritas yang berbeda untuk memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama kepada laki- laki dan perempuan, anak-anak, lanjut usia, difabel, maupun kaum marginal.
(11)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Kerja Sama yang mengikat secara hukum bagi para pihak.
(12)Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Kerja Sama yang dapat dipertanggungjawabkan.
(13)Prinsip saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan atas dasar saling percaya bagi para pihak.

BAB II

MITRA KERJA SAMA, BIDANG KEGIATAN, DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

(1)Kerja Sama dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih Mitra Kerja Sama.
(2)Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.badan usaha; dan/atau
3. c.lembaga nirlaba.
(3)Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pemerintah; dan/atau
2. b.pemerintah daerah:
(4)Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.kementerian;
2. b.lembaga pemerintah non-kementerian;
3. c.kesekretariatan lembaga negara; dan/atau
4. d.kesekretariatan lembaga non-struktural.
(5)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.pemerintah provinsi; dan/atau
2. b.pemerintah kabupaten/kota.
(6)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik swasta;
4. d.badan usaha milik desa; dan/atau
5. e.koperasi;
(7)Lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.lembaga pendidikan dan pelatihan;
2. b.lembaga penelitian/pengkajian; dan/atau
3. c.organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1)Bidang kegiatan Kerja Sama merupakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya pada lingkup Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang kegiatan:
1. a.kesekretariatan;
2. b.planologi kehutanan dan tata lingkungan;
3. c.konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
4. d.pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
5. e.pengelolaan hutan lestari;
6. f.pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. g.pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun;
8. h.pengendalian perubahan iklim;
9. i.perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
10. j.penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
11. k.pengawasan;
12. l.penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
13. m.standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
(3)Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung kinerja Kementerian:
1. a.indikator kinerja kegiatan (IKK);
2. b.indikator kinerja program (IKP); dan/atau
3. c.indikator kinerja utama (IKU), yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian.
(4)Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bidang kegiatan meliputi:
1. a.Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan; atau
2. b.Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan.
(5)Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah yang terdiri atas:
1. a.Nota Kesepahaman; dan/atau
2. b.Perjanjian Kerja Sama.
(2)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.judul Kerja Sama;
2. b.para pihak;
3. c.tujuan Kerja Sama; dan
4. d.bidang kegiatan dan ruang lingkup.
(3)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.judul Kerja Sama;
2. b.para pihak;
3. c.tujuan Kerja Sama;
4. d.bidang kegiatan dan ruang lingkup;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.jangka waktu Kerja Sama;
7. g.perubahan dan pengakhiran Kerja Sama;
8. h.aset hasil Kerja Sama; dan/atau
9. i.penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

(1)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN KERJA SAMA

Pasal 9

(1)Permohonan Kerja Sama diajukan oleh badan usaha dan lembaga nirlaba dalam bentuk surat dan dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.identitas Mitra Kerja Sama; dan
2. b.proposal Kerja Sama.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup Kerja Sama;
2. b.rincian bidang kegiatan;
3. c.tujuan Kerja Sama;
4. d.lokasi atau wilayah Kerja Sama; dan
5. e.jangka waktu.
(3)Dalam hal Mitra Kerja Sama diajukan oleh instansi pemerintah, kelengkapan persyaratan permohonan Kerja Sama, hanya berupa surat pengajuan Kerja Sama yang berisi rincian bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Permohonan Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Menteri.
(2)Menteri setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan Kerja Sama.
(3)Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemenuhan persyaratan; dan
2. b.penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa:
  1. 1.IKK;
  2. 2.IKP; dan/atau
  3. 3.IKU, yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian.
(4)Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan.
(5)Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
1. a.memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman;
2. b.tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau
3. c.memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama.
(6)Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pembahasannya dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama serta melibatkan:
1. a.sekretaris inspektorat jenderal;
2. b.sekretaris direktorat jenderal;
3. c.sekretaris badan;
4. d.inspektur;
5. e.direktur;
6. f.kepala pusat;
7. g.kepala biro;
8. h.kepala balai besar; atau
9. i.kepala balai, sesuai dengan kewenangannya.