DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yaitu tentang BPSKL, Nomenklatur, lokasi, kantor seksi dan wilayah kerja BPSKL, Ketentuan Lampiran I dan II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i\ffi TERI LINGKUNGAN 1-JIDlJl> DAN K.F:HUTANAN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)BPSKL terdiri atas:
1. a.BPSKL Tipe A; dan
2. b.BPSKL Tipe B.
(2)Struktur organisasi BPSKL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Wilayah I;
3. c.Seksi Wilayah II;
4. d.Seksi Wilayah III; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Struktur organisasi BPSKL Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Wilayah I;
3. c.Seksi Wilayah II; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Struktur organisasi BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)BPSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)terdiri atas 6 (enam) balai.
(2)Nomenklatur, lokasi, kantor seksi dan wilayah kerja BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4.Ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2023 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 152 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. SUPARDI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN STRUKTUR ORGANISASI BPSKL A. STRUKTUR ORGANISASI BPSKL TIPE A KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI WILAYAH III SEKSI WILAYAH II SEKSI WILAYAH I SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI B. STRUKTUR ORGANISASI BPSKL TIPE B Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM. ttd. SUPARDI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI WILAYAH II SEKSI WILAYAH I KEPALA BALAI SUBBAGIAN TATA USAHA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI, DAN WILAYAH KERJA BPSKL NO NOMENKLATUR LOKASI BALAI KANTOR SEKSI WILAYAH WILAYAH KERJA BPSKL Tipe A
1.BPSKL Wilayah Sumatera Medan, Provinsi Sumatera Utara Seksi Wilayah I Banda Aceh Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Utara Seksi Wilayah II Pekanbaru Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat Seksi Wilayah III Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung
2.BPSKL Wilayah Kalimantan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Seksi Wilayah I Palangka raya Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah NO NOMENKLATUR LOKASI BALAI KANTOR SEKSI WILAYAH WILAYAH KERJA Seksi Wilayah II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Seksi Wilayah III Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara
3.BPSKL Wilayah Sulawesi Bili-Bili, Provinsi Sulawesi Selatan Seksi Wilayah I Kendari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Seksi Wilayah II Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Seksi Wilayah III Manado Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo
4.BPSKL Wilayah Maluku Papua Ambon, Provinsi Maluku Seksi Wilayah I Ternate Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara Seksi Wilayah II Sorong Provinsi Papua Barat Seksi Wilayah III Jayapura Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan NO NOMENKLATUR LOKASI BALAI KANTOR SEKSI WILAYAH WILAYAH KERJA BPSKL Tipe B
1.BPSKL Wilayah Jawa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seksi Wilayah I Surabaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur Seksi Wilayah II Bogor Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat
2.BPSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Denpasar, Provinsi Bali Seksi Wilayah I Mataram Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Seksi Wilayah II Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM. ttd. SUPARDI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022