DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2019

Nomor: 33
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Negara; b. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih; d. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak; dan e. Pelaporan Piutang Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2.Piutang Macet adalah piutang negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengurusannya terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, dan besaran pembebanan ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau Badan Usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan menyerahkan pengurusan Piutang Negara.
4.Penanggung Hutang adalah badan dan/atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.
5.Penjamin Hutang adalah badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
6.Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
7.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada pihak pemohon atau pemegang izin usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8.Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat SP3N adalah surat yang diterbitkan oleh Panitia, berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
9.Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia, yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
10.Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.
11.Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.
12.Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.
13.Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari Pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
14.Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih dan/atau harta kekayaan lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
15.Laporan Hasil Produksi adalah dokumen yang memuat data hasil penebangan pohon yang direncanakan ditebang pada blok kerja tahunan atau petak kerja tebangan yang ditetapkan.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa Piutang Negara guna memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
17.Piutang Negara yang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara yang untuk sementara belum dapat ditagih karena alasan-alasan tertentu.
18.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21.Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja adalah Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Dinas Kabupaten/Kota, Provinsi yang diserahi tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.Pengakuan dan Pengukuran Piutang Negara;
b.Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c.Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih;
d.Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak; dan
e.Pelaporan Piutang Negara.

BAB II

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PIUTANG NEGARA

Pasal 3

(1)Piutang Negara diakui pada saat kewajiban belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan satuan kerja.
(2)Pengakuan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
1. a.terbitnya SPP;
2. b.surat ketetapan pejabat berwenang sebagai pengganti SPP;
3. c.Laporan Hasil Produksi tercatat dalam sistem elektronik;
4. d.kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
5. e.surat penagihan.

Pasal 4

Pengukuran Piutang Negara pendapatan disajikan sebesar:

a.nilai pokok; atau
b.nilai pokok beserta denda.

BAB III

PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 5

(1)Piutang Negara yang berasal dari PNBP terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
(2)Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila piutang sudah jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan penagihan dan peringatan tertulis atau somasi kepada Penanggung Hutang.
(3)Penagihan dan peringatan tertulis atau somasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing somasi 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 6

(1)Dalam hal Piutang Negara telah dinyatakan macet, pengurusan penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja kepada KPKNL setempat.
(2)Sebelum menyerahkan pengurusan penagihan Piutang Negara kepada KPKNL, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja terlebih dahulu melakukan verifikasi atas dokumen Piutang Negara terkait, berikut lampirannya.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam resume.

Pasal 7

(1)Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tetap dihitung dalam satuan mata uang asing.
(2)Dalam hal Piutang Negara berupa satuan mata uang asing dan pembayaran hutang ke rekening Kantor Pelayanan dalam mata uang rupiah, perhitungan pembayaran menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat dana efektif diterima.
(3)Dalam hal Piutang Negara berupa satuan mata uang rupiah dan satuan mata uang asing dan terdapat pembayaran dalam satuan mata uang tertentu, perhitungan pembayaran didahulukan terhadap satuan mata uang yang sama.
(4)Dalam hal kurs tengah Bank Indonesia tidak tersedia untuk satuan mata uang asing tertentu, nilai kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah kurs valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat dan dikalikan kurs tengah Bank Indonesia atas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku untuk kurun waktu yang sama.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Piutang Negara dapat dihitung dan ditetapkan dalam satuan mata uang Rupiah dalam hal sebelum pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada KPKNL setelah ada kesepakatan antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang atau telah ada persetujuan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

Pasal 9

(1)Dalam hal Piutang Negara sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara disertai dokumen kepada KPKNL setempat, dengan tembusan kepada:
1. a.Menteri cq. Sekretaris Jenderal;
2. b.Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait; dan
3. c.Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja kepada KPKNL disertai:
1. a.resume; dan
2. b.dokumen.

Pasal 10

(1)Resume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berisi:
1. a.identitas Penyerah Piutang;
2. b.identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
3. c.bidang usaha Penanggung Hutang;
4. d.keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
5. e.dasar hukum terjadinya piutang;
6. f.jenis Piutang Negara;
7. g.sebab-sebab piutang dinyatakan macet;
8. h.rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya; dan
9. i.daftar Harta Kekayaan Lain.
(2)Isi resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i ditandatangani oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja penyerah piutang.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…