DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 35 Tahun 2019

Nomor: 35
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Kriteria dan persyaratan Penyesuaian/Inpassing; b. Penghitungan kebutuhan dan tata cara penyampaian usulan Penyesuaian/Inpassing; c. Uji Kompetensi; d. Penetapan Keputusan dan Pelaporan pelaksanaan penyesuaian/Inpassing; dan e. Periode dan Pembiayaan Penyesuaian/Inpassing.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dibuka kembali sampai dengan tanggal 6 April 2021;
c.bahwa pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyesuaian/Inpassing, telah dilaksanakan dan berakhir pada Bulan Desember 2018;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
5.Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkungan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan baik pusat maupun daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan oleh Kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6.Pengendali Ekosistem Hutan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
7.Penyuluh Kehutanan adalah PNS dalam lingkungan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan baik pusat maupun daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas melaksanakan proses kegiatan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
9.Pengawas Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang memiliki kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
13.Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16.Unit Organisasi adalah unit kerja PNS yang akan diusulkan menjadi Pejabat Fungsional.
17.Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Kriteria dan persyaratan Penyesuaian/Inpassing;
b.Penghitungan kebutuhan dan tata cara penyampaian usulan Penyesuaian/Inpassing;
c.Uji Kompetensi;
d.Penetapan Keputusan dan Pelaporan pelaksanaan penyesuaian/Inpassing; dan
e.Periode dan Pembiayaan Penyesuaian/Inpassing.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
2. b.Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
3. c.Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
4. d.JabatanFungsional Pengendali Dampak Lingkungan; dan
5. e.Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
(2)Jabatan Fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing dibagi ke dalam:
1. a.jenjang Jabatan Fungsional kategori keterampilan penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana dan pelaksana pemula; dan
2. b.jenjang Jabatan Fungsional kategori Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

Pasal 4

(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas Jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; dan/atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya.
(3)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan wajib memenuhi persyaratan:
1. a.untuk jenjang Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan:
  1. 1.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan atau Diploma III bidang kehutanan;
  2. 2.pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang II/a;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan dan peredaran hasil hutan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
  7. 7.Tinggi badan minimal: a) untuk pria 160 (seratus enam puluh) centimeter; dan b) untuk wanita 155 (seratus lima puluh lima) centimeter.
  8. 8.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  9. 9.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  10. 10.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  11. 11.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.
2. b.untuk jenjang Jabatan Fungsional kategori keahlian:
  1. 1.berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang kehutanan, pertanian, biologi, perikanan/kelautan, teknik lingkungan, hukum atau sosial politik;
  2. 2.pangkat paling rendah penata muda atau golongan ruang III/a;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.berusia paling tinggi: a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan jenjang Ahli Pertama dan Jenjang Ahli Muda; dan b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan jenjang Ahli Madya.
  7. 7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  8. 8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  9. 9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  10. 10.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 5

(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Penyuluhan Kehutanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas Jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan; dan/atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan wajib memenuhi persyaratan:
1. a.untuk jenjang Jabatan Fungsional kategori keterampilan:
  1. 1.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan atau Diploma III bidang kehutanan;
  2. 2.pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang II/a;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang penyuluhan kehutanan;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
  7. 7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  8. 8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  9. 9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  10. 10.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.
2. b.untuk jenjang Jabatan Fungsional kategori keahlian:
  1. 1.berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang penyuluhan, kehutanan, komunikasi, agribisnis, peternakan, tanaman pangan, pertamanan, biologi, geografi, hortikultura, dan perkebunan;
  2. 2.Pangkat paling rendah penata muda atau golongan ruang III/a;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Penyuluhan Kehutanan;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.berusia paling tinggi: a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan jenjang Ahli Pertama dan jenjang Ahli Muda; dan; b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan jenjang Ahli Madya;
  7. 7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  8. 8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  9. 9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  10. 10.tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 6

(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterikatan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; dan/atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan wajib memenuhi persyaratan:
1. a.untuk jenjang Jabatan Fungsional kategori keterampilan:
  1. 1.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kehutanan Kehutanan, Pertanian, Perkebunan atau Diploma III bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan, peternakan, kesehatan hewan, teknik bangunan/sipil, surveyor dan pemetaan;
  2. 2.pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang II/a;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
  7. 7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  8. 8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  9. 9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  10. 10.tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.
2. b.untuk jenjang jabatan fungsional kategori keahlian:
  1. 1.berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang kehutanan, biologi, perikanan/kelautan, ilmu lingkungan, geografi, geodesi, sosiologi, kedokteran hewan, peternakan, dan perencanaan wilayah;
  2. 2.Pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang III/a;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Pengendalian Ekosistem Hutan yang akan diduduki;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.berusia paling tinggi saat mengajukan usulan: a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan jenjang Ahli Pertama dan jenjang Ahli Muda; dan b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan jenjang Ahli Madya.
  7. 7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  8. 8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  9. 9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  10. 10.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 7

(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterikatan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan; dan/atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan wajib memenuhi persyaratan:
1. a.untuk jenjang Jabatan Fungsional kategori keterampilan:
  1. 1.berijazah paling rendah Diploma III bidang ilmu lingkungan, biologi, bio-teknologi, fisika teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, geografi, teknik kimia, teknis geologi, teknik geodesi, teknik pertambangan dan energi, pertanian, kehutanan, pariwisata, perikanan dan kelautan, hukum dan sosial, sosial politik dan komunikasi, teknik sipil dan perencanaan (sipil, arsitektur dan planologi), pertamanan, teknik elektronika, ekonomi dan manajemen, arkeologi, antropologi dan sejarah, manajemen sumber daya manusia dan psikologi, kesehatan masyarakat, meterorologi, klimatologi dan geofisika;
  2. 2.pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I atau golongan ruang II/b;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
  7. 7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  8. 8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  9. 9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  10. 10.tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.
2. b.untuk jenjang Jabatan Fungsional kategori keahlian:
  1. 1.berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ilmu lingkungan, biologi, bio-teknologi, fisika teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, geografi, teknik kimia, teknis geologi, teknik geodesi, teknik pertambangan dan energi, pertanian, kehutanan, pariwisata, perikanan dan kelautan, hukum dan sosial, sosial politik dan komunikasi, teknik sipil dan perencanaan (sipil, arsitektur dan planologi), pertamanan, teknik elektronika, ekonomi dan manajemen, arkeologi, antropologi dan sejarah, manajemen sumberdaya manusia dan psikologi, kesehatan masyarakat, meterorologi, klimatologi dan geofisika;
  2. 2.Pangkat paling rendah Penata Muda atau golongan ruang III/a;
  3. 3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  4. 4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
  5. 5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  6. 6.berusia paling tinggi saat mengajukan usulan: a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan jenjang Ahli Pertama dan jenjang Ahli Muda; dan b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan jenjang Ahli Madya.
  7. 7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
  8. 8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
  9. 9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
  10. 10.tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 8

(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Pengawasan Lingkungan hidup berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang menjalankan tugas jabatan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
3. c.pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterikatan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan/atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup kategori keahlian wajib memenuhi persyaratan:
1. a.berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ilmu alam dan ilmu sosial;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang III/b;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Lingkungan Hidup paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. d.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi bidang Pengawasan Lingkungan Hidup;
5. e.setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.berusia paling tinggi:
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang Ahli Pertama dan jenjang Ahli Muda; dan
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang Ahli Madya.
7. g.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur Disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
8. h.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
9. i.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
10. j.tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

BAB III

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN TATA CARA USULAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 9

(1)Penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dituangkan dalam peta jabatan.
(2)Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
(3)Hasil penghitungan analisis beban kerja oleh pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format usulan penetapan kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah menyampaikan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan usulan penetapan kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 35 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN TATA CARA USULAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN TATA CARA USULAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018