(1)Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
b.PNS yang masih menjalankan tugas Jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan; dan/atau
d.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya.
(3)Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan wajib memenuhi persyaratan:
a.untuk jenjang Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan:
1.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan atau Diploma III bidang kehutanan;
2.pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang II/a;
3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan dan peredaran hasil hutan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
7.Tinggi badan minimal:
a) untuk pria 160 (seratus enam puluh) centimeter; dan b) untuk wanita 155 (seratus lima puluh lima) centimeter.
8.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
9.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
10.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
11.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.
b.untuk jenjang Jabatan Fungsional kategori keahlian:
1.berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang kehutanan, pertanian, biologi, perikanan/kelautan, teknik lingkungan, hukum atau sosial politik;
2.pangkat paling rendah penata muda atau golongan ruang III/a;
3.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
5.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6.berusia paling tinggi:
a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan jenjang Ahli Pertama dan Jenjang Ahli Muda; dan b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan jenjang Ahli Madya.
7.tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
8.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
9.tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
10.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.
Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan