DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019

Nomor: 38
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang terjadi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
4.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
5.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10.Direktur Jenderal adalah pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Amdal.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

a.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
b.kategori Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
c.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal;
d.proses penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; dan
e.penambahan dan pengurangan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal.

BAB II

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 3

(1)Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. h.kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. i.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
(3)Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
2. b.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
(4)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
1. a.batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
2. b.berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
(6)Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pemrakarsa meminta arahan dari instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
(7)Berdasarkan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya menelaah dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa berupa:
1. a.rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
2. b.rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
(8)Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi:
1. a.kategori A;
2. b.kategori B; atau
3. c.kategori C.
(2)Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang- undangan di bidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
(3)Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
1. a.kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. b.dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup;
3. c.sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
4. d.kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(4)Pengelompokan kategori Amdal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai panduan awal tim teknis komisi penilai Amdal dalam menetapkan kategori Amdal.
(6)Dalam hal:
1. a.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berbatasan langsung dan/atau berada dalam kawasan lindung;
2. b.terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, kriteria sebagaimana pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib digunakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dalam penentuan pengelompokan kategori Amdal.
(7)Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada:
1. a.kategori Amdal; dan/atau
2. b.metode penentuan kategori Amdal.
(8)Metode penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dilakukan dengan:
1. a.skala nilai; dan/atau
2. b.pertanyaan berjenjang.
(9)Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam berita acara rapat tim teknis kerangka acuan komisi penilai Amdal.
(10)Tata cara penentuan pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 5

(1)Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang memenuhi kriteria:
1. a.dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah; dan
2. b.dilakukan bukan untuk tujuan komersial.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
1. a.eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang alam yang menimbulkan dampak penting;
2. b.penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
3. c.yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
4. d.yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
5. e.yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
6. f.budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal jika:
1. a.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada Kawasan Lindung yang memiliki perencanaan pengelolaan dan/atau penataan ruang kawasan lindung detail yang dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.rencana Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (land swap); atau
4. d.rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal dan UKL-UPL.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki RKL-RPL rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang tidak dibebani izin, tidak wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
(2)Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan bahan yang alami;
2. b.kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami;
3. c.kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
4. d.kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau kerusakan.
(3)Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang dibebani izin, wajib dilingkup di dalam dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL rencana Usaha dan/atau Kegiatan utamanya.

Pasal 10

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal setelah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Mekanisme pengecualian kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
(4)Tata cara permohonan pengecualian wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang terjadi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
4.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
5.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
8.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10.Direktur Jenderal adalah pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Amdal.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

a.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
b.kategori Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
c.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal;
d.proses penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; dan
e.penambahan dan pengurangan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal.

BAB II

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 3

(1)Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. b.eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. c.proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. e.proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. f.introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. g.pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. h.kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. i.penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
(3)Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
2. b.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
(4)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
1. a.batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
2. b.berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
(6)Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pemrakarsa meminta arahan dari instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
(7)Berdasarkan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya menelaah dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa berupa:
1. a.rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
2. b.rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
(8)Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi:
1. a.kategori A;
2. b.kategori B; atau
3. c.kategori C.
(2)Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang- undangan di bidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
(3)Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
1. a.kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. b.dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup;
3. c.sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
4. d.kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(4)Pengelompokan kategori Amdal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai panduan awal tim teknis komisi penilai Amdal dalam menetapkan kategori Amdal.
(6)Dalam hal:
1. a.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berbatasan langsung dan/atau berada dalam kawasan lindung;
2. b.terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, kriteria sebagaimana pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib digunakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dalam penentuan pengelompokan kategori Amdal.
(7)Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada:
1. a.kategori Amdal; dan/atau
2. b.metode penentuan kategori Amdal.
(8)Metode penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dilakukan dengan:
1. a.skala nilai; dan/atau
2. b.pertanyaan berjenjang.
(9)Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam berita acara rapat tim teknis kerangka acuan komisi penilai Amdal.
(10)Tata cara penentuan pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN WAJIB MEMILIKI AMDAL

Pasal 5

(1)Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang memenuhi kriteria:
1. a.dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah; dan
2. b.dilakukan bukan untuk tujuan komersial.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
1. a.eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang alam yang menimbulkan dampak penting;
2. b.penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
3. c.yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
4. d.yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
5. e.yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
6. f.budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL, SPPL atau persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal jika:
1. a.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada Kawasan Lindung yang memiliki perencanaan pengelolaan dan/atau penataan ruang kawasan lindung detail yang dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.rencana Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (land swap); atau
4. d.rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal dan UKL-UPL.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki RKL-RPL rinci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang tidak dibebani izin, tidak wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
(2)Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan bahan yang alami;
2. b.kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami;
3. c.kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
4. d.kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau kerusakan.
(3)Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang dibebani izin, wajib dilingkup di dalam dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL rencana Usaha dan/atau Kegiatan utamanya.

Pasal 10

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal setelah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
(2)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Mekanisme pengecualian kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
(4)Tata cara permohonan pengecualian wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.