DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019

Nomor: 41
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam: a. penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan; b. penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; c. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan; d. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan; e. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; f. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor; dan/atau g. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT- II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2011-2030.

Pasal 1

(1)Rencana Kehutanan Tingkat Nasional memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Rencana Kehutanan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.
(3)Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam:

a.penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan;
b.penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
c.penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
d.penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;
e.penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
f.koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor; dan/atau
g.pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua perencanaan kehutanan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011- 2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 928 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) TAHUN 2011-2030 OMAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI AKSI AN SUMBER DAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

1.PENDAHULUAN 1.1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Mandat pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu, amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, bahwa “pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan”. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya hutan sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam Indonesia harus dilakukan sebagaimana amanat dan mandat tersebut di atas. Dalam rangka pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah menyusun rencana kehutanan menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, bahwa “perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi, yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan”. Rencana Kehutanan disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut- II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang memuat arahan makro penyelenggaraan pembangunan kehutanan untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaatnya dalam penyediaan barang dan jasa secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui: 1) arahan makro spasial alokasi kawasan hutan sebagai acuan pengendalian dan perubahan tata ruang; dan 2) arahan makro kebijakan, strategi dan target pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dapat dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun. Revisi I RKTN dilaksanakan pada tahun 2019 dan mempunyai arti penting dalam:

a.Evaluasi kinerja pengurusan dan pembangunan kehutanan.
b.Penyesuaian dengan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional dan global.
c.Penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait.
d.Reformasi pengurusan kehutanan sampai dengan tahun 2030.
e.Acuan bagi para pihak dalam penyelenggaraan pengurusan dan pembangunan kehutanan sampai dengan tahun 2030. 1.2. Maksud Revisi RKTN 2011-2030 Revisi RKTN bermaksud untuk menyempurnakan arahan kebijakan, target dan strategi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan sampai dengan tahun 2030 untuk memperkuat peran dan kontribusi sosial, lingkungan dan ekonomi dalam pembangunan nasional, regional dan global. 1.3. Sistematika Penulisan BAB 1. Pendahuluan BAB 2. Realitas Kinerja Kehutanan dan Perubahan Lingkungan Strategis BAB 3. Isu dan Arah Transformasi Kehutanan BAB 4. Visi, Misi, dan Tujuan BAB 5. Arahan Ruang Kehutanan BAB 6. Target Capaian Sektor Kehutanan BAB 7. Arah Kebijakan dan Strategi BAB 8. Pengarusutamaan RKTN BAB 9. Penutup Lampiran
1. 2.REALITAS KINERJA KEHUTANAN DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS 2.1. Realitas dan Kinerja Kehutanan 2.1.1. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Indonesia Tahun 2011 Berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011, luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia adalah 130,68 juta hektar. Menurut fungsinya kawasan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi (HK) seluas 26,82 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 28,86 juta hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 24,46 juta hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 32,60 juta hektar, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 17,94 juta hektar. Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Indonesia Tahun 2018 Dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2018 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan hutan sampai dengan Desember 2018, luas kawasan hutan mengalami pengurangan seluas 4,76 juta hektar. Rincian perubahan kawasan hutan menurut fungsi hutan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Tahun 2011 dan Tahun 2018 Fungsi Hutan 2011 (juta hektar) 2018 (juta hektar) Perubahan (juta hektar) Kawasan Konservasi 26,82 27,43 0,61 Hutan Lindung 28,86 29,66 0,80 Hutan Produksi Terbatas 24,46 26,79 2,33 Hutan Produksi Tetap 32,60 29,22 -3,38 Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 17,94 12,82 -5,12 Jumlah 130,68 125,92 -4,76 Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Desember 2018 Keterangan: Luas kawasan konservasi perairan 5,32 juta hektar. 2.1.2. Realitas dan Perubahan Penutupan Lahan Gambar 3. Kondisi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2009 Penutupan lahan pada kawasan hutan Indonesia tahun 2009 terdiri dari 41,26 juta hektar hutan primer, 45,55 juta hektar hutan sekunder, 2,82 juta hektar hutan tanaman serta 41,05 juta hektar merupakan areal yang tidak berhutan dan perairan. Gambar 4. Kondisi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2018 Berdasarkan perkembangan penutupan lahan dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2018, luas penutupan lahan hutan primer pada kawasan hutan terjadi penambahan 3,94 juta hektar, sementara luas penutupan lahan hutan sekunder pada kawasan hutan terjadi pengurangan 9,06 juta hektar. Rincian perubahan penutupan lahan hutan Indonesia tahun 2009 dan tahun 2018 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2009 dan Tahun 2018 Penutupan Lahan Tahun 2009 (juta hektar)* Tahun 2018 (juta hektar)** Perubahan (juta hektar) Kawasan Hutan APL Kawasan Hutan APL Kawasan Hutan APL Hutan Primer 41,26 5,16 45,20 1,44 3,94 -3,72 Hutan Sekunder 45,55 3,20 36,49 5,19 -9,06 1,99 Hutan Tanaman 2,82 1,63 4,03 1,21 1,21 -0,42 Non Hutan dan Perairan 41,05 52,61 40,20 59,52 -0,85 6,91 Jumlah 130,68 62,60 125,92 67,36 -4,76 4,76 Sumber: Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2018 dan hasil pengolahan Keterangan : *) Perhitungan dengan menggunakan data kawasan hutan tahun 2011 **) Perhitungan dengan menggunakan data kawasan hutan tahun 2018 2.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Rincian perbandingan pemanfaatan kawasan hutan tahun 2011 dan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5. Tabel 3. Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi Jenis Pemanfaatan s/d Tahun 2011 (hektar) s/d Bulan Desember 2018 (hektar) IUPHHK-HA 1) 24.887.255 19.004.669,48 IUPHHK-HT 1) 9.393.535 11.359.008,85 IUPHHK-RE 1) 185.005 651.797,60 IUPHHBK-HT 1) 21.620 301.226,00 Silvopasture 1) - 616,00 IPPA 2) - 14.519,06 Jasa Lingkungan 2) - 52.016,00 Jumlah 34.487.415 31.383.852,99 Sumber: 1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Desember 2018 2) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Desember 2018 Tabel 4. Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat Jenis Pemanfaatan s/d Tahun 2011 (hektar) s/d Bulan Desember 2018 (hektar) Hutan Desa 3.399 1.281.049,00 Hutan Tanaman Rakyat 631.628* 331.993,70** Hutan Kemasyarakatan 43.387 645.594,00 Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan - 224.943,00 IPHPS - 25.298,00 Hutan Adat - 28.286,00 Jumlah 678.414 2.537.163,70 *) Data Penetapan Areal Kerja **) Data Realitas Izin Pemanfaatan Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Desember 2018 Tabel 5. Pemanfaatan Hutan oleh Perum Perhutani Jenis Pengelolaan Tahun 2018 (hektar) HL - perlindungan 346.922 HL - pemanfaatan 296.266 HL - non kehutanan 6.176 HPT - perlindungan 107.302 HPT - produksi efektif 134.573 HPT - produksi kemitraan 133.645 HPT - non kehutanan 4.716 HP - perlindungan 199.398 HP - produksi efektif 535.802 HP - produksi kemitraan 700.559 HP - non kehutanan 12.986 Jumlah 2.478.349 Sumber: Perum Perhutani, 2018 (Data Diolah) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Data penggunaan kawasan hutan sampai bulan Desember 2018 disajikan pada Tabel 6, sedangkan gambaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Gambar 5. Tabel 6. Penggunaan Kawasan Hutan Jenis Penggunaan s/d Tahun 2011 (hektar) s/d Bulan Desember 2018 (hektar) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 623.287 584.435 Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Desember 2018 2.3. Perubahan Lingkungan Strategis 2.3.1. Peran Kehutanan Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Pelibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan adalah keniscayaan karena terdapat lebih dari 21 ribu desa di Indonesia yang terletak di dalam dan sekitar hutan. Jumlah dan sebaran desa di dalam, tepi/sekitar dan luar hutan disajikan pada Tabel 7. Gambar 5. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Indonesia sampai dengan Desember 2018 Tabel 7. Jumlah Desa di Dalam, Tepi/Sekitar dan Luar Hutan Regional Lokasi Desa/Kelurahan Luar Hutan Dalam Hutan Tepi/Sekitar Hutan Sumatera 323 3.940 21.326 Jawa 168 3.724 21.377 Bali Nusa Tenggara 51 1.242 3.919 Kalimantan 618 1.934 4.689 Sulawesi 112 2.551 7.982 Maluku 102 1.156 1.178 Papua 1.394 4.070 2.075 Indonesia 2.768 18.617 62.546 Sumber: Potensi Desa 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2013 yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh BPS, pendapatan utama masyarakat rumah tangga kehutanan berasal dari budidaya tanaman kehutanan, penangkaran tumbuhan/satwa liar dan pemungutan hasil hutan/penangkapan hewan liar. Tabel 8 menyajikan data dan informasi kondisi rumah tangga dalam pengelolaan sumber daya hutan. Jumlah rumah tangga usaha kehutanan di Indonesia sebanyak 6.782.856 rumah tangga dengan proporsi terbanyak di Pulau Jawa (69%), sedangkan yang paling sedikit di Pulau Kalimantan (1,9%). Sebagian besar jenis kegiatan kehutanan yang diusahakan adalah budidaya tanaman kehutanan (94,7%) dan yang paling sedikit adalah penangkaran satwa/tumbuhan liar (0,2%). Budidaya tanaman kehutanan banyak dilakukan oleh rumah tangga petani di Pulau Jawa (68,2%). Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan Menurut Usaha dan Jenis Kegiatannya Regional Budidaya Tanaman Kehutanan Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar Penangkapan Satwa Liar Pemungutan Hasil Hutan Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan Sumatera 454.366 3.029 9.570 56.000 512.343 Jawa 4.625.474 3.290 6.877 123.706 4.682.442 Bali-Nusa Tenggara 865.897 1.152 2.923 81.700 893.241 Kalimantan 78.116 1.013 12.133 50.937 128.968 Sulawesi 363.940 617 5.678 37.860 395.663 Maluku 442.056 1.630 17.811 88.797 524.631 Papua 17.887 3.058 21.206 118.963 137.672 Indonesia 6.422.596 12.183 62.650 482.819 6.782.856 100 1,000,100 2,000,100 3,000,100 4,000,100 5,000,100 Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan Menurut Pulau dan Jenis Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Penangkapan Satwa Liar Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar Budidaya Tanaman Kehutanan Sumber: Sensus Pertanian 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) 2.3.2. Kontribusi Kehutanan dalam Pembangunan Nasional Kontribusi sub sektor kehutanan dalam pembangunan nasional ditunjukkan oleh perkembangan nilai PDB Kehutanan dan kontribusinya terhadap PDB Nasional (total PDB) dimana dalam klasifikasi statistik perekonomian sub- sektor kehutanan termasuk dalam sektor pertanian. Pada tahun 2011 – 2018 nilai nominal PDB sub sektor kehutanan berdasarkan harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan dari sekitar Rp 52 Triliun pada tahun 2011 dan mencapai lebih dari Rp 62,9 Triliun pada tahun 2018. Namun demikian, pada saat yang bersamaan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar sub-sektor kehutanan juga mengalami peningkatan PDB, dimana nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal PDB Kehutanan. Persentase PDB Sub Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional mengalami penurunan, yaitu 0,7% di tahun 2011 menurun menjadi 0,6% di tahun 2018 (sebagaimana disajikan pada Gambar 7). Gambar 6. Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan Menurut Pulau & Jenis Kegiatan Tahun 2013 Sumber : Pengolahan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 - 2018 Sedangkan terhadap PDB Sektor Pertanian, kontribusi relatif sub-sektor kehutanan mengalami sedikit peningkatan dari 4,74% pada tahun 2011 menjadi 4,82% pada tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Gambar 8. Sumber : Pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 - 2018 2.3.3. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Aspek Lingkungan 2.3.3.1. Kontribusi Kehutanan Terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air Hutan merupakan ekosistem penting yang memiliki jasa lingkungan hidup dalam menunjang kehidupan. Keberadaan Gambar 8. Perkembangan PDB Kehutanan dan Kontribusinya Terhadap PDB Sektor Pertanian Tahun 2011 – 2018 Gambar 7. Indeks Share PDB Kehutanan terhadap PDB Pertanian dan PDB Nasional hutan menjadi salah satu penunjang terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional diperoleh dari perhitungan kemampuan penyediaan air. Indikator tersebut dipilih atas dasar isu nasional yaitu ketahanan air. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional sebagai dasar dalam pemanfaatan sumberdaya alam (air) dengan memperhatikan: - Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; - Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan - Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan daya dukung dan daya tampung air sampai dengan Mei 2019 menunjukkan bahwa secara nasional, daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui di dalam kawasan hutan sebesar 97,34% dari total luas kawasan hutan, lebih baik daripada di Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu dengan persentase luas sebesar 70,34% dari total luas APL sebagaimana Tabel 9. Tabel 9. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan dan APL Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Kawasan Hutan APL Indonesia Belum terlampaui 97.34% 70.34% 87.59% Terlampaui 2.66% 29.66% 12.41% Jumlah 100% 100% 100% Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Mei 2019 Kondisi daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain di pulau-pulau besar di Indonesia disajikan pada Gambar 9. Gambar 9. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain di Pulau- Pulau Besar di Indonesia Berdasarkan Gambar 9, nilai persentase luas daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui pada kawasan hutan di pulau-pulau besar di Indonesia masih tinggi, yaitu lebih besar dari 88%. Sedangkan nilai persentase luas daya dukung dan daya tampung air yang belum terlampaui pada APL khususnya di Pulau Jawa tersisa sebesar 45,8%, di Pulau Bali dan Nusa Tenggara tersisa sebesar 45,94%, dan di Pulau Sulawesi tersisa sebesar 59,27%. Dengan demikian maka hutan perlu dipertahankan dan ditingkatkan fungsinya, mengingat hutan sebagai sistem penyangga kehidupan mempunyai peran strategis dalam penyediaan jasa pengatur tata air yang keberadaannya sebagian besar berada pada bagian hulu, yang mempengaruhi ketersediaan air di APL yang umumnya berada di bagian hilir. Untuk itu kegiatan pembangunan kehutanan diharapkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air. 2.3.3.2. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Mengurangi Kebakaran Hutan dan Lahan Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015-2017 menunjukan penurunan yang signifikan, dari 2,6 juta hektar pada tahun 2015 berkurang menjadi 0,15 juta hektar pada tahun 2017. Pada tahun 2018 luas kebakaran hutan dan lahan seluas 0,51 juta hektar Pengurangan luas kebakaran terutama ada di lahan mineral, dimana pada tahun 2015 luas kebakaran hutan dan lahan 1,72 juta hektar menjadi 0,13 juta hektar di tahun 2017. Begitu pula di lahan gambut, pengurangan juga terjadi cukup signifikan, dari luas 0,89 juta hektar di tahun 2015 menjadi 0,013 juta hektar di tahun 2017. Hal ini disebabkan selain karena kondisi iklim, juga karena adanya koordinasi yang terjalin antara berbagai pihak terkait dalam penanganan sebelum dan sesudah kebakaran hutan dan lahan. Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Desember 2018 Gambar 10. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015-2018 Tabel 10. Rekapitulasi Luas Indikatif Areal Karhutla Periode Tahun 2015-2018 Pada Lahan Gambut Dan Mineral No. Pulau/Provinsi Luas Areal Terbakar (hektar) 2015 2016 2017 2018 Gambut Mineral Gambut Mineral Gambut Mineral Gambut Mineral Sumatera 463.791 584.844 76.607 74.765 8.777 15.013 42.210 34.156 1 Aceh 794 119 1.973 7.185 2.522 1.343 448 836 2 Sumatera Utara 730 5.281 3.524 29.505 131 637 2.061 1.617 3 Riau 98.124 85.684 58.416 26.804 5.663 1.203 33.867 3.354 4 Kep. Riau 0 0 0 67 0 20 0 321 5 Sumatera Barat 2.212 1.728 930 1.700 430 1.797 1.483 939 6 Jambi 62.037 53.597 6.638 1.644 0 109 622 769 7 Sumatera Selatan 295.192 351.107 5.064 3.721 0 3.626 2.071 10.949 8 Bengkulu 0 932 0 1.000 31 100 0 9 9 Bangka Belitung 2.281 17.490 0 0 0 0 248 1.808 10 Lampung 2.421 68.906 62 3.139 0 6.178 1.410 13.554 Kalimantan 384.322 573.401 18.100 44.798 4.651 13.608 80.740 154.962 11 Kalimantan Barat 32.192 61.323 5.369 3.805 3.988 3.479 39.573 28.738 12 Kalimantan Tengah 336.689 247.144 2.257 3.891 623 1.121 27.516 14.006 13 Kalimantan Selatan 12.846 183.670 842 1.490 40 8.250 9.902 88.736 14 Kalimantan Timur 438 68.915 8.413 34.724 0 676 3.749 22.856 15 Kalimantan Utara 2.157 12.349 1.219 888 0 82 0 626 Sulawesi 0 88594 0 19366 0 5951 0 15015 16 Sulawesi Barat 0 4.989 0 4.134 0 188 0 978 17 Sulawesi Tengah 0 31.680 0 11.744 0 1.310 0 3.891 18 Sulawesi Selatan 0 10.074 0 438 0 1.036 0 1.741 19 Gorontalo 0 5.226 0 738 0 0 0 159 20 Sulawesi Utara 0 4.861 0 2.240 0 103 0 125 21 Sulawesi Tenggara 0 31.764 0 72 0 3.314 0 8.121 Jawa 0 13575 0 0 0 11792 0 11717 22 Banten 0 250 0 0 0 0 0 0 23 Jawa Barat 0 2.886 0 0 0 648 0 4.105 24 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Jawa Tengah 0 2.472 0 0 0 6.028 0 332 26 Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Jawa Timur 0 7.967 0 0 0 5.116 0 7.280 Bali dan Nusa Tenggara 0 88370 0 9674 0 71818 0 69767 28 Bali 0 373 0 0 0 371 0 207 29 Nusa Tenggara Barat 0 2.566 0 706 0 33.121 0 14.352 30 Nusa Tenggara Timur 0 85.431 0 8.968 0 38.326 0 55.208 No. Pulau/Provinsi Luas Areal Terbakar (hektar) 2015 2016 2017 2018 Gambut Mineral Gambut Mineral Gambut Mineral Gambut Mineral Maluku 0 56542 0 7938 0 3949 0 14201 31 Maluku 0 43.281 0 7.835 0 3.918 0 14.131 32 Maluku Utara 0 13.261 0 103 0 31 0 70 Papua 43.161 314.808 3.081 184.033 127 29.796 2.391 85.407 33 Papua Barat 5.141 2.823 54 488 81 1.075 19 102 34 Papua 38.020 311.985 3.027 183.545 46 28.721 2.372 85.305 Jumlah 891.275 1.720.136 97.787 340.576 13.555 151.929 125.340 385.224 TOTAL KESELURUHAN 2.611.411 438.363 165.484 510.564 Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Desember 2018 Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara umum disebabkan oleh iklim berubah menjadi lebih kering, bahan bakaran di lapangan terutama di lahan gambut menumpuk, lokasi kebakaran pada umumnya di daerah terpencil, sumber air untuk pemadaman sangat terbatas dan jauh serta masih banyaknya praktek penyiapan lahan dengan membakar karena penyiapan lahan tanpa bakar membutuhkan biaya yang cukup besar. 2.3.3.3. Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Penurunan Laju Deforestasi Penghitungan angka deforestasi Indonesia yang telah dilakukan secara periodik sejak tahun 1990 memperlihatkan adanya fluktuasi angka deforestasi dari waktu ke waktu. Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996- 2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode-periode selanjutnya. Pada periode tahun 2016-2017, angka deforestasi Indonesia sebesar 0,48 juta hektar/tahun (di dalam dan di luar kawasan hutan) dimana terjadi penurunan sebesar 23,81% atau 0,15 juta hektar/tahun dibandingkan dengan periode penghitungan di tahun sebelumnya sebagaimana disajikan dalam Gambar 11. Tren penurunan angka deforestasi ini diharapkan menjadi salah satu indikasi awal keberhasilan pelaksanaan tata kelola kehutanan. Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Desember 2018 Upaya-upaya yang diperlukan untuk mengurangi laju deforestasi antara lain melakukan rehabilitasi dan reboisasi, tersedianya kebijakan dan regulasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan, meningkatkan peran serta para pihak untuk mempertahankan luas dan fungsi kawasan hutan. 2.3.4. Peran Kehutanan dalam Geopolitik Global dan Regional Rencana pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Sustainable Development Goals” (SDGs). Selain mendukung pencapaian tujuan SDGs, implementasi RKTN juga harus dapat membantu penguatan posisi Indonesia dalam menghadapi realitas berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.
2. 3.ISU DAN ARAH TRANSFORMASI KEHUTANAN 3.1. Isu Pengurusan Hutan Isu sosial, lingkungan, ekonomi dan lintas aspek dalam pengurusan hutan: 3.1.1. Aspek Sosial • Keberdayaan masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar hutan • Konflik atas kawasan hutan dan pengelolaan hutan • Ketimpangan struktur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan • Tenurial kehutanan Gambar 11. Laju Deforestasi (juta hektar/tahun) Tahun 1990 – 2017 3.1.2. Aspek Lingkungan • Deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan sumberdaya hutan • Kelestarian keanekaragaman hayati dan ekositem • Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan • Perubahan iklim 3.1.3. Aspek Ekonomi • Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan dan perdesaan • Kontribusi kehutanan dalam perekenomian pembangunan nasional dan daerah • Ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi • Keberlangsungan pembangunan berbagai sektor dan pengembangan wilayah 3.1.4. Lintas Aspek • Tata kelola dan sumberdaya hutan dan ekosistem • Desentralisasi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan • Penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan ekosistem • Peran penting kehutanan Indonesia dalam geopolitik regional dan global 3.2. Arah Transformasi Tata Kelola Kehutanan
a.Pergeseran fokus tata kelola kehutanan tidak hanya aspek produksi, konservasi dan lindung, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial.
b.Pergeseran dari tata kelola hutan negara menjadi hutan negara dan hutan hak
c.Pergeseran pelaku utama pemanfaatan hutan dari pemerintah dan usaha skala besar menjadi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat lokal/adat, Perorangan dan Badan Usaha.
d.Pergeseran peran pemerintah dari regulator dan pelaksana menjadi regulator, fasilitasi, dan pengendalian pengelolaan hutan serta monitoring dan evaluasi.
e.Pengembangan kriteria penilaian kinerja dari yang berbasis jumlah kriteria parsial, standar nasional, statis dan indikator fisik menjadi sistem fungsional, multistandar berbasis tipologi kawasan, dinamis fungsional serta indikator fungsi dan fisik
f.Pergeseran satuan tata kelola kehutanan dari yang berbasis unit fungsional vertikal dan DAS menjadi yang berbasis unit fungsi, unit pengelola kawasan hutan (pengarusutamaan KPH) dan wilayah ekologis (DAS, KHG, dll.)
g.Penguatan instrumen tata kelola tidak hanya berbasis zonasi, sanksi dan izin tetapi juga sistem imbal jasa, insentif/disinsentif dan ragam hak akses (bundle of rights). 3.3. Arah Transformasi Usaha Kehutanan
a.Pengembangan usaha kehutanan tidak hanya berbasis pada nilai pasar dan produksi komoditas, tetapi juga jasa lingkungan, jasa sosial, dan fungsi penyangga kehidupan
b.Pengembangan multi usaha kehutanan yang tidak hanya berbasis kayu tetapi juga kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu termasuk industri genetik.
c.Pergeseran industri kehutanan dari yang berbasis komoditas biomass menjadi industri komoditas biomasa, Industri Jasa Lingkungan dan Industri Genetik.
d.Pergeseran prioritas usaha dari yang berskala besar menjadi usaha yang berbasis skala keekonomian, kemitraan dan inovasi.
e.Pergeseran komoditas unggulan dari yang berbasis bahan mentah dan produk olahan kayu menjadi ragam komoditas yang bernilai tambah tinggi.
f.Pengembangan industri kehutanan yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan dan pembangunan wilayah.
1. 4.VISI, MISI, DAN TUJUAN 4.1. Visi RKTN 2011-2030 disusun berdasarkan visi 2030, yakni kondisi normatif yang diharapkan dapat dicapai di akhir periode perencanaan. Adapun visi tersebut adalah: “Tata kelola kehutanan untuk berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat” 4.2. Misi Misi adalah cara atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi pembangunan kehutanan 2011-2030 yang dinyatakan secara normatif. Misi pembangunan kehutanan terdiri atas 6 (enam) misi dimana masing-masing misi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Adapun rincian misi beserta masing-masing tujuannya sebagai berikut:
a.Mewujudkan kecukupan luas kawasan hutan yang proporsional.
b.Reformasi sistem tata kelola kehutanan.
c.Mewujudkan pengelolaan multi manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan.
d.Meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
e.Mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
f.Menguatkan posisi kehutanan di tingkat nasional, regional dan global. 4.3. Tujuan Agar dapat dioperasionalkan dengan baik, misi RKTN kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) butir tujuan yang merupakan gambaran kondisi-kondisi ideal yang lebih operasional dan mudah diukur yang hendak diwujudkan di akhir periode perencanaan. Adapun tujuan pembangunan kehutanan 2011- 2030 adalah tercapainya: 1) Tersedianya luas kawasan hutan yang cukup dengan fungsi dan sebaran yang proporsional dalam memenuhi tantangan nasional dan global; 2) Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan; 3) Terwujudnya multi manfaat hutan yang optimal pada semua fungsi hutan; 4) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan; 5) Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan; dan 6) Meningkatnya pengakuan peran dan posisi kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.
1. 5.ARAHAN RUANG KEHUTANAN 5.1. Analisis Spasial Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan nasional diarahkan menjadi 6 (enam) arahan makro sebagaimana pada Gambar 12. Penentuan arahan spasial pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan melakukan analisis spasial dengan menggunakan 31 peta tematik berdasarkan kriteria sebagaimana Tabel 11. Mengingat RKTN ini adalah perencanaan pada tingkat nasional maka data dasar yang digunakan adalah peta tematik dengan skala 1 : 50.000. Tabel 11. Kriteria Penentuan Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan No. Arahan Kriteria Umum
2. 1.Kawasan untuk Konservasi Seluruh Kawasan Konservasi
3. 2.Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi.
4. 3.Kawasan Prioritas Rehabilitasi Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan Gambar 12. Skema Analisis Spasial No. Arahan Kriteria Umum zonasi/blok rehabilitasi.
5. 4.Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – HA/HT/RE dan rencana pemanfaatan izin Hutan Alam, Hutan Tanaman, Restorasi Ekosistem.
6. 5.Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat dan Arahan Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi.
7. 6.Kawasan untuk Non Kehutanan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, Fasos Fasum (TORA) serta Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. Secara umum tujuan utama dari arahan makro pemanfaatan kawasan hutan tersebut disajikan dalam Tabel 12. Tabel 12. Tujuan Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan No. Arahan Pemanfaatan 1 Kawasan untuk Konservasi Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi 2 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, HHBK, pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi 3 Kawasan Prioritas Rehabilitasi Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat 4 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE, serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya No. Arahan Pemanfaatan 5 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain HTR, HKm, HD, Kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka 6 Kawasan untuk Non Kehutanan Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada periode tahun 2011 sampai dengan 2030 bertumpu pada satuan pulau di tujuh pulau besar Indonesia: Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Pulau Bali-Nusa Tenggara. Dengan merujuk pada 6 (enam) arahan pemanfaatan, meliputi: (1) Kawasan untuk Konservasi; (2) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut; (3) Kawasan Prioritas Rehabilitasi; (4) Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi; (5) Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat; dan (6) Kawasan untuk Non Kehutanan, maka ditetapkan arahan indikatif RKTN 2011-2030. 5.2. Distribusi Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Proses analisis spasial menghasilkan luas arahan indikatif RKTN tahun 2011 – 2030 sebagaimana disajikan dalam Tabel 13 dan Tabel 14. Luas dalam tabel ini merupakan kondisi luas kawasan hutan sampai dengan bulan Mei 2019. Tabel 13. Distribusi Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan No. Arahan/Rencana Luas (juta hektar)
8. 1.Kawasan untuk Konservasi 26,42 2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 41,00
9. 3.Kawasan Prioritas Rehabilitasi 3,96 4. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi 37,38 5. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat 13,16
10. 6.Kawasan untuk Non Kehutanan 4,00 Jumlah 125,92 Tabel 14. Distribusi Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Arahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan (juta ha) Jumlah HK HL HP Terbatas Tetap Konversi Kawasan untuk Konservasi 26,42 - - - - 26,42 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut - 24,30 5,83 4,02 6,86 41,00 Kawasan Prioritas Rehabilitasi 1,00 1,82 0,39 0,38 0,37 3,96 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi - 0,47 15,86 19,62 1,43 37,38 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat - 2,59 4,45 4,37 1,76 13,16 Kawasan untuk Non Kehutanan - 0,49 0,26 0,81 2,43 4,00 Jumlah 27,42 29,66 26,79 29,20 12,85 125,92 5.3. Optimasi Luas Efektif Kawasan Hutan Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah. Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun 2030 luas kawasan hutan di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP) pada 2 (dua) arahan pemanfaatan (kawasan prioritas rehabilitasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis koorporasi) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 80%. Diskenariokan bahwa 20% atau sekitar 7,51 juta hektar kawasan hutan dari kedua arahan pemanfaatan pada hutan produksi tersebut dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut diatas sampai dengan tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 13,07 juta ha. Hasil optimasi kawasan hutan sampai dengan tahun 2030 disajikan pada Tabel 15. Tabel 15. Optimasi Luas Efektif Kawasan Hutan Tahun 2030 Arahan/Rencana Fungsi Kawasan (Juta Ha) Jumlah HK HL HP Terbatas Tetap Konversi Awal (Mei 2019) 27,42 29,66 26,79 29,20 12,85 125,92 Areal untuk Pembangunan Non Kehutanan - 0,33 3,22 4,30 5,22 13,07 Areal yang dipertahankan 27,43 29,33 23,57 24,90 7,62 112,85 Luas Efektif Kawasan Hutan 2030 112,85 (89,62% dari total luas kawasan saat ini) Karena pengurangan kawasan hutan dalam proses review tata ruang terjadi di semua fungsi kawasan maka untuk menjaga agar target-target pembangunan kehutanan tetap tercapai, maka dilakukan optimasi kawasan hutan, dimana pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada 4 (empat) arahan pemanfaatan (kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis koorporasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat) dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Dengan skenario seperti di atas, maka pada tahun 2030 luas kawasan hutan yang secara efektif dapat dimanfaatkan adalah seluas 112,85 juta hektar atau 89,62% dari luas kawasan saat ini, sebagaimana Tabel 16. Tabel 16. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Tahun 2030 Arahan Pemanfaatan pada Tahun 2030 Fungsi Kawasan (juta hektar) Jumlah HK HL HP Terbatas Tetap Kawasan untuk Konservasi 26,42 - - 26.42 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut - 24,30 5,83 4,02 34.15 Kawasan Prioritas Rehabilitasi 1,00 1,82 0.39 0,38 3,59*) Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi - 0.47 15,86 19,62 35,95 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat - 2,59 4,45 5,7 12,74 Kawasan untuk Non Kehutanan - 13,07 Jumlah 27,42 29,18 26,53 29,72 Luas Efektif Kawasan Hutan 2030 112,85 Keterangan: *) Apabila kegiatan rehabilitasi telah selesai pada tahun 2030, maka kawasan prioritas rehabilitasi diarahkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya.
11. 6.TARGET CAPAIAN SEKTOR KEHUTANAN Target capaian pembangunan sektor kehutanan dalam RKTN 2011-2030 adalah pembangunan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest development). Pembangunan kehutanan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan sektor kehutanan sampai tahun 2030. 6.1. Kawasan Untuk Konservasi Luas kawasan konservasi Indonesia sampai dengan Mei 2019 adalah 27,42 juta hektar, yang terdiri dari Taman Nasional seluas 14,66 juta hektar (53,44%) dan Non Taman Nasional seluas 12,77 juta hektar (46,56%). Berdasarkan arahan ruang kehutanan, kawasan konservasi diarahkan menjadi arahan kawasan konservasi seluas 26,42 juta hektar, sedangkan kawasan konservasi yang perlu dilakukan rehabilitasi seluas 1,00 juta hektar diarahkan menjadi arahan prioritas rehabilitasi. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk konservasi sumber daya hutan, dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Kawasan konservasi merupakan sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan serta wisata alam harus menjadi komoditas unggulan sektor kehutanan dalam arahan kawasan untuk konservasi. Pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi khususnya di taman nasional harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif. Potensi Komoditas dan Jasa Lingkungan di Taman Nasional sebagaimana Tabel 17. Tabel 17. Potensi Komoditas dan Jasa Lingkungan di Taman Nasional Taman Nasional Karbon Air Wisata Alam Panas Bumi Tumbuhan dan Satwa Liar 2,96 Gigaton Karbon - 1300 juta m3 - 3,2 Mega Watt 1,2 juta ha (zona pemanfaatan di Taman Nasional) 1.134 Mega Watt - Dana Konservasi 236 Spesies - Genetik dan Mikroba Sumber: Roadmap 2010-2030 Pembangunan Kehutanan Berbasis Taman Nasional Pemanfaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan sistem penyangga kehidupan. Biaya pemulihan dari rusaknya sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi. 6.2. Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut Luas total arahan kawasan hutan alam dan ekosistem gambut mencapai 41,00 juta hektar. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Dari luasan tersebut seluas 6,59 juta hektar (16,32%) merupakan ekosistem gambut. Dengan asumsi bahwa 1 (satu) hektar hutan alam berpotensi menyimpan 254 ton karbon dan 1 (satu) hektar lahan gambut dapat menyimpan 3.500 ton karbon, maka potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan mencapai 31,65 milyar ton karbon yang meliputi hutan alam 8,59 milyar ton karbon dan lahan ekosistem gambut 23,06 milyar ton karbon. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut juga dapat dimanfaatkan secara ekonomi dalam pengembangan jasa lingkungan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu yang berbasis masyarakat. 6.3. Kawasan Prioritas Rehabilitasi Kawasan ini merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi. Dari luas lahan kritis dan sangat kritis pada kawasan hutan seluas 8,3 juta hektar, arahan kawasan yang diprioritaskan untuk rehabilitasi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas 3,96 juta hektar. Setiap tahun dimulai tahun 2020 minimal 396 ribu hektar areal harus dapat terehabilitasi. Dengan asumsi dalam 1 (satu) hektar terdapat 1.650 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2030 mencapai 6,53 milyar batang pohon. Pada tahun 2030 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 0,55 milyar ton karbon, dengan asumsi 1 (satu) hektar kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 140 ton karbon. Apabila proses rehabilitasi telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. 6.4. Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi Dari hasil analisis spasial dan skenario optimasi kawasan hutan, sampai dengan tahun 2030 terdapat lebih kurang 35,95 juta hektar dialokasikan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi (IUPHHK-HA/HT/RE). Dari luasan tersebut, sampai dengan bulan Mei 2019, kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan berbasis korporasi seluas 32,23 juta hektar yang terdiri dari tanah mineral seluas 27,31 juta hektar, lahan gambut seluas 3,41 juta hektar dan wilayah Perum Perhutani seluas 1,51 juta hektar. Gambar 13. Target Luas dan Jumlah Pohon Rehabilitasi Namun karena izin yang berada pada lahan gambut seluas 3,41 juta hektar diarahkan menjadi ruang perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, maka perlu disiapkan areal pengganti (land swap) seluas 3,41 juta hektar. Dengan demikian, sisa alokasi ruang untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi yang belum diberikan izin pemanfaatan adalah seluas 0,27 juta hektar. Ketersediaan ruang untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi disajikan pada Tabel 18. Tabel 18. Ketersediaan Kawasan Hutan Untuk Arahan Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi Jenis Pemanfaatan Luas (juta hektar) Total arahan pemanfaatan berbasis korporasi (A) 37,38 Pemanfaatan Eksisting (B) - Izin Pemanfaatan Eksisting (1) 27,31 - Areal land swap (2) 3,41 - Perhutani (3) 1,51 Total pemanfaatan eksisting (1) + (2) + (3) 32,23 Sisa alokasi ruang (A) – (B) 5,15 Pemanfaatan kawasan hutan khususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu akan lebih difokuskan pada pembangunan hutan tanaman baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat serta dengan mengoptimalkan pengelolaan hutan alam yang telah memiliki izin pemanfaatan seluas 19 juta hektar. Sampai dengan tahun 2030 ditargetkan pembangunan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) mencapai 10 juta hektar. Dengan asumsi alokasi untuk Area Tanam Bersih atau Nett Plantable Area (NPA) sebesar 65%, untuk tanaman kehidupan sebesar 20%, dan untuk perlindungan sebesar 15%, maka luas kawasan yang dibutuhkan untuk pembangunan hutan tanaman tersebut adalah seluas ± 15,38 juta hektar. Mengingat ketersediaan alokasi ruang untuk pemanfaatan hutan berbasis koorporasi tidak mencukupi, maka kekurangan areal tersebut dapat memanfaatkan arahan lain yaitu Kawasan Prioritas Rehabilitasi dan Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, melalui skema- skema pembangunan hutan tanaman lainnya. Tabel 19. Target Pembangunan Hutan Tanaman (Juta Hektar) Arahan Jenis Target 2030 Pemanfaatan Saat Ini Kebutuhan Kawasan Sampai 2030 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi IUPHHK-HT 15,38 11,36 4,02 IUPHHK-HA 19,00 19,00 - Total 34,38 30,36 4,02 Sumber: Road Map Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2016-2045 (APHI, 2016) dan Rekapitulasi Data Pemegang IUPHHK-HT/HA sampai dengan Mei 2019 6.5. Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat Dari hasil analisis spasial dan skenario optimasi kawasan hutan, sampai dengan tahun 2030 terdapat ± 12,74 juta hektar untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, HD, dan Kemitraan). Dari luasan tersebut, sampai dengan bulan Mei 2019, kawasan hutan yang telah diberikan izin pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan kemitraan seluas 2,54 juta hektar, sehingga masih terdapat 10,20 juta hektar kawasan yang dapat dialokasikan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. Tabel 20. Ketersediaan Kawasan Hutan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat Jenis Pemanfaatan Luas (juta hektar) Total arahan pemanfaatan berbasis masyarakat (A) 12,74 Pemanfaatan Eksisting (B) 2,54 Sisa alokasi ruang (A) – (B) 10,20 Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu, sampai dengan tahun 2030 ditargetkan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 1,7 juta hektar. Dengan asumsi Nett Plantable Area (NPA) adalah 65%, tanaman kehidupan adalah 20%, dan perlindungan adalah 15%, maka luas kawasan yang dibutuhkan untuk pembangunan hutan tersebut adalah seluas ± 2,6 juta hektar. Tabel 21. Target Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (Juta Hektar) Arahan Jenis Target 2030 Pemanfaatan Saat Ini Kebutuhan Kawasan untuk Pembangunan HTR Sampai 2030 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat Hutan Tanaman Rakyat 2,60 0,33 2,27 Sumber: Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Mei 2019 Selain pembangunan hutan tanaman rakyat di dalam kawasan hutan, pengembangan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa sampai saat ini telah mencapai 2,8 juta hektar merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. 6.6. Kawasan Untuk Pembangunan Non Kehutanan Sebagai bagian dari pembangunan nasional, sektor kehutanan telah berperan dalam mendukung pembangunan sektor non kehutanan melalui penyediaan lahan baik melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan maupun melalui mekanisme tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan. Sampai dengan bulan Mei 2019, kawasan hutan seluas 584.435 hektar telah dipinjampakaikan untuk kepentingan berbagai sektor seperti pertambangan, energi, transportasi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisis spasial dan optimasi kawasan hutan, sampai dengan tahun 2030 kawasan hutan seluas 13,07 juta hektar dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan sektor non kehutanan. Alokasi kawasan hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 6.7. Penyerapan Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan hutan tanaman, Perhutanan Sosial dan Hutan Rakyat adalah sebagaimana Tabel 22. Tabel 22. Penyerapan Tenaga Kerja dalam Pembangunan Hutan Tanaman Oktober 2016 Kegiatan Luas (ha) Jumlah Tenaga Kerja (orang) TPTI 19.155 28.732 HTI 10.000.000 4.464.670 Perhutanan Sosial 20.580.000 5.145.000 Hutan Rakyat 2.800.000 800.000 JUMLAH 10.438.402 Sumber: Road Map Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2016-2045 (APHI, 2016) Sedangkan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan industri kehutanan adalah sebagaimana Tabel 23. Tabel 23. Penyerapan Tenaga Kerja dalam Pembangunan Industri Kehutanan Oktober 2016 Kegiatan Jumlah Tenaga Kerja (orang) Primer 2.450.000 HTI 67.000 Kertas 87.000 JUMLAH 2.600.000 Sumber: Road Map Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2016-2045 (APHI, 2016) Apabila dijumlahkan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan/diserap dalam pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam di taman nasional sebesar 5,8 juta orang, maka total tenaga kerja yang dibutuhkan/diserap sekitar 18,84 juta orang. 6.8. Kontribusi Sosial Kawasan Hutan Di masa datang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 12,74 juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan skema-skema lainnya. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustainability) pada tataran mikro dan makro. Pada tataran mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan yang berbasis pada modal sosial (social capital) komunitas lokal. Pada tataran makro, sampai dengan tahun 2030 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan kepentingan ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar budaya dan pola pikir (cultural cognitive) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. 6.9. Kontribusi Ekonomi Kawasan Hutan 6.9.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dengan luas target pembangunan hutan tanaman dan optimalisasi pengelolaan hutan alam dan tanaman diharapkan akan meningkatkan produksi kayu dan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri berbasis kayu. Pada tahun 2030, hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat dengan luas total mencapai 14,50 juta hektar diprediksi akan mampu memproduksi kayu sebesar 362,50 juta m3/tahun dengan syarat riap pertumbuhan atau Mean Annual Increament (MAI) sebesar 25 m3/ha/tahun. Sedangkan untuk hutan alam, dengan luas  19 juta hektar, diprediksi akan mampu memproduksi kayu sebesar 10,83 juta m3 dengan syarat MAI sebesar 0,57 m3/ha/tahun. Dengan jumlah produksi kayu tersebut, pada tahun 2030 diharapkan industri plywood dapat meningkatkan produksinya menjadi 37,2 juta m3, kayu gergajian sebesar 41,25 juta m3, woodworking dan furniture ditargetkan mampu memproduksi masing-masing sebesar 21,8 juta m3 dan 3,4 juta m3. Ke depan industri kehutanan juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemenuhan energi baru terbarukan (bio energy) melalui produksi 5 juta ton methanol pada tahun 2030 (Gambar 14). Lebih lanjut, pada Tahun 2030, industri pulp dan kertas Indonesia ditargetkan mampu memproduksi pulp sebesar 45-63 juta ton dan produksi kertas sebesar 40,5- 56,7 juta ton (Gambar 15). 5,4 45,0 5,4 63,0 Saat ini 2011 2015 2020 2025 2030 Skenario 1 Skenario 2 3,0 40,5 3,0 56,7 Saat ini 2011 2015 2020 2025 2030 Skenario 1 Skenario 2 6.9.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Selama ini, pemanfaatan sumberdaya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan berupa kayu. Ke depan, potensi sumberdaya hutan yang berupa hasil hutan bukan kayu harus dapat dikelola secara optimal. Gambar 14. Target Produksi Plywood, Kayu Gergajian, Woodworking, Furniture dan Bioenergy Gambar 15. Skenario Target Produksi Pulp (Kiri Atas) dan Kertas (Kanan Atas) dalam juta ton Tabel 24. Komoditi dan Target Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Komoditi (Ton) Produksi sampai dengan Desember 2018 Target Produksi 2030 Rotan 8.624 15.487 Getah 119.594 214.774 Daun 39.191 70.381 Biji 82.828 148.747 Bambu 2.003 3.597 Damar 5.092 9.145 Buah 39.730 71.349 Kulit Kayu 4.789 8.600 Atap 11 20 Lainnya 56.938 102.252 Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Mei 2019 6.10. Target Penurunan Emisi Nasional Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (mitigasi) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan tanpa aksi mitigasi atau business as usual (BAU). Sedangkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 26% dengan kemampuan sendiri. Dalam upaya tersebut, sesuai dengan kewajiban/komitmen negara, di dalam Nationally Determined Contribution (NDC) telah direncanakan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air dan energi. Dalam NDC dijelaskan tentang lima kategori sektor dan proporsi kontribusinya dalam upaya penurunan emisi GRK 29% dari BAU 2030, yakni: kehutanan (17,2%), energi (0,32%), pertanian (0,32%), industri (0,10%) dan limbah (0,38%). Dari lima sektor tersebut dapat dilihat bahwa sektor kehutanan memiliki kontribusi terbesar dalam pengurangan emisi nasional. Oleh karena itu diperlukan komitmen, peran dan kontribusi semua komponen terkait mulai dari nasional sampai dengan masyarakat untuk mengurangi emisi GRK agar tercapai target yang sudah menjadi komitmen nasional tersebut. Target penurunan emisi nasional sampai dengan tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel 25. Tabel 25. Target Penurunan Emisi Nasional Sektor Tingkat Emisi GRK 2010 MTon CO2e GHG Emission Level 2030* (MTon CO2e) Penurunan Emisi GRK Rerata Pertum- buhan Tahunan BAU (2010- 2030) (MTon CO2e) % Total BaU BaU CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 Energi* 453,2 1.669 1.355 1.271 314 398 11% 14% 6,7% Limbah 88 296 285 270 11 26 0,38% 1% 6,3% IPPU 36 69,6 66,85 66,35 2,75 3,25 0,10% 0,11% 3,4% Pertanian 110,5 119,66 110,39 115,86 9 4 0,32% 0,13% 0,4% Kehutanan** 647 714 217 64 497 650 17,2% 23% 0,5% Total 1.334 2.869 2.034 1.787 834 1.081 29% 38% 3,9% *) Termasuk fugitive **) Termasuk Kebakaran Lahan Gambut CM1: Counter Measure (kondisi skenario tanpa persyaratan mitigasi-unconditional mitigation scenario) CM2: Counter Measure (kondisi skenario dengan persyaratan-conditional mitigation scenario) Skenario Bussiness as Usual (BAU) dipergunakan sebagai dasar perhitungan penurunan emisi nasional sebesar 26% Tahun 2010-2020. Implementasi RKTN perlu dipantau dan dievaluasi untuk memastikan program dan kegiatan kehutanan yang dilaksanakan di tingkat nasional, daerah sampai dengan tingkat tapak dapat mendukung pencapaian target penurunan emisi yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional. Pada wilayah- wilayah yang diprioritaskan sebagai lokasi penurunan emisi gas rumah kaca perlu percepatan pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan. 6.11. Kelembagaan Pengelolaan Hutan Untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan hutan berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada seluruh fungsi hutan dan seluruh kawasan hutan negara sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak. Pembangunan KPH ini diprioritaskan di provinsi yang pemerintah daerahnya telah siap dan berkomitmen membangun KPH. Dalam operasionalisasi KPH diperlukan dukungan regulasi, SDM, sarana dan prasarana, teknologi, serta pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perkembangan pembangunan KPH untuk pembentukan unit KPH dan operasionalisasi KPH sebagaimana disajikan pada Tabel 26. Tabel 26. Perkembangan Pembangunan KPH untuk Pembentukan Unit KPH dan Operasionalisasi KPH Kriteria Jumlah (Unit) Keterangan s/d 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pembentukan Unit KPH KPHP dan KPHL 416 6 44 30 34 530 Berdasarkan SK Men LHK KPHK 49 49 24 25 1 148 Berdasarkan SK Men LHK KPH Operasional 1 Pembentukan Kelembagaan Melalui Peraturan Gubernur 1 86 207 31 325 SK Gubernur tindak lanjut UU 23 dan PP 18, 1 lembaga bisa 1 atau lebih unit wilayah KPH 2 Penetapan Lokasi Fasilitasi 123 114 100 100 86 523 Berdasarkan SK Men LHK atas implementasi P.20/2015 3 Pengesahan Dokumen RPHJP 60 9 18 46 81 14 228 Berdasarkan SK Men LHK atas Unit Wilayah Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Mei 2019
12. 7.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 7.1. Kebijakan Umum Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Pembaruan sistem tata kelola kehutanan Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan √ √ √ √ Reformasi peraturan yang memberikan kemudahan tanpa meninggalkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik √ √ √ √ Transformasi teknologi dan kelembagaan √ √ Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan √ √ Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi para pihak yang memiliki √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 inisiasi/inovasi dalam pengelolaan hutan Peningkatan koordinasi dengan sektor-sektor yang memanfaatkan jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati dari kawasan hutan √ √ √ √ Penyusunan Rencana Makro Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan dan fungsi kawasan hutan √ √ √ √ Pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang eksklusif, inklusif, dan kolaboratif. √ √ √ Pengalokasian DAK- Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan) √ √ √ Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada pemohon yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya √ √ √ √ Mempertahanka n keberadaan kawasan hutan yang tersebar secara proporsional Memperkuat sistem kajian untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan yang komprehensif dan terkini √ √ √ √ Menetapkan kecukupan luas kawasan hutan secara periodik dan terintegrasi dengan tata ruang √ √ √ √ Menerapkan prinsip kehati- hatian dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan √ √ √ √ Mengembangkan komitmen dan konsistensi antar sektor dan antar pihak √ √ √ √ Meningkatkan penutupan hutan pada kawasan hutan dan hutan hak yang mempunyai nilai ekosistem tinggi √ √ √ √ Mengembangkan perencanaan pengelolaan kawasan hutan di pulau kecil dan pesisir √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Mengembangkan sistem insentif dan imbal jasa lingkungan √ √ √ √ Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan hutan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat √ √ √ √ Pemantapan Kawasan Hutan Mengembangkan sistem penilaian dalam mengendalikan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP √ √ Mempercepat penyelesaian review RTRWP tepat waktu √ √ Mempercepat pengukuhan kawasan hutan negara dan hutan hak √ √ Mengembangkan sistem pengelolaan kawasan hutan yang berbasis teknologi terkini √ √ √ √ Menyelesaikan masalah tenurial kehutanan dan penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berkeadilan √ √ √ √ Mempercepat penetapan dan perencanaan pengelolaan kawasan hutan termasuk pada hutan hak/adat √ √ √ Memperkuat penetapan fungsi hutan dan arah pemanfaatan hutan berbasis tipologi lahan dan hutan √ √ Mengitegrasikan kawasan hutan dengan tata ruang pada berbagai tingkat pemerintahan √ √ √ √ Memperkuat sistem data dan pemetaan satu peta yang terkini √ √ √ √ Memperkuat pengendalian penggunaan serta perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan √ √ √ √ Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan Memperkuat kelembagaan perencananan kehutanan pada berbagai tingkat penyelenggaraan hutan √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 berkesinambung an Mengembangkan perencanaan kehutanan yang Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART) √ √ √ √ Meningkatkan kajian sektor untuk memperkuat koordinasi antar sektor dalam perencaanan kehutanan √ √ √ √ Menetapkan rencana kehutanan pada berbagai tingkat penyelenggraan kehutanan dan pengelolaan hutan √ √ √ √ Mengembangkan rencana pengelolaan hutan pada kawasan strategis dan kawasan perbatasan hutan √ √ √ √ Mengembangkan forum perencanaan kehutanan dan pusat pelayanan masyarakat √ √ √ √ Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan √ √ √ √ Mengintegrasikan rencana kehutanan dengan rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup √ √ √ √ Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumberdaya hutan sesuai fungsinya Restrukturisasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan √ √ Pengembangan wilayah pengusahaan hasil hutan berbasis multiple values of forest yang menjamin keberlanjutan usaha, melindungi sistem tata air serta memperoleh pengakuan para pihak √ √ Penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan berdasarkan potensi unggulan daerah √ √ Mengembangkan aplikasi teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan nilai produk hasil hutan termasuk penyediaan bibit, teknik silvikultur dan proses √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 produksi hasil hutan Meningkatkan efisiensi industri kehutanan √ √ √ Pengembangan infrastruktur pemasaran hasil hutan √ √ √ Mendorong peningkatan daya saing, nilai tambah dan usaha kehutanan √ √ √ √ Pengarusutamaan KPH dalam pengelolaan hutan Percepatan operasionalisasi dan kemandirian KPH √ √ Menyediakan peraturan perundangan terkait operasionalisasi KPH √ Meningkatkan potensi kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha kehutanan dan masyarakat √ √ √ Percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK, non Taman Nasional) pada taman nasional yang mempunyai potensi tinggi √ √ √ √ Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana KPH √ √ Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH √ √ √ √ Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam KPH √ √ √ Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan √ √ √ √ Peningkatan variasi pengenaan PNBP pemanfaatan kawasan hutan √ √ √ √ Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan √ √ √ Mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati, HCVF (High Conservation Value Forest) dan Kawasan Ekosistem Esensial (yurisdiksi pengelolaan ada di Pemda, secara teknis di √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 KLHK) Pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/disinsentif √ √ √ √ Meningkatkan peran pemanfaatan dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan √ √ √ Menerapkan pola-pola perlindungan dan pemanfaatan hutan yang tepat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air, kondisi lahan dan teknologi √ √ √ Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta Pengembangan pembangunan rendah karbon Monitoring dan peningkatan upaya deteksi dini dan kesiapan para pihak terutama pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (kesiapan SDM, sarpras, anggaran, data dan informasi) √ √ √ √ Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan √ √ √ √ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD- GRK) √ √ √ Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan setiap Tahunnya melalui Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIG GRK center) √ √ √ Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim √ √ √ Menerapkan sistem Measurement, Reporting, Verification (MRV) di setiap bidang √ √ √ Mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah √ √ √ Memperkuat pemanfaatan jasa-jasa ekosistem yang mengurangi dampak perubahan iklim √ √ √ Memperkuat peran kawasan konservasi dalam peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon untuk perubahan iklim √ √ √ Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pengembangan penelitian kehutanan berbasis kebutuhan dan tipologi hutan √ √ √ √ Penetapan berbagai tema riset, antara lain lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan √ √ √ √ Mengembangkan teknologi tepat guna dan pola-pola perlindungan hutan serta pemanfaatan yang tidak mengurangi fungsi perlindungan √ √ √ √ Pengembangan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan, pemanenan, pengolahan hasil dan inovasi kreatif dalam pemasaran √ √ √ √ Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan √ √ √ √ Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan Meningkatkan kapasitas lembaga kehutanan tingkat pusat, daerah dan tapak √ √ √ Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan √ √ √ √ Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah √ √ √ √ Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah √ √ √ √ Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 pusat dan daerah Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan √ √ √ √ Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan Peningkatan kapasitas lembaga kehutanan di daerah √ √ √ Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi √ √ √ √ Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi √ √ Kerjasama pengembangan usaha-usaha restoratif dan pemanfaatan jasa lingkungan serta wisata antara pusat dan daerah √ √ √ √ Penguatan tata kelola perlindungan hutan yang konkuren antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat √ √ √ Pengembangan pendelegasian sebagian kewenangan dalam proses pemanfaatan hutan, industri dan pemasaran hasil hutan √ √ √ Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Penguatan diplomasi kehutanan √ √ √ Meningkatkan peran kehutanan Indonesia dalam kepemimpinan regional dan global √ √ √ Melakukan pemantauan pelaksanaan komitmen internasional dalam mengurangi perubahan iklim √ √ √ Mengembangkan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan √ √ √ √ Menyusun dan mengimplementasikan Strategi Nasional REDD+ √ √ Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (carbon enhancement) dalam skema √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 REDD+ Peningkatan kontribusi kehutanan bagi keberlanjutan sektor perekonomian lainnya Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi √ √ √ √ Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) √ √ √ √ Meningkatkan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global √ √ √ Mendorong integrasi dan atau sinergitas pemanfaatan komoditas dan wilayah kelola antar sektor √ √ √ Meningkatkan kemampuan subsektor kehutanan dalam penyerapan lapangan kerja √ √ √ Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional √ √ √ 7.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi Kebijakan Strategi Milestone 2011- 2015 2016- 2020 2021- 2025 2026-2030 Optimalisasi pemanfaatan kawasan konservasi Penyelesaian rancangan blok/zonasi dan dokumen perencanaan lainnya √ √ √ √ Mengalokasikan luasan yang layak untuk blok/zona tradisional dan blok/zona pemanfaatan √ √ √ √ Memfokuskan kegiatan kemitraan konservasi, kerja sama penguatan fungsi dan kerja sama strategis yang tak dapat dielakkan √ √ √ √ Peningkatan manfaat jasa ekosistem Promosi/pemasaran jasa lingkungan √ √ √ √ Penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam √ √ √ √ Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif √ √ √ √ Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk jasa lingkungan √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011- 2015 2016- 2020 2021- 2025 2026-2030 Melakukan perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost center menjadi profit center) tanpa menghilangkan fungsi konservasi √ √ √ √ Mengembangkan pelestarian sumber daya hutan dan ekosistem penting di luar kawasan hutan Negara, antara lain: Kawasan Ekosistem Esensial √ √ √ √ Konservasi keanekaragaman hayati Pengamanan keanekaragaman hayati √ √ √ √ Perlindungan hutan dan silvikultur afirmatif untuk peningkatan keanekaragaman hayati dan nilai guna kawasan konservasi √ √ √ √ Konservasi keanekaragaman hayati di HCVF dan kawasan konservasi satwa liar √ √ √ √ Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati untuk spesies-spesies penting √ √ √ √ Pencegahan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi √ √ √ √ Mempromosikan spesies yang bernilai konservasi tinggi pada lahan milik dan komunal √ √ √ √ Mengembangkan usaha-usaha restorasi keanekaragaman hayati pada kawasan konservasi √ √ √ √ Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah √ √ √ √ Peningkatan jenis satwa liar yang dapat ditangkarkan di luar habitatnya √ √ √ √ Penyesuaian peraturan penangkaran dan budidaya tumbuhan dan satwa liar berkoordinasi dengan Scientific Authority √ √ √ √ Optimalisasi kawasan yang diakui Internasional Pengelolaan Cagar Biosfer, World Heritage Site (WHS), Asean Heritage Site (AHS) √ √ √ √ Meningkatkan jaringan kerja sama Internasional, multi stakeholder, partnership, √ √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011- 2015 2016- 2020 2021- 2025 2026-2030 termasuk dengan masyarakat Pengelolaan efektif kawasan konservasi Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resorts √ √ √ √ Evaluasi fungsi kawasan konservasi √ √ √ √ Perlindungan dan Pengamanan kawasan konservasi √ √ √ √ Pemulihan ekosisatem kawasan konservasi yang mengalami kerusakan √ √ √ √ 7.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016- 2020 2021- 2025 2026- 2030 Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya hutan dan ekosistemnya Mengembangkan usaha-usaha restorasi keanekaragaman hayati pada kawasan perlindungan gambut √ √ √ Pengembangan pengelolaan hutan alam dan ekosistem gambut yang berkelanjutan (evaluasi perijinan, pembangunan sistem tata kelola gambut) √ √ √ √ Optimasi areal perlindungan hutan alam dan lahan gambut √ √ Penetapan bentuk dan pola kegiatan Perhutanan Sosial dalam kawasan ekosistem gambut dan kawasan ekosistem esensial √ Penetapan sistem dan pola pengelolaan ekosistem gambut di luar hutan negara √ Pemulihan fungsi lindung dan optimalisasi pengelolaan fungsi budidaya pada ekosistem gambut √ √ Membangun kapasitas untuk restorasi/rehabilitasi produktif berbasis masyarakat √ √ 7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016- 2020 2021- 2025 2026- 2030 Peningkatan peran hutan dalam pemulihan daya dukung DAS Percepatan rehabilitasi kawasan hutan √ √ √ √ Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan √ √ √ √ Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi √ √ √ Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai √ √ √ √ Memperkuat sistem rehabilitasi, reklamasi dan restorasi pada areal yang terdegradasi √ √ Melaksanakan rehabilitasi dengan skema restorasi partisipatif pada kawasan yang berkonflik √ √ √ Mendorong usaha-usaha rehabilitasi pada hutan hak dan atau hutan adat khususnya di daerah kawasan lindung √ √ √ Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi antara hulu dan hilir √ √ √ Mendorong peningkatan keterlibatan mayarakat dalam pengelolaan DAS √ √ √ Internalisasi rencana pengelolaan DAS dengan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah √ √ 7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan √ √ Promosi produk-produk kayu √ √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan Hasil Hutan Bukan Kayu √ √ √ √ Mengembangkan peluang pasar domestik dan ekspor produk hasil hutan √ √ √ Diversifikasi pasar dan produk hasil hutan √ √ √ √ Meningkatkan efisiensi industri kehutanan termasuk pemegang izin pemanfaatan hasil hutan √ √ √ Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil hutan √ 7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat Kebijakan Strategi Milestone 2011- 2015 2016-2020 2021- 2025 2026- 2030 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan Mengembangkan kemitraan antara usaha korporasi dan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman serta pemanfaatan hasil hutan √ √ √ Mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati √ √ √ Mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan alam dan lahan gambut √ √ √ Penyempurnaan tata kelola perhutanan sosial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air √ √ Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat √ √ Fasilitasi permodalan inklusif bagi program perhutanan sosial √ √ Kebijakan Strategi Milestone 2011- 2015 2016-2020 2021- 2025 2026- 2030 Fasilitasi pengembangan kluster-kluster komoditas dan pemasaran produk perhutanan sosial dan kemitraan √ √ Meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha kehutanan berbasis masyarakat √ √ √ Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan Pengembangan pendampingan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat √ √ √ Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat dan industri ikutannya √ √ √ Penguatan badan usaha bagi masyarakat yang memanfaatkan atau mengelola hutan √ √ √ Penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk fasilitasi pra dan pasca perizinan skema Perhutanan Sosial √ √ √ Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait √ √ √ 7.7. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan Kebijakan Strategi Milestone 2011- 2015 2016-2020 2021- 2025 2026- 2030 Optimalisasi distribusi fungsi dan peruntukan kawasan hutan Membangun sistem monitoring dan evaluasi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan √ √ Menyediakan akses pengembangan usaha non kehutanan yang terintegrasi dalam pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air √ √ √ Mengarahkan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan hanya untuk mendukung pencapaian target pembangunan prioritas nasional dan pembangunan sektor kehutanan √ √ √ 7.8. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan Menurut Pulau Wilayah Kebijakan Umum Sumatera • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak • Menyelesaikan masalah kawasan hutan • Peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan • Efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi. • Pengembangan hutan tanaman • Pengembangan HHBK • Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan Jawa • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak • Meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani) • Pengembangan industri kehutanan berbasis hutan rakyat • Mengembangkan kemitraan masyarakat dengan Perum Perhutani • Pengembangan dan peningkatan nilai tambah hasil hutan • Pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam • Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan Bali dan Nusa Tenggara • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak • Peningkatan perlindungan dan konservasi hutan • Pengembangan HHBK. • Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam • Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan Kalimantan • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak • Menyelesaikan masalah kawasan hutan • Peningkatan peran konservasi • Efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan Sustainable Forest Management (SFM) bagi usaha kehutanan • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan • Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan Sulawesi • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak • Meningkatkan usaha kehutanan bagi masyarakat Wilayah Kebijakan Umum lokal/adat. • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan • Pengembangan HHBK • Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan Maluku • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak • Peningkatan peran perlindungan dan konservasi serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal. • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan. • Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan Papua • Menyelesaikan masalah kawasan hutan • Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi serta pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal. • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan. • Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan
13. 8.PENGARUSUTAMAAN RKTN Untuk memastikan RKTN ini digunakan sebagai landasan perencanaan kehutanan nasional maupun daerah, diperlukan sejumlah langkah sebagai berikut:
a.Pengintegrasian RKTN ke dalam RPJMN
b.Penjabaran RKTN ke dalam Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan
c.Penjabaran RKTN ke dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat tapak
1. 9.PENUTUP Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 merupakan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN 2011-2030 menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) TAHUN 2011-2030 PETA ARAHAN INDIKATIF RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL 2011-2030 . Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR . . Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR . Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR . Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR . Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR . Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) TAHUN 2011-2030 DAFTAR PETA DASAR DAN PETA TEMATIK TEMA DATA YANG DIPAKAI KAWASAN HUTAN Peta Kawasan Hutan Indonesia (Desember 2018) PERLINDUNGAN HUTAN ALAM DAN GAMBUT
2. 1.Peta KHG
3. 2.Peta FEG
4. 3.Peta PIPPIB Revisi XV PENUTUPAN LAHAN 1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2018
5. 2.Peta RBI Skala 1:50.0000 IJIN 1. Peta Perkembangan IUPHHK-HA
6. 2.Peta Perkembangan IUPHHK-HT
7. 3.Peta Perkembangan IUPHHK-RE
8. 4.Peta Pencadangan Hutan Produksi PIAPS 1. Peta Perkembangan ijin HD
9. 2.Peta Perkembangan ijin HKm
10. 3.Peta Perkembangan ijin HTR
11. 4.Peta PIAPS Revisi IV
12. 5.Peta Pencadangan IPHPS LAHAN KRITIS (RHL) 1. Peta Lahan Kritis Tahun 2018
13. 2.Peta RTk-RHL
14. 3.Peta Hasil Reklamasi Ijin
15. 4.Peta DAS Data Pendukung 1. Peta Blok tata hutan KPHL
16. 2.Peta Blok tata hutan KPHP
17. 3.Peta Zonasi Taman Nasional
18. 4.Peta Blok KPHK non Taman Nasional
19. 5.Peta Pembagian Petak KPH Perum Perhutani
20. 6.Peta Integrasi Perhutani dengan RKTN
21. 7.Peta TORA Revisi 3
22. 8.Peta IPPKH
23. 9.Peta Hulu Hilir DAS
24. 10.Peta Daya Dukung dan Daya Tampung - Jasa Ekosistem Tata Air - Jasa Ekosistem Pangan - Jasa Ekosistem Energi MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) TAHUN 2011-2030 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG AIR DI DALAM KAWASAN HUTAN
25. 1.Tabel Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan di Pulau Sumatera Daya Dukung Daya Tampung Air Luas (ribu ha) Belum Terlampaui Terlampaui Jasa Kinerja Air (1996-2016) Tetap Menurun APL 24.768 57,20% 19,26% 23,54% RKTN Arahan Konservasi 5.004 84,97% 14,39% 0,65% Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 7.674 66,01% 26,40% 7,59% Arahan Prioritas Rehabilitasi 2.213 50,67% 42,22% 7,11% Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi 3.971 61,60% 36,47% 1,93% Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat 2.860 68,96% 26,41% 4,63% Arahan Non Kehutanan 906 67,57% 24,74% 7,69% TOTAL PULAU SUMATERA 47.397 62,53% 22,95% 14,52%
26. 2.Tabel Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan di Pulau Jawa Daya Dukung Daya Tampung Air Luas (ribu ha) Belum Terlampaui Terlampaui Jasa Kinerja Air (1996-2016) Tetap Menurun APL 10.392 43,18% 2,69% 54,13% RKTN Arahan Konservasi 531 65,23% 33,07% 1,71% Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 553 58,37% 39,51% 2,12% Arahan Prioritas Rehabilitasi - 0,00% Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi 1.541 81,30% 8,78% 9,92% Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat 442 76,72% 8,53% 14,75% Arahan Non Kehutanan - 0,00% TOTAL PULAU JAWA 13.460 50,14% 6,29% 43,57%
27. 3.Tabel Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Daya Dukung Daya Tampung Air Luas (ribu ha) Belum Terlampaui Terlampaui Jasa Kinerja Air (1996-2016) Tetap Menurun APL 4.618 39,76% 6,18% 54,06% RKTN Arahan Konservasi 459 79,17% 16,28% 4,55% Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 833 72,36% 18,28% 9,36% Arahan Prioritas Rehabilitasi 104 73,85% 13,60% 12,55% Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi 222 66,14% 17,37% 16,49% Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat 1.017 70,07% 14,58% 15,35% Arahan Non Kehutanan 74 79,75% 3,00% 17,25% TOTAL KEPULAUAN BALI DAN NUSA TENGGARA 7.327 51,83% 9,77% 38,40%
28. 4.Tabel Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan di Pulau Kalimantan Daya Dukung Daya Tampung Air Luas (ribu ha) Belum Terlampaui Terlampaui Jasa Kinerja Air (1996-2016) Tetap Menurun APL 17.249 60,24% 20,36% 19,41% RKTN Arahan Konservasi 4.922 88,48% 10,78% 0,75% Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 8.385 81,43% 17,49% 1,08% Arahan Prioritas Rehabilitasi 2.826 66,18% 26,21% 7,62% Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi 15.976 67,26% 31,79% 0,95% Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat 2.558 73,40% 18,16% 8,44% Arahan Non Kehutanan 1.386 65,82% 20,21% 13,96% TOTAL PULAU KALIMANTAN 53.303 69,38% 22,65% 7,97%
29. 5.Tabel Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan di Pulau Sulawesi Daya Dukung Daya Tampung Air Luas (ribu ha) Belum Terlampaui Terlampaui Jasa Kinerja Air (1996-2016) Tetap Menurun APL 5.252 48,59% 10,68% 40,73% RKTN Arahan Konservasi 1.641 80,41% 12,96% 6,63% Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 3.549 71,37% 27,72% 0,92% Arahan Prioritas Rehabilitasi 502 65,26% 27,61% 7,13% Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi 791 66,08% 30,57% 3,35% Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat 1.667 67,01% 26,01% 6,99% Arahan Non Kehutanan 386 48,33% 24,72% 26,95% TOTAL PULAU SULAWESI 13.788 62,07% 19,34% 18,59%
30. 6.Tabel Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan di Pulau Maluku Daya Dukung Daya Tampung Air Luas (ribu ha) Belum Terlampaui Terlampaui Jasa Kinerja Air (1996-2016) Tetap Menurun APL 1.320 71,01% 13,35% 15,64% RKTN Arahan Konservasi 626 92,17% 7,14% 0,69% Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 1.920 83,18% 15,76% 1,06% Arahan Prioritas Rehabilitasi 390 72,70% 17,47% 9,83% Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi 1.636 79,93% 19,56% 0,51% Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat 664 84,22% 11,08% 4,71% Arahan Non Kehutanan 1.103 79,87% 12,19% 7,93% TOTAL KEPULAUAN MALUKU 7.660 80,21% 14,62% 5,18%
31. 7.Tabel Daya Dukung dan Daya Tampung Air di dalam Kawasan Hutan di Pulau Papua Daya Dukung Daya Tampung Air Luas (ribu ha) Belum Terlampaui Terlampaui Jasa Kinerja Air (1996-2016) Tetap Menurun APL 2.937 71,59% 25,34% 3,07% RKTN Arahan Konservasi 8.548 93,04% 6,96% 0,00% Arahan Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut 16.590 89,97% 10,02% 0,01% Arahan Prioritas Rehabilitasi 1.814 73,72% 26,27% 0,00% Arahan Pemanfaatan Berbasis Korporasi 8.099 71,52% 28,47% 0,01% Arahan Pemanfaatan Berbasis Masyarakat 2.392 78,69% 21,28% 0,02% Arahan Non Kehutanan 956 73,07% 26,90% 0,03% TOTAL PULAU PAPUA 41.336 83,93% 15,85% 0,23% Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…