DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2019

Nomor: 43
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA pada instansi lingkungan hidup dan kehutanan tingkat pusat dan daerah; b. penyusunan dan penyiapan RKA Kementerian; dan c. penyusunan dan penyiapan dokumen DIPA lingkup Kementerian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyusunan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang efektif dan efisien, diperlukan Mekanisme Penyusunan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat :
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran adalah sejumlah biaya yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan tugas umum pemerintahan yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut RENJA Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut RKA Kementerian adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 1 (satu) tahun Anggaran.
5.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan yang berusaha menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh.
6.Pagu Indikatif adalah perkiraan jumlah maksimum Anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
7.Pagu Anggaran adalah batas maksimum Anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap kebijakan umum dan prioritas Anggaran.
8.Alokasi Anggaran adalah batas maksimum Anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah serta bersifat non fisik.
11.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan oleh gubernur/wali kota/bupati untuk membiayai kegiatan fisik dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada yang menugaskan.
12.Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
13.Mitra adalah Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA pada instansi lingkungan hidup dan kehutanan tingkat pusat dan daerah;
b.penyusunan dan penyiapan RKA Kementerian; dan
c.penyusunan dan penyiapan dokumen DIPA lingkup Kementerian.

BAB II

PENYUSUNAN RKA KEMENTERIAN

Pasal 3

(1)Tahapan Penyusunan RKA Kementerian meliputi:
1. a.penyusunan RENJA Kementerian;
2. b.penyusunan RKA Kementerian; dan
3. c.penyusunan DIPA.
(2)Penyusunan RKA Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum koordinasi.
(3)Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai media penyusunan RKA Kementerian melalui:
1. a.rapat koordinasi tingkat provinsi;
2. b.rapat koordinasi tingkat regional;
3. c.rapat koordinasi tingkat pusat;
4. d.pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
5. e.pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. f.rapat Konsultasi dan Koordinasi nasional perencanaan Anggaran;
7. g.Rapat Koordinasi Teknis; dan
8. h.pembahasan internal Kementerian.

Pasal 4

(1)Rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan forum rapat kedinasan yang membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tingkat provinsi.
(2)Rapat koordinasi tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan forum rapat kedinasan yang membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dari hasil rapat koordinasi tingkat provinsi.
(3)Rapat koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan forum rapat kedinasan untuk menyelaraskan Rencana Strategis, RKP, dan RENJA Kementerian dengan hasil rapat koordinasi tingkat regional.
(4)Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan forum kedinasan yang membahas usulan RKA Kementerian lingkup program.
(5)Pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan forum rapat kedinasan yang membahas RKA Kementerian dan rancangan DIPA.
(6)Rapat Konsultasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f merupakan forum rapat kedinasan untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan lingkup pusat dan daerah serta menyusun rancangan RKA Kementerian.
(7)Rapat Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g merupakan forum rapat kedinasan untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan menyiapkan rancangan RKA Kementerian kegiatan teknis yang diusulkan oleh unit Eselon I lingkup Kementerian.
(8)Pembahasan internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h merupakan forum rapat kedinasan yang dilaksanakan untuk membahas, meneliti, mereviu, dan menelaah rancangan RKA Kementerian.

Pasal 5

(1)Rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan di triwulan IV pada 2 (dua) tahun sebelum dilaksanakannya kegiatan Anggaran (T-2) paling lambat bulan Desember.
(2)Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas provinsi yang membidangi urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
(3)Rapat koordinasi tingkat provinsi membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi.
(4)Keluaran dari rapat koordinasi tingkat provinsi berupa perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat provinsi dengan lokus yang jelas.

Pasal 6

(1)Rapat koordinasi tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan di triwulan IV pada 2 (dua) tahun sebelum dilaksanakannya kegiatan Anggaran (T-2) paling lambat bulan Desember.
(2)Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat regional dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian.
(3)Rapat koordinasi tingkat regional membahas perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat regional.
(4)Keluaran dari rapat koordinasi tingkat regional berupa perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat regional.

Pasal 7

(1)Rapat koordinasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan di triwulan I pada tahun sebelum dilaksanakannya kegiatan Anggaran (T-1) paling lambat bulan Februari.
(2)Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian.
(3)Rapat Koordinasi tingkat Pusat membahas penyelarasan Rencana Strategis, RKP, dan RENJA Kementerian dengan perencanaan kegiatan dan Anggaran pembangunan hasil rapat koordinasi tingkat regional.
(4)Keluaran dari rapat koordinasi tingkat pusat berupa RKA pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Nasional.

Pasal 8

(1)Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
(2)Pelaksanaan pembahasan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian bersama Sekretariat Komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3)Materi yang dibahas merupakan rancangan RKA Kementerian pada tingkatan program.
(4)Keluaran dari pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan persetujuan atas usulan RKA Kementerian pada tingkatan program.

Pasal 9

(1)Pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian.
(2)Pelaksanaan pembahasan dikoordinasikan oleh unit Kerja Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian.
(3)Materi yang dibahas dalam Forum Pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan usulan RKA Kementerian dan Rancangan DIPA Kementerian pada tingkatan Program, Kegiatan, dan Output.
(4)Keluaran forum pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Rencana Anggaran Per Satuan Kerja unit Eselon I lingkup Kementerian.

Pasal 10

(1)Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dilaksanakan setelah diterimanya alokasi pagu Kementerian dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Pelaksanaan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian.
(3)Peserta Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional merupakan para pejabat di lingkungan Kementerian yang menangani perencanaan dan Anggaran, Unit Pelaksana Teknis. Dinas Provinsi yang membidangi urusan pemerintah bidang kehutanan serta Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.
(4)Materi yang dibahas dalam forum Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional merupakan penilaian pelaksanaan perencanaan kegiatan dan Anggaran Kementerian tahun berjalan dan rancangan RKA Kementerian Tahun Anggaran berikutnya.
(5)Keluaran forum Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Nasional merupakan rancangan RKA Kementerian dan rancangan DIPA lingkup Kementerian.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…