DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. Label Ramah Lingkungan Hidup; dan b. Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Hak Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA RAMAH LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.Label Ramah Lingkungan Hidup adalah pemberian tanda atau label pada produk yang ramah lingkungan hidup.
3.Skema Sertifikasi atau Skema Verifikasi Ramah Lingkungan Hidup adalah prosedur, tata kelola dan pembuktian kesesuaian kriteria barang dan jasa terhadap pemenuhan persyaratan Label Ramah Lingkungan Hidup.
4.Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup.
5.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup dan penerapan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup bagi:

a.Setiap Orang yang memproduksi dan/atau memasukan barang dan jasa, yang diperdagangkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.Label Ramah Lingkungan Hidup; dan
b.penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

BAB II

LABEL RAMAH LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1)Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat mencantumkan Label Ramah Lingkungan Hidup.
(2)Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga sesuai dengan kewenangannya, dan diberikan kepada Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.
(3)Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup; dan
2. b.mekanisme pemberian Label Ramah Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Tata cara penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup terdiri atas:

a.kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup; dan
b.mekanisme pemberian Label Ramah Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.ramah lingkungan hidup yang meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk;
b.keberlanjutan proses produksi;
c.keberlanjutan sumber daya alam; dan/atau
d.legalitas.

Pasal 7

(1)Kriteria persyaratan perolehan Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.pemilihan bahan baku;
2. b.pemilihan bahan penunjang yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya;
3. c.pemilihan jenis energi untuk produksi;
4. d.proses pembuatan produk; dan/atau
5. e.pemanfaatan dan pasca pemanfaatan produk.
(2)Pemilihan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan:
1. a.aspek legalitas;
2. b.kandungan bahan baku yang berasal dari dalam negeri; dan
3. c.kandungan bahan yang bersifat dapat dipakai ulang, atau dapat didaur ulang atau mudah terurai secara alamiah.
(3)Pemilihan bahan baku untuk kandungan bahan baku yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup yang belum diproduksi di dalam negeri.

Pasal 8

(1)Kriteria keberlanjutan proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.pemilihan teknologi tepat guna;
2. b.penggunaan sumber daya air;
3. c.pemilihan bahan baku;
4. d.pemilihan energi;
5. e.pemilihan proses produksi;
6. f.pengelolaan limbah; dan
7. g.emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
(2)Pemilihan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan:
1. a.efisiensi penggunaan sumber daya alam;
2. b.pemilihan alat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
3. c.pemenuhan baku mutu lingkungan; dan
4. d.pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan kehutanan.

Pasal 9

Kriteria keberlanjutan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a.efisiensi penggunaan sumberdaya air;
b.efisiensi penggunaan sumberdaya energi; dan
c.efisiensi penggunaan bahan/material sebagai bahan baku dan/atau bahan penunjang.

Pasal 10

Kriteria legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a.pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan kehutanan;
b.pemenuhan persyaratan izin dalam pengambilan bahan baku;
c.pemenuhan persyaratan izin usaha pemanfaatan; dan
d.pemenuhan persyaratan asal usul sumber bahan baku atau sistem pelacakan/Chain of Custody (CoC).

Pasal 11

Kriteria Label Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diterapkan terhadap barang dan jasa:

a.berbasis penggunaan energi;
b.berbahan baku atau berbasis sumber daya alam; dan
c.berbahan daur ulang.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…