DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan kearsipan dan dokumentasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan persuratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, administrasi pelayanan terpadu satu pintu dan kearsipan dan dokumentasi;
b.penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
c.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
d.pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
e.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
f.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
g.pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa;
h.pembinaan urusan rumah tangga, urusan dalam, dan layanan kesehatan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta karya cetak;
i.fasilitasi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal; dan
j.melaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
1. 3.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b.Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
c.Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
d.Bagian Rumah Tangga Kementerian; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

5.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

6.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 36B

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36C

(1)Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

7.Ketentuan Lampiran I huruf B angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungn Hidup dan Kehutanan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2024 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.Struktur Organisasi Biro Umum MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…