DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 54 Tahun 2017

Nomor: 54
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA KERJA TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,penyimpanan,pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
5.Produk Samping adalah produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata kerja Tim Ahli Limbah B3 yang meliputi:
1. a.struktur Tim Ahli Limbah B3; dan
2. b.pelaksanaan evaluasi oleh Tim Ahli Limbah B3.
(2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan terhadap:
1. a.Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3;
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai produk samping.

BAB II

STRUKTUR TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

Tim Ahli Limbah B3 terdiri atas:

a.ketua;
b.sekretaris; dan
c.anggota.

Pasal 4

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.
(2)Ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3.

Pasal 5

(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dijabat oleh eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.
(2)Sekretaris Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3; dan
2. b.menata usaha bahan, surat, dokumen dan data administratif lainnya yang terkait dengan kegiatan Tim Ahli Limbah B3;
3. c.melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3;
4. d.melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping;
5. e.menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;
6. f.menyusun risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;
7. g.menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi Tim Ahli Limbah B3 kepada Menteri; dan
8. h.mendokumentasikan seluruh kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Ahli Limbah B3.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi ahli dibidang:

a.toksikologi;
b.kesehatan manusia;
c.proses industri;
d.kimia;
e.biologi; dan
f.pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 7

Susunan Tim Ahli Limbah B3 dan sekretariat Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan evaluasi dengan ketentuan:
1. a.melalui pertemuan yang dipimpin oleh ketua Tim Ahli Limbah B3;
2. b.dihadiri oleh anggota Tim Ahli Limbah B3 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Ahli Limbah B3; dan
3. c.dihadiri oleh pemohon, untuk evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 atau evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai Produk Samping.
(2)Dalam hal ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan hadir, pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 dipimpin oleh sekretaris atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Tim Ahli Limbah B3.
(3)Dalam hal anggota Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan hadir, anggota Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan:
1. a.keterangan ketidakhadiran; dan
2. b.tanggapan dan masukan secara tertulis kepada Ketua Tim Ahli melalui Sekretariat.
(4)Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tidak hadir, pemohon memberi kuasa kepada wakilnya untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam pertemuan evaluasi Limbah B3.

Pasal 9

(1)Setiap hasil pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 disusun dalam bentuk risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.
(2)Risalah pertemuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat, anggota Tim Ahli Limbah B3 yang hadir, dan pemohon atau wakilnya.
(3)Risalah pertemuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rekomendasi Tim Ahli Limbah B3.

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Tim Ahli Limbah B3 melakukan evaluasi terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3, berdasarkan tugas dari Menteri.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
1. a.hasil Uji Karakteristik Limbah B3;
2. b.proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah; dan
3. c.bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
(3)Identifikasi dan analisis terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penjelasan mengenai metode pengambilan contoh uji dan metode uji karakteristik;
2. b.dokumentasi pengambilan contoh uji dan pelaksanaan uji;
3. c.salinan sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 yang diterbitkan oleh laboratorium uji;
4. d.kelengkapan parameter uji karakteristik; dan
5. e.standar hasil uji karakteristik.
(4)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Ahli Limbah B3 memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
1. a.ketepatan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
2. b.ketepatan metode uji karakteristik Limbah B3;
3. c.kesahihan hasil pengumpulan contoh uji karakteristik Limbah B3;
4. d.kesahihan hasil uji karakteristik Limbah B3; dan
5. e.pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
(5)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Limbah B3 dapat mengambil sampel Limbah dari beberapa usaha dan/atau kegiatan yang sama dan/atau sejenis.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.

Pasal 11

(1)Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi mengenai:
1. a.identitas Limbah;
2. b.dasar pertimbangan disusunnya rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan; dan
3. c.kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
(3)Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan:
1. a.Limbah B3 kategori 1; atau
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(4)Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan Limbah nonB3.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA KERJA TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,penyimpanan,pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
5.Produk Samping adalah produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.
6.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata kerja Tim Ahli Limbah B3 yang meliputi:
1. a.struktur Tim Ahli Limbah B3; dan
2. b.pelaksanaan evaluasi oleh Tim Ahli Limbah B3.
(2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan terhadap:
1. a.Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3;
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai produk samping.

BAB II

STRUKTUR TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

Tim Ahli Limbah B3 terdiri atas:

a.ketua;
b.sekretaris; dan
c.anggota.

Pasal 4

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.
(2)Ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3.

Pasal 5

(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dijabat oleh eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.
(2)Sekretaris Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3; dan
2. b.menata usaha bahan, surat, dokumen dan data administratif lainnya yang terkait dengan kegiatan Tim Ahli Limbah B3;
3. c.melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3;
4. d.melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping;
5. e.menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;
6. f.menyusun risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;
7. g.menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi Tim Ahli Limbah B3 kepada Menteri; dan
8. h.mendokumentasikan seluruh kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Ahli Limbah B3.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi ahli dibidang:

a.toksikologi;
b.kesehatan manusia;
c.proses industri;
d.kimia;
e.biologi; dan
f.pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 7

Susunan Tim Ahli Limbah B3 dan sekretariat Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan evaluasi dengan ketentuan:
1. a.melalui pertemuan yang dipimpin oleh ketua Tim Ahli Limbah B3;
2. b.dihadiri oleh anggota Tim Ahli Limbah B3 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Ahli Limbah B3; dan
3. c.dihadiri oleh pemohon, untuk evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 atau evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai Produk Samping.
(2)Dalam hal ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan hadir, pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 dipimpin oleh sekretaris atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Tim Ahli Limbah B3.
(3)Dalam hal anggota Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan hadir, anggota Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan:
1. a.keterangan ketidakhadiran; dan
2. b.tanggapan dan masukan secara tertulis kepada Ketua Tim Ahli melalui Sekretariat.
(4)Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tidak hadir, pemohon memberi kuasa kepada wakilnya untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam pertemuan evaluasi Limbah B3.

Pasal 9

(1)Setiap hasil pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 disusun dalam bentuk risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.
(2)Risalah pertemuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat, anggota Tim Ahli Limbah B3 yang hadir, dan pemohon atau wakilnya.
(3)Risalah pertemuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rekomendasi Tim Ahli Limbah B3.

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Tim Ahli Limbah B3 melakukan evaluasi terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3, berdasarkan tugas dari Menteri.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
1. a.hasil Uji Karakteristik Limbah B3;
2. b.proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah; dan
3. c.bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
(3)Identifikasi dan analisis terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penjelasan mengenai metode pengambilan contoh uji dan metode uji karakteristik;
2. b.dokumentasi pengambilan contoh uji dan pelaksanaan uji;
3. c.salinan sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 yang diterbitkan oleh laboratorium uji;
4. d.kelengkapan parameter uji karakteristik; dan
5. e.standar hasil uji karakteristik.
(4)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Ahli Limbah B3 memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
1. a.ketepatan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
2. b.ketepatan metode uji karakteristik Limbah B3;
3. c.kesahihan hasil pengumpulan contoh uji karakteristik Limbah B3;
4. d.kesahihan hasil uji karakteristik Limbah B3; dan
5. e.pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
(5)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Limbah B3 dapat mengambil sampel Limbah dari beberapa usaha dan/atau kegiatan yang sama dan/atau sejenis.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.

Pasal 11

(1)Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi mengenai:
1. a.identitas Limbah;
2. b.dasar pertimbangan disusunnya rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan; dan
3. c.kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
(3)Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan:
1. a.Limbah B3 kategori 1; atau
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(4)Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan Limbah nonB3.