DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 55 Tahun 2015

Nomor: 55
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA UJI KARAKTERISTIK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure), yang selanjutnya disingkat dengan TCLP, adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
5.Uji Toksikologi Lethal Dose-50, yang selanjutnya disebut dengan LD50, adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
6.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
7.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
8.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.
10.Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Tim Ahli, adalah para ahli yang ditugaskan oleh Menteri untuk mengevaluasi permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3 dan usulan penambahan Limbah B3.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur tata cara uji karakteristik Limbah B3.

Pasal 3

(1)Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:
1. a.Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan/atau Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
(2)Uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri.
(3)Uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Setiap Orang kepada Menteri.
(4)Limbah B3 yang dapat diajukan permohonan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
1. a.berasal dari proses produksi yang digunakan bersifat tetap dan konsisten;
2. b.menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang bersifat tetap dan konsisten; dan
3. c.Limbah B3 yang dihasilkan bersifat tetap dan konsisten.

Pasal 4

(1)Menteri melakukan evaluasi dan penetapan terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Penetapan terhadap hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa:
1. a.Limbah B3 kategori 1;
2. b.Limbah B3 kategori 2; atau
3. c.Limbah nonB3.
(3)Penetapan terhadap hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berupa:
1. a.pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3; atau
2. b.penolakan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri membentuk Tim Ahli.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengevaluasi kerangka acuan uji karakteristik Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3;
2. b.mengevaluasi hasil uji karakteristik Limbah B3 yang terindikasi Limbah B3 dan Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; dan
3. c.memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, anggota Tim Ahli memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
1. a.ketepatan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
2. b.ketepatan metode uji karakteristik Limbah B3;
3. c.ketepatan penerapan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
4. d.ketepatan penerapan metode uji karakteristik Limbah B3;
5. e.kesahihan hasil pengumpulan contoh uji karakteristik Limbah B3;
6. f.kesahihan hasil uji karakteristik Limbah B3;
7. g.kesesuaian proses produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Limbah B3 yang diajukan proses pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3;
8. h.pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan; dan
9. i.kelayakan Limbah B3 untuk dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
(4)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.diketuai oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.
2. b.keanggotaannya terdiri dari ahli di bidang:
  1. 1.toksikologi;
  2. 2.kesehatan manusia;
  3. 3.proses industri;
  4. 4.kimia;
  5. 5.biologi; dan
  6. 6.pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.
3. c.dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim Ahli.
(5)Penunjukan, susunan keanggotaan dan perincian tugas dan fungsi Tim Ahli dan sekretariat Tim Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 6

Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan:

a.pengambilan contoh uji; dan
b.uji karakteristik.

Pasal 7

Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan metode:

a.Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 6989.59:2008, Air dan air Limbah - Bagian 59: Metoda Pengambilan Contoh Air Limbah, untuk pengambilan contoh uji Limbah B3 cair; dan/atau
b.Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Waste Sampling Draft Technical Guidance – Planning, Implementation, and Assesment (EPA 530-D-02-002, August 2002) Office of Solid Waste, United States - Environmental Protection Agency (US-EPA), untuk pengambilan contoh uji Limbah B3 padat.

Pasal 8

(1)Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berurutan, meliputi uji:
1. a.mudah meledak;
2. b.mudah menyala;
3. c.reaktif;
4. d.infeksius;
5. e.korosif;
6. f.beracun melalui TCLP;
7. g.beracun melalui uji toksikologi LD50; dan
8. h.beracun melalui uji toksikologi sub-kronis.
(2)Jika salah satu uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui memenuhi karakteristik Limbah B3, urutan pengujian karakteristik Limbah B3 selanjutnya tidak perlu dilakukan.

Pasal 9

(1)Uji karakteristik mudah meledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode uji Methods of Evaluating Explosive Reactivity of Explosive-Contaminated Solid Waste Substances-Report of Investigations 9217, Bureau of Mines, United States Department of The Interior.
(2)Uji karakteristik mudah menyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode uji:
1. a.Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 7184.3:2011. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) – Bagian 3: Cara Uji Titik Nyala Dalam Limbah Cair dan Semi Padat; atau
2. b.metode 1030 – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Ignitability Of Solids.
(3)Uji karakteristik reaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan dengan metode uji:
1. a.metode 1040 – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Test Method For Oxidizing Solids; dan
2. b.metode 1050 – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Test Methods To Determine Substances Likely To Spontaneously Combust.
(4)Uji karakteristik infeksius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan metode Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - American Public Health Association - American Water Works Association (APHA-AWWA):
1. a.9260, untuk bakteria;
2. b.9510, untuk virus enterik; dan
3. c.9610, untuk fungi, yang hasil ujinya dibandingkan dengan daftar mikroorganisme penyebab infeksi yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
(5)Uji karakteristik korosif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan metode uji:
1. a.metode:
  1. 1.Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 06- 6989.11:2004. Air dan Air Limbah - Bagian 11: Cara Uji Derajat Keasaman (pH) dengan Menggunakan Alat pH meter, untuk Limbah B3 cair; atau
  2. 2.9045D – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Soil and Waste pH, untuk Limbah B3 padat; dan
2. b.metode 404: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Acute Dermal Irritation/Corrosion, untuk Limbah B3 cair dan Limbah B3 padat.
(6)Uji karakteristik beracun melalui TCLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan dengan metode uji 1311– United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Toxicity Characteristic Leaching Procedure.
(7)Uji karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan dengan metode uji Metode 425: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guideline For Testing Of Chemicals, Acute Oral Toxicity – Up-and-Down Procedure.
(8)Uji karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub- kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dilakukan dengan metode uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Menteri menugaskan pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk melakukan uji karakteristik Limbah B3.
(2)Tata cara uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.
(3)Hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 disampaikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 kepada Menteri.
(4)Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.penjelasan mengenai metode pengambilan contoh uji dan metode uji karakteristik;
2. b.hasil uji karakteristik Limbah B3;
3. c.dokumentasi pengambilan contoh uji dan pelaksanaan uji; dan
4. d.salinan sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 yang diterbitkan oleh laboratorium uji.
(5)Format laporan hasil uji sebagaimana pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Menteri menugaskan Tim Ahli melakukan evaluasi terhadap laporan hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap laporan hasil uji karakteristik paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
(3)Tim Ahli melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri berupa rekomendasi penetapan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Limbah;
2. b.dasar pertimbangan rekomendasi; dan
3. c.kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA UJI KARAKTERISTIK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure), yang selanjutnya disingkat dengan TCLP, adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
5.Uji Toksikologi Lethal Dose-50, yang selanjutnya disebut dengan LD50, adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
6.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
7.Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
8.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.
10.Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Tim Ahli, adalah para ahli yang ditugaskan oleh Menteri untuk mengevaluasi permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3 dan usulan penambahan Limbah B3.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur tata cara uji karakteristik Limbah B3.

Pasal 3

(1)Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:
1. a.Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan/atau Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
(2)Uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri.
(3)Uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Setiap Orang kepada Menteri.
(4)Limbah B3 yang dapat diajukan permohonan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
1. a.berasal dari proses produksi yang digunakan bersifat tetap dan konsisten;
2. b.menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang bersifat tetap dan konsisten; dan
3. c.Limbah B3 yang dihasilkan bersifat tetap dan konsisten.

Pasal 4

(1)Menteri melakukan evaluasi dan penetapan terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
(2)Penetapan terhadap hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa:
1. a.Limbah B3 kategori 1;
2. b.Limbah B3 kategori 2; atau
3. c.Limbah nonB3.
(3)Penetapan terhadap hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berupa:
1. a.pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3; atau
2. b.penolakan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri membentuk Tim Ahli.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengevaluasi kerangka acuan uji karakteristik Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3;
2. b.mengevaluasi hasil uji karakteristik Limbah B3 yang terindikasi Limbah B3 dan Limbah B3 yang akan dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; dan
3. c.memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, anggota Tim Ahli memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
1. a.ketepatan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
2. b.ketepatan metode uji karakteristik Limbah B3;
3. c.ketepatan penerapan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
4. d.ketepatan penerapan metode uji karakteristik Limbah B3;
5. e.kesahihan hasil pengumpulan contoh uji karakteristik Limbah B3;
6. f.kesahihan hasil uji karakteristik Limbah B3;
7. g.kesesuaian proses produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Limbah B3 yang diajukan proses pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3;
8. h.pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan; dan
9. i.kelayakan Limbah B3 untuk dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
(4)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.diketuai oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.
2. b.keanggotaannya terdiri dari ahli di bidang:
  1. 1.toksikologi;
  2. 2.kesehatan manusia;
  3. 3.proses industri;
  4. 4.kimia;
  5. 5.biologi; dan
  6. 6.pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.
3. c.dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim Ahli.
(5)Penunjukan, susunan keanggotaan dan perincian tugas dan fungsi Tim Ahli dan sekretariat Tim Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 6

Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan:

a.pengambilan contoh uji; dan
b.uji karakteristik.

Pasal 7

Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan metode:

a.Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 6989.59:2008, Air dan air Limbah - Bagian 59: Metoda Pengambilan Contoh Air Limbah, untuk pengambilan contoh uji Limbah B3 cair; dan/atau
b.Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Waste Sampling Draft Technical Guidance – Planning, Implementation, and Assesment (EPA 530-D-02-002, August 2002) Office of Solid Waste, United States - Environmental Protection Agency (US-EPA), untuk pengambilan contoh uji Limbah B3 padat.

Pasal 8

(1)Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berurutan, meliputi uji:
1. a.mudah meledak;
2. b.mudah menyala;
3. c.reaktif;
4. d.infeksius;
5. e.korosif;
6. f.beracun melalui TCLP;
7. g.beracun melalui uji toksikologi LD50; dan
8. h.beracun melalui uji toksikologi sub-kronis.
(2)Jika salah satu uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui memenuhi karakteristik Limbah B3, urutan pengujian karakteristik Limbah B3 selanjutnya tidak perlu dilakukan.

Pasal 9

(1)Uji karakteristik mudah meledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode uji Methods of Evaluating Explosive Reactivity of Explosive-Contaminated Solid Waste Substances-Report of Investigations 9217, Bureau of Mines, United States Department of The Interior.
(2)Uji karakteristik mudah menyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode uji:
1. a.Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 7184.3:2011. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) – Bagian 3: Cara Uji Titik Nyala Dalam Limbah Cair dan Semi Padat; atau
2. b.metode 1030 – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Ignitability Of Solids.
(3)Uji karakteristik reaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan dengan metode uji:
1. a.metode 1040 – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Test Method For Oxidizing Solids; dan
2. b.metode 1050 – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Test Methods To Determine Substances Likely To Spontaneously Combust.
(4)Uji karakteristik infeksius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan metode Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - American Public Health Association - American Water Works Association (APHA-AWWA):
1. a.9260, untuk bakteria;
2. b.9510, untuk virus enterik; dan
3. c.9610, untuk fungi, yang hasil ujinya dibandingkan dengan daftar mikroorganisme penyebab infeksi yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
(5)Uji karakteristik korosif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan metode uji:
1. a.metode:
  1. 1.Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 06- 6989.11:2004. Air dan Air Limbah - Bagian 11: Cara Uji Derajat Keasaman (pH) dengan Menggunakan Alat pH meter, untuk Limbah B3 cair; atau
  2. 2.9045D – United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Soil and Waste pH, untuk Limbah B3 padat; dan
2. b.metode 404: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Acute Dermal Irritation/Corrosion, untuk Limbah B3 cair dan Limbah B3 padat.
(6)Uji karakteristik beracun melalui TCLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan dengan metode uji 1311– United States Environmental Protection Agency (US-EPA): Toxicity Characteristic Leaching Procedure.
(7)Uji karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan dengan metode uji Metode 425: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guideline For Testing Of Chemicals, Acute Oral Toxicity – Up-and-Down Procedure.
(8)Uji karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub- kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dilakukan dengan metode uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Menteri menugaskan pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk melakukan uji karakteristik Limbah B3.
(2)Tata cara uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.
(3)Hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 disampaikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 kepada Menteri.
(4)Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.penjelasan mengenai metode pengambilan contoh uji dan metode uji karakteristik;
2. b.hasil uji karakteristik Limbah B3;
3. c.dokumentasi pengambilan contoh uji dan pelaksanaan uji; dan
4. d.salinan sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 yang diterbitkan oleh laboratorium uji.
(5)Format laporan hasil uji sebagaimana pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Menteri menugaskan Tim Ahli melakukan evaluasi terhadap laporan hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap laporan hasil uji karakteristik paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
(3)Tim Ahli melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri berupa rekomendasi penetapan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Limbah;
2. b.dasar pertimbangan rekomendasi; dan
3. c.kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah.