DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Mei 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 48);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan kelas jabatan yang dibayarkan sesuai capaian kinerja.
2.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
3.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
4.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
5.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.
6.Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada jam masuk dan/atau pulang kerja.
7.Terlambat Masuk Kerja adalah pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengisi Daftar Hadir setelah jam Masuk Kerja yang ditentukan.
8.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
9.Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuat setiap hari dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
10.Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
13.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan capaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain berdasarkan pertimbangan capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Tunjangan Kinerja juga ditentukan berdasarkan disiplin kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyesuaian Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 5

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
4. d.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjalani Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
(2)Selain kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunjangan kinerja juga tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak diizinkan masuk kerja;
3. c.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperbantukan pada badan atau instansi lain di luar lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. e.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN Aparatur Sipil Negara; dan
6. f.Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memperoleh penugasan mengikuti post doctoral.
(3)Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan kembali terhitung sejak bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB III

PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

Penentuan besaran Tunjangan Kinerja dihitung dengan mempertimbangkan:

a.capaian kinerja; dan
b.disiplin kehadiran.

Pasal 7

(1)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai.
(2)Hasil penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian pejabat penilai kinerja atas Laporan Kinerja Pegawai.

Pasal 8

(1)Setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai setiap hari kerja.
(2)Laporan Kinerja Pegawai dibuat secara elektronik atau manual.
(3)Laporan Kinerja Pegawai elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat melalui sistem perekaman kehadiran.
(4)Laporan Kinerja Pegawai manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikecualikan untuk membuat Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
1. a.sedang menjalankan tugas belajar;
2. b.sedang mengikuti sekolah penelitian atau research school pada saat on campus;
3. c.sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau program pelatihan yang berdurasi singkat; atau
4. d.sedang menjalani Cuti.

Pasal 9

Disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.

Pasal 10

Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 11

(1)Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu tidak termasuk jam istirahat.
(2)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.hari senin sampai dengan hari kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
2. b.hari jumat hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…