DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 62 Tahun 2019

Nomor: 62
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Persyaratan Areal dalam IUPHHK-HTI; b. Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI; c. Sistem Silvikultur, Jenis Tanaman, Pola Pengelolaan, dan Pola Tanam; d. Pengembangan Riset dan Teknologi serta Penyediaan Benih Unggul; dan e. Kelola Sosial dan Lingkungan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan hutan tanaman industri sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
14.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
15.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT- II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT- II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);
18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT- II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT- II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/ 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 360);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524);
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
24.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 448);
25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
3.Sistem Silvikultur adalah sistem budi daya hutan atau sistem teknik bercocok tanam hutan mulai memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman, dan memanen.
4.Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.
5.Penataan Areal Kerja adalah pengaturan peruntukan areal kerja IUPHHK-HTI sebagai areal Budi Daya dan Kawasan Lindung.
6.Areal Budi Daya adalah areal yang diperuntukkan dengan tujuan produksi guna mendukung pemenuhan bahan baku industri melalui kegiatan penanaman berupa tanaman hutan berkayu, tanaman budi daya tahunan yang berkayu, dan tanaman jenis lainnya.
7.Kawasan Lindung adalah areal yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8.Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
9.Agroforestri dalam Areal IUPHHK-HTI adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha hutan tanaman dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
10.Tanaman Energi adalah tanaman yang diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan energi terbarukan yang berasal dari sumber nabati baik berupa biomassa, biofuel, dan tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu.
11.Multi Sistem Silvikultur yang selanjutnya disingkat MSS adalah penerapan lebih dari satu sistem silvikultur dalam satu periode rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan serta meningkatkan nilai finansial dan ekonomi pemanfaatan/pengusahaan hutan.
12.Tebang Habis Permudaan Buatan yang selanjutnya disingkat THPB adalah sistem silvikultur yang diterapkan pada hutan bekas tebangan (logged over area) atau pada hutan tanaman pada hutan produksi di areal IUPHHK- HTI berdasarkan RKUPHHK-HTI.
13.Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TPTI adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan penebangan dilakukan secara tebang pilih individu dengan limit diameter.
14.Tebang Pilih Tanam Jalur yang selanjutnya disingkat TPTJ adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan penanaman dilakukan secara jalur.
15.Tebang Rumpang yang selanjutnya disingkat TR adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan penebangan dilakukan secara rumpang.
16.Tebang Jalur Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TJTI adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan penebangan dan penanaman dilakukan pada jalur tebang.
17.Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati dan hewani beserta produk turunan dan budi daya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
18.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
19.Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut.
20.Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat FLEG adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.
21.Fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.
22.Puncak Kubah Gambut adalah areal pada kubah Gambut yang mempunyai topografi paling tinggi dari wilayah sekitarnya yang penentuannya berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air (water balance).
23.Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pemegang IUPHHK-HTI.
24.Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan yang bermukim di dalam kawasan Hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
25.Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHK-HTI, antara lain berupa kantor, mess, jalan, menara pengawas, kanal, sekat bakar, dan embung.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
27.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Persyaratan Areal dalam IUPHHK-HTI;
b.Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI;
c.Sistem Silvikultur, Jenis Tanaman, Pola Pengelolaan, dan Pola Tanam;
d.Pengembangan Riset dan Teknologi serta Penyediaan Benih Unggul; dan
e.Kelola Sosial dan Lingkungan.

BAB II

PENANAMAN JENIS TANAMAN Penanaman jenis tanaman dalam hutan tanaman industri, meliputi

Pasal 3

(1)Areal IUPHHK-HTI merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Biasa yang tidak dibebani izin atau hak pengelolaan dan berada pada kawasan hutan yang tidak produktif.
(2)Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan oleh Menteri dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi.
(3)Tata cara pemberian IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENERAPAN, POLA TANAM DAN POLA AGROFORESTRI A. Penerapan Agroforestri Tanaman yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTI untuk penyediaan penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan menerapkan agroforestri berdasarkan azas kelestarian dan didominasi jenis tanaman berkayu.

Pasal 4

Penataan pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, yang didasarkan pada hasil identifikasi dan analisa areal IUPHHK- HTI.

Pasal 5

(1)Identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas kriteria:
1. a.kriteria-1, kawasan hutan:
  1. 1.yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
  2. 2.dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi antara lain regosol, litosol, organosol, dan renzina; dan/atau
  3. 3.dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.
2. b.kriteria-2, kawasan hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa;
3. c.kriteria-3, sempadan sungai, mata air, waduk, danau, dan jurang dengan radius, atau jarak sampai dengan:
  1. 1.500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  2. 2.200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  3. 3.100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  4. 4.50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; atau
  5. 5.2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
4. d.kriteria-4, sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
5. e.kriteria-5, kawasan penyangga (buffer zone) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi;
6. f.kriteria-6, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL);
7. g.kriteria-7, kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; dan
8. h.kriteria-8, kawasan rawan terhadap bencana alam.
(2)Hasil identifikasi dan analisis areal kerja IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.areal bekas tebangan yang masih berhutan yang dipertahankan untuk kawasan lindung;
2. b.areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan;
3. c.areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan;
4. d.areal hutan alam yang memiliki karakterisitik sumberdaya hutan yang dapat diusahakan dengan sistem silvikultur THPB dan selain THPB; dan
5. e.perubahan fungsi kawasan hutan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja.

Pasal 6

(1)Informasi hasil identifikasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai dasar untuk penataan areal kerja IUPHHK-HTI yang meliputi:
1. a.Areal Budi Daya; dan
2. b.Kawasan Lindung.
(2)Areal Budi Daya dan/atau Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana.
(3)Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur:
1. a.pemegang IUPHHK-HTI dapat memanfaatkan material antara lain berupa batuan, pasir, tanah gambut yang ada dalam areal kerja IUPHHK- HTI/wilayah pengelolaannya untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial; dan
2. b.pembangunan sarana dan prasarana di dalam areal IUPHHK-HTI tidak diperlukan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

(1)Rencana penataan areal kerja IUPHHK-HTI disajikan dalam bentuk peta dengan dilengkapi keterangan dari fungsi setiap areal.
(2)Pewarnaan dalam peta penataan areal kerja IUPHHK-HTI berdasarkan fungsi arealnya meliputi:
1. a.Areal Budi Daya dengan warna kuning; dan
2. b.Kawasan Lindung dengan warna merah.
(3)Peta penataan areal kerja IUPHHK-HTI dilengkapi tabel luas dan prosentase Areal Budi Daya dan Kawasan Lindung.

Pasal 8

(1)Areal Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diarahkan pada bentangan areal kerja berdasarkan identifikasi areal kerja.
(2)Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diarahkan pada areal Puncak Kubah Gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi.
(3)Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diperuntukkan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen (PUP), tempat penimbunan atau pengumpulan kayu, basecamp, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran hutan, embung, kanal, sekat bakar, sekat bakar berupa kanal, persemaian, sarana penelitian dan pengembangan, dan sarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

(1)Dalam hal areal IUPHHK-HTI berada pada Ekosistem Gambut, pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan penataan areal Ekosistem Gambut di areal kerjanya yang dituangkan dalam RKUPHHK-HTI dengan berdasarkan pada:
1. a.rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; atau
2. b.peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
(3)Dalam hal peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum ditetapkan, menggunakan peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) dan/atau peta fungsi Ekosistem Gambut terkoreksi.
(4)Dalam hal hasil penataan areal Ekosistem Gambut di areal kerja IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada FLEG wajib dialokasikan sebagai Kawasan Lindung dan yang berada pada fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut dapat dialokasikan sebagai Areal Budi Daya.
(5)FLEG dapat dimanfaatkan secara terbatas dengan tidak melampaui kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut untuk kegiatan:
1. a.penelitian;
2. b.ilmu pengetahuan;
3. c.pendidikan;
4. d.pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
5. e.jasa lingkungan.

Pasal 10

(1)Penataan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 menjadi dasar penyusunan RKUPHK-HTI.
(2)Penyusunan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…