DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2019

Nomor: 64
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan kayu dan/atau pengenaan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan yang telah memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir:
1. 1.merupakan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
2. 2.merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri;
c.bahwa kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, areal tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atau kawasan Hutan Produksi, disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan perubahan peruntukan kawasan hutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk meningkatkan tertib pemanfaatan kayu dan mengamankan hak negara atas kayu pada kawasan hutan yang telah diterbitkan keputusan pelepasan kawasan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT- II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 775);
12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT- II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 776);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 9/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1676);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1677); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN/ATAU PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, yang diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atau Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
2.Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan yang diterbitkan oleh Menteri mengenai Pelepasan Kawasan Hutan.
3.Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin di luar kehutanan dari kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan telah dilepas atau kawasan Hutan Produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan.
4.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
5.Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
6.Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
7.Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kehutanan di daerah provinsi.
9.Balai Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat BPHP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
10.Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat BPKH adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
11.Pemegang Izin Usaha Perkebunan adalah pemegang izin perkebunan yang telah memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atau Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari.
14.Kepala Dinas Provinsi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kehutanan di daerah Provinsi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan kayu dan/atau pengenaan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan yang telah memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.
(2)Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
1. a.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; atau
2. b.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin tertib pemanfaatan kayu dan hak-hak negara berupa PNBP hasil hutan kayu dari pembukaan lahan pada areal Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan:

a.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; atau
b.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

BAB II

IDENTIFIKASI DAN TELAAHAN KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Pasal 4

(1)Kepala Dinas Provinsi melakukan identifikasi dan telaahan atas pemanfaatan kayu dan/atau pengenaan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan yang memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.
(2)Untuk melaksanakan identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi membentuk tim yang terdiri dari unsur:
1. a.Dinas Provinsi;
2. b.BPHP; dan
3. c.BPKH.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan identifikasi dan telaahan pada instansi terkait di provinsi serta melaporkannya kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat tugas dari Kepala Dinas Provinsi.
(4)Hasil identifikasi dan telaahan meliputi:
1. a.Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan;
2. b.Izin Usaha Perkebunan;
3. c.luas areal kebun yang telah memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri;
4. d.luas areal kebun yang telah dilakukan pembukaan lahan;
5. e.luas areal kebun yang direncanakan akan dilakukan pembukaan lahan;
6. f.pemenuhan kewajiban pengenaan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan yang telah dilakukan pembukaan lahan; dan
7. g.penghimpunan data dan informasi yang terkait.
(5)Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN PENGENAAN PNBP ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 5

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terhadap hasil hutan kayu yang direncanakan akan ditebang, dilakukan dengan pemberian IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terhadap hasil hutan kayu yang telah ditebang, pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib membayar lunas PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan.

Pasal 7

(1)Pengenaan PNBP terhadap hasil hutan kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas Provinsi menugaskan tim yang terdiri dari Dinas Provinsi, BPHP, dan BPKH untuk menentukan taksiran:
1. a.luas bukaan lahan;
2. b.potensi volume kayu pada masing-masing tutupan lahan; dan
3. c.kelompok jenis dan kelompok sortimen volume kayu yang telah ditebang.
(2)Penentuan taksiran untuk luas bukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penafsiran citra satelit oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau BPKH.
(3)Penentuan taksiran untuk:
1. a.potensi volume kayu pada masing-masing tutupan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
2. b.kelompok jenis dan kelompok sortimen volume kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat atau hasil kajian akademis/ilmiah.
(4)Dalam hal tidak ada data hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat, taksiran volume kayu yang telah ditebang, merupakan hasil perkalian antara taksiran luas dengan taksiran potensi tegakan.
(5)Taksiran potensi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pendekatan hasil Checking Timber Cruising tertinggi oleh Wasganis PHPL pada areal pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/usaha perkebunan/pinjam pakai kawasan hutan.
(6)Hasil Checking Timber Cruising tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sebagai kayu bulat kelompok jenis meranti/kelompok komersil satu.
(7)Hasil penentuan taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR ditandatangani oleh tim serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tim menandatangani berita acara.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal dapat melakukan supervisi atas pelaksanaan penentuan taksiran dan perhitungan pembayaran PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan.
(2)Berdasarkan laporan tim, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Kepala Dinas Provinsi menetapkan Keputusan tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan.
(3)Dalam hal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender Kepala Dinas Provinsi tidak menetapkan Keputusan tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan, Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender menerbitkan surat tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan.
(4)Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan berlaku dan melekat sebagai IPK untuk proses pelunasan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan.
(5)Pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan wajib melunasi tagihan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan Pengenaan Iuran Kehutanan pada Areal Izin Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REBUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1434 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…