DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 65 Tahun 2019

Nomor: 65
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan dilakukan melalui: a. Ressettlement; b. perubahan batas kawasan hutan; c. Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau d. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ditetapkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain permukiman masyarakat;
c.bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum atas areal permukiman masyarakat dalam kawasan hutan perlu diatur tata cara penyelesaian areal permukiman dalam kawasan hutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
12. 13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. 14.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 608);
14. 15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 738);
15. 16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
16. 17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1677); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN AREAL PERMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
2.Areal Permukiman adalah areal yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, perkampungan, kelompok hunian termasuk sarana prasarana umum dan sosial.
3.Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi dan atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan.
4.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
5.Ressettlement adalah pemindahan pemukiman penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7.Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.
8.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan.
9.Kepala Dinas Provinsi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kehutanan di daerah provinsi.
10.Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan.
11.Kementerian adalah kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

PENYELESAIAN AREAL PERMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 2

(1)Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan dilakukan melalui:
1. a.Ressettlement;
2. b.perubahan batas kawasan hutan;
3. c.Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau
4. d.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
(2)Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap areal yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, perkampungan kelompok hunian, serta sarana umum dan sarana sosial.

Pasal 3

(1)Dalam hal Areal Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada pada areal izin pemanfaatan hutan, Menteri melakukan perubahan areal kerja izin pemanfaatan hutan dengan mengeluarkan Areal Permukiman.
(2)Dalam hal Areal Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada pada areal kerja pengelolaan Perum Perhutani maka Areal Permukiman dikeluarkan dari rencana pengaturan kelestarian usaha Perum Perhutani.
(3)Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.keberadaan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini;
2. b.jumlah masyarakat yang bermukim paling sedikit 10 (sepuluh) kepala keluarga; dan/atau
3. c.terdapat sarana prasarana umum dan sosial yang mendukung Permukiman.
(4)Areal Kriteria permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk permukiman yang bersifat non-komersil.

Pasal 4

(1)Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan melalui Resettlement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
1. a.Kawasan Hutan Konservasi; atau
2. b.Kawasan Hutan Lindung yang masih memenuhi kriteria sebagai hutan lindung.
(2)Penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan proporsi luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.
(3)Tata cara penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan pada:
1. a.Kawasan Hutan Produksi pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; atau
2. b.Kawasan Hutan Lindung yang tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.
(2)Tata cara penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan dilakukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan pada:
1. a.Kawasan Hutan Produksi pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; atau
2. b.Kawasan Hutan Lindung yang tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.
(2)Tata cara penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Pasal 7

Penyelesaian Areal Permukiman dalam kawasan hutan dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilakukan bagi yang tidak dapat menyediakan lahan pengganti dalam Tukar Menukar Kawasan Hutan.

BAB III

PENYELESAIAN PERMUKIMAN MELALUI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 8

Penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan berdasarkan:

a.permohonan oleh bupati/wali kota kepada Menteri, dengan rekomendasi dari gubernur; atau
b.hasil identifikasi dan verifikasi oleh tim yang dibentuk Menteri.

Pasal 9

(1)Permohonan penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus dilengkapi:
1. a.peta lokasi Areal Permukiman termasuk sarana umum dan sarana sosial antara lain jalan, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah yang dimohon;
2. b.daftar kepala keluarga dan jumlah jiwa;
3. c.fotokopi kartu keluarga;
4. d.fotokopi kartu tanda penduduk dari kepala keluarga; dan
5. e.sejarah keberadaan permukiman.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan.
(3)Dalam hal masih diperlukan informasi lapangan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
(4)Direktur Jenderal berdasarkan hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan usulan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk permukiman kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan peta kawasan hutan yang dimohon.

Pasal 10

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diketuai oleh Direktur Jenderal dengan anggota terdiri dari unsur:
1. a.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. b.Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
3. c.Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. d.Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
5. e.Perum Perhutani;
6. f.dinas provinsi;
7. g.pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
8. h.unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tim mengidentifikasi Areal Permukiman termasuk sarana umum dan sarana sosial antara lain jalan, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah.
(3)Berdasarkan hasil identifikasi Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim melakukan verifikasi Areal Permukiman di lapangan.
(4)Bupati/wali kota menyampaikan data Areal Permukiman yang diverifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa:
1. a.daftar kepala keluarga dan jumlah jiwa;
2. b.fotokopi kartu keluarga;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk dari kepala keluarga; dan
4. d.sejarah keberadaan permukiman.
(5)Direktur Jenderal berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Areal Permukiman di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan usulan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk permukiman kepada Sekretaris Jenderal dengan dilampiri:
1. a.peta kawasan hutan yang diidentifikasi; dan
2. b.jumlah dan nama kepala keluarga.

Pasal 11

(1)Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) melakukan penelaahan hukum.
(2)Berdasarkan penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan konsep Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan kepada Menteri.
(3)Menteri berdasarkan usulan dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…