DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2019

Nomor: 68
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pengukuran dan/atau pengujian, pembinaan dan pengendalian dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MENHUT-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
d.bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MENHUT-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1342);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGUKURAN DAN/ATAU PENGUJIAN HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
2.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
3.Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
4.Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlah dan volume/berat dari hasil hutan.
5.Pengujian adalah kegiatan menetapkan jenis, dan mutu (kualitas) Hasil Hutan.
6.Petugas yang Berwenang adalah petugas yang ditetapkan/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
7.Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari.
10.Direktur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan evaluasi terhadap Pengukuran dan/atau Pengujian hasil hutan.
11.Kepala Dinas adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kehutanan di daerah Provinsi.
12.Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari.

Pasal 2

(1)Pengaturan Pengukuran dan/atau Pengujian dimaksudkan untuk menentukan/menetapkan jenis, ukuran/dimensi, volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah fisik Hasil Hutan berdasarkan standar teknis kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengaturan Pengukuran dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.sebagai dasar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.diperoleh hasil Pengukuran dan/atau Pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.sebagai dasar pencatatan dan pelaporan penatausahaan Hasil Hutan.
(3)Pengukuran dan/atau Pengujian meliputi Pengukuran dan/atau Pengujian atas benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

BAB II

TATA CARA PENGUKURAN DAN/ATAU PENGUJIAN

Pasal 3

(1)Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukan Pengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang/Tenaga yang Berkompeten.
(2)Petugas yang Berwenang/Tenaga yang Berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan GANISPHPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukan penetapan jenis, Pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah oleh pihak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pengukuran dan/atau Pengujian dilakukan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peralatan Pengukuran dan Pengujian hasil hutan dilakukan kalibrasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengukuran dan/atau Pengujian terhadap Hasil Hutan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)Direktur melaksanakan pembinaan Pengukuran dan/atau Pengujian terhadap Hasil Hutan.
(2)Kepala Dinas dan Kepala Balai melakukan pengendalian Pengukuran dan/atau Pengujian terhadap Hasil Hutan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MENHUT- II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
b.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-SET/2015 tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1587 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…