DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan diubah yaitu tentang Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Kawasan Hutan Produksi, pelaksanaan teknis dan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
31.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan;
32.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
33.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
34.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
35.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
36.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
37.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
38.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
39.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
40.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf i ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
(2)Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. b.pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. c.ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. d.panas bumi;
5. e.telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
6. f.jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
7. g.sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. h.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. i.fasilitas umum termasuk didalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
10. j.industri selain industri primer hasil hutan;
11. k.pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
12. l.prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. m.jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. n.pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
15. o.pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. p.pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
17. q.Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
(3)Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya.
(4)Bandar udara dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, hanya pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan Proyek Strategis Nasional.

2.Ketentuan huruf c) huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.
(2)IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi: 1) lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2 (satu berbanding dua); 2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu);
2. b.pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi: 1) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu); 2) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1 : 1 (satu berbanding satu);
3. c.izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk: a) pertahanan dan keamanan; b) prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; c) infrastruktur oleh instansi pemerintah yang bersifat non komersial; d) kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan eksplorasi lanjutan; e) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementera; f) religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; atau
4. d.IPPKH untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf c huruf c), dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling areal IPPKH sebagai bentuk perlindungan.
(3)Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

3.Ketentuan ayat (9) Pasal 10 ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan.
(2)Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berada pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.
(3)Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berada di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.
(4)Dalam hal luas IPPKH baik izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan maupun bukan pertambangan selain IPPKH untuk kegiatan eksplorasi pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi kuota, maka kelebihan kuota tersebut dijadikan sebagai pengurang kuota izin pinjam pakai untuk kegiatan pertambangan pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan adalah seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di pulau yang bersangkutan.
(6)Kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada areal kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan adalah seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kesatuan Pemangkuan Hutan.
(7)Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara berada pada Kawasan Hutan Lindung, kuota IPPKH yang dapat dipertimbangkan adalah 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan.
(8)Ketentuan kuota seluas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) antara lain dengan mempertimbangkan:
1. a.pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan
2. b.kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan kawasan hutan.
(9)Ketentuan kuota 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku bagi permohonan IPPKH untuk:
1. a.eksplorasi pertambangan;
2. b.jalan angkutan produksi pertambangan;
3. c.proyek strategis yang merupakan kerjasama antar Pemerintah;
4. d.operasi produksi pertambangan mineral untuk keperluan bahan baku fasilitas pengolahan pemurnian (smelter) yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan IPPKH;
5. e.operasi produksi pertambangan batubara yang seluruh produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi nasional yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan IPPKH;
6. f.kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada areal penggunaan lain yang kemudian areal penggunaan lain tersebut diubah menjadi kawasan hutan yang diperkenankan untuk penggunaan kawasan hutan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; atau
7. g.perpanjangan IPPKH sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku.
  1. 4.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), diantara huruf c dan huruf d ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c1, mengubah huruf c dan huruf d ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4)Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang:
1. a.dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam dan/atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat dan/atau Hutan Kemasyarakatan dan/atau Hutan Desa;
2. b.dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai “baik”;
3. c.merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
4. d.diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 (lima ratus) meter; dan
5. e.ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
(1a)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:
1. a.permohonan yang telah mendapat IPPKH untuk kegiatan eksplorasi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
2. b.permohonan perpanjangan IPPKH sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;
3. c.permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan; atau
4. d.kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada areal penggunaan lain yang kemudian areal penggunaan lain tersebut diubah menjadi kawasan hutan yang diperkenankan untuk penggunaan kawasan hutan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk:
1. a.perpanjangan areal IPPKH yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;
2. b.permohonan yang telah mendapat IPPKH untuk kegiatan eksplorasi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
3. c.kegiatan yang berdasarkan pertimbangan teknis tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; c.1. permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan dengan berdasarkan pertimbangan teknis tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; atau
4. d.kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf c sampai dengan huruf g.
(3)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf c1 yang berada pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
(4)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimohonkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.

5.Ketentuan huruf a, huruf d, huruf h ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
1. a.perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara yang berstatus clear and clean, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
2. b.lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
3. c.surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi mineral dan batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
4. d.rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan berdasarkan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan dan analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
5. e.pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
6. f.Izin Lingkungan;
7. g.peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
8. h.pakta integritas dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan:
  1. 1.sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
  2. 2.semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
  3. 3.tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
  4. 4.bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  5. 5.tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
  6. 6.melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  7. 7.dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau permohonan yang izin usahanya dikeluarkan oleh gubernur.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan untuk:
1. a.eksplorasi;
2. b.ketenagalistrikan, teknologi energi baru dan terbarukan;
3. c.jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
4. d.infrastruktur yang diajukan oleh instansi pemerintah;
5. e.jalan tol dan jalan kereta api;
6. f.pertanian dalam rangka ketahanan energi dan ketahanan pangan; atau
7. g.bandar udara dan pelabuhan umum yang merupakan proyek strategis nasional.
(4)Dalam hal rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencantumkan masa berlaku, maka rekomendasi gubernur dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan IPPKH paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

6.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilaporkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi atau surat secara manual, berupa:
1. a.telaah teknis persetujuan, dalam hal memenuhi ketentuan teknis; atau
2. b.telaah teknis penolakan, dalam hal tidak memenuhi ketentuan teknis.
(2)Berdasarkan arahan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi:
1. a.persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi mengeluarkan penolakan permohonan IPPKH atau mengeluarkan IPPKH berdasarkan komitmen.

8.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Berdasarkan IPPKH yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Direktur Jenderal mengakses dan mengunduh dari sistem Elektronik yang terintegrasi.
(2)Berdasarkan hasil akses dan unduhan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan telaahan teknis dan peta IPPKH kepada Sekretaris Jenderal.
(3)Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan peta IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang IPPKH dan peta lampirannya kepada Menteri.
(4)Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri tentang IPPKH dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan Keputusan Menteri tentang IPPKH dan peta lampiran.
(5)Keputusan Menteri tentang IPPKH dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dalam pelaksanaan IPPKH.

9.Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 54 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)IPPKH diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai perizinan di bidangnya atau keputusan tentang tahap kegiatan untuk:
1. a.kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara termasuk sarana dan prasarana;
2. b.instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi; dan
3. c.jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi.
(2)IPPKH diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi dan tidak dapat diperpanjang.
(2a)Dalam hal perizinan dibidangnya atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur jangka waktu pelaksanaan kegiatan eksplorasi, jangka waktu IPPKH diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)IPPKH diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk:
1. a.prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
2. b.penampungan korban bencana alam dan usahanya, yang bersifat sementara;
3. c.industri selain industri primer hasil hutan;
4. d.pertanian dalam rangka pertahanan pangan;
5. e.pertanian dalam rangka pertahanan energi; dan
6. f.kegiatan yang tidak memerlukan izin di bidangnya.
(4)IPPKH diberikan selama digunakan untuk kegiatan:
1. a.religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
2. b.pertahanan keamanan meliputi sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
3. c.prasarana penunjang keselamatan umum meliputi keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meterologi, klimatologi dan geofisika;
4. d.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya;
5. e.jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
6. f.fasilitas umum; dan
7. g.pembangunan bandar udara dan pelabuhan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional.
  1. 10.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 75 diubah dan menambah huruf baru yakni huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a.permohonan IPPKH yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Kementerian;
b.permohonan IPPKH untuk perizinan berusaha sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan, yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi;
c.perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku tetap diakui sampai jangka waktu perjanjian berakhir dan diubah menjadi IPPKH dengan kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dengan ketentuan: 1) diubah menjadi IPPKH pada saat perpanjangan pinjam pakai; 2) diubah menjadi IPPKH sebelum berakhirnya perjanjian pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari pemegang IPPKH; atau 3) pemegang perjanjian tetap dapat melanjutkan kegiatan pertambangan;
d.perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang telah dilakukan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, atau IPPKH yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan IPPKH dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dan kewajiban yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan berdasarkan hasil penelaahan;
e.pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau IPPKH untuk kegiatan yang merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dan telah dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas seluruh atau sebagian calon lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
f.pemegang IPPKH untuk kegiatan yang merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengunaan Kawasan hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dikenakan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sampai dengan berlakunya Peraturan ini;
g.pemegang IPPKH untuk kegiatan yang merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dan telah memperoleh penetapan areal penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tetap wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk pembangunan waduk dan bendungan, selanjutnya diproses melalui IPPKH dan terhadap lahan pengganti yang telah disediakan dan disetujui oleh Menteri tetap wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
i.pemegang IPPKH yang arealnya berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan, terhadap areal tersebut dikeluarkan dari IPPKH berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dengan tetap menyelesaikan kewajiban penanaman dalam rangka rehabitasi Daerah Aliran Sungai bagi pemegang izin dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabitasi Daerah Aliran Sungai;
j.perjanjian/IPPKH untuk kegiatan panas bumi yang arealnya berubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Konservasi sebelum terbitnya peraturan Menteri ini, perjanjian/IPPKH dinyatakan tetap berlaku sampai terbitnya izin sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur kegiatan pada Kawasan Hutan Konservasi;
k.permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, dapat diterbitkan IPPKH dengan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
l.persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian habis masa berlakunya, selanjutnya diubah menjadi IPPKH berdasarkan permohonan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan/atau
m.IPKKH yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah menyelesaikan kewajiban 1 (satu) tahun, kecuali kewajiban menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, diproses penetapan areal kerja IPPKH.
1. 11.Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…