DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Mei 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

1. Importir dapat mengimpor BPO atau HFC setelah memperoleh Persetujuan Impor; 2. Persetujuan Impor BPO atau HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Importir memperoleh Rekomendasi Persetujuan Impor; 3. Menteri memiliki kewenangan untuk penetapan alokasi impor nasional BPO atau HFC dan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC; 4. Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan alokasi impor nasional BPO atau HFC dan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC kepada Direktur Jenderal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Indonesia sebagai negara pihak Protokol Montreal yang telah mengesahkan Amendemen Kigali berkewajiban untuk mengendalikan konsumsi bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi importir bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon, perlu menyusun tata cara penerbitan rekomendasi persetujuan impor bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Hidrofluorokarbon; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment Beijing to Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Amendment Beijing) atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Ozon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment to Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Amendment Montreal) atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Ozon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);
8.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
9.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022 tentang Pengesahan Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan- Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya disebut BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2.Hidrofluorokarbon yang selanjutnya disebut HFC adalah senyawa yang tersusun atas atom hidrogen, floro, dan karbon, yang dapat dipergunakan sebagai pengganti BPO, dan berpotensi menyebabkan pemanasan global.
3.Alokasi Impor Nasional adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi BPO atau HFC untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5.Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
6.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
7.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
8.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
9.Persetujuan Impor adalah perizinan berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
10.Rekomendasi Persetujuan Impor adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor BPO atau HFC yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
12.Sistem Rekomendasi Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya disebut REKOMBPO adalah sistem pelayanan terpadu penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan secara online melalui portal resmi.
13.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
14.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15.Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Pasal 2

(1)Importir dapat mengimpor BPO atau HFC setelah memperoleh Persetujuan Impor.
(2)Persetujuan Impor BPO atau HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Importir memperoleh Rekomendasi Persetujuan Impor.
(3)Menteri memiliki kewenangan untuk penetapan alokasi impor nasional BPO atau HFC dan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC.
(4)Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan alokasi impor nasional BPO atau HFC dan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC kepada Direktur Jenderal.

BAB II

REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BPO

Pasal 3

(1)BPO terdiri atas:
1. a.metil bromida; dan
2. b.non metil bromida.
(2)BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pengendalian konsumsi BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pembatasan Impor; dan
2. b.larangan Impor.
(2)Pembatasan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan BPO di dalam negeri.
(3)Pembatasan Impor untuk metil bromida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan karantina dan pra pengapalan.
(4)Pembatasan Impor untuk non metil bromida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk kegiatan:
1. a.pemeliharaan peralatan pendingin; dan
2. b.pemeliharaan peralatan pemadam api.
(5)Larangan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang dilarang Impor.

Pasal 5

(1)BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan penghapusan konsumsi secara bertahap sesuai target sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Untuk mencapai target penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengendalian konsumsi BPO.
(3)Dalam hal terdapat kepentingan nasional dapat dilakukan perubahan terhadap target penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)hanya dilakukan melalui 6 (enam) pelabuhan laut, yaitu:
1. a.Belawan di Medan;
2. b.Tanjung Priok di Jakarta;
3. c.Merak di Cilegon;
4. d.Tanjung Emas di Semarang;
5. e.Tanjung Perak di Surabaya; dan/atau
6. f.Soekarno Hatta di Makassar.
(2)Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK, dan TPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(3)Impor BPO dilakukan oleh Importir yang telah terdaftar di aplikasi SINSW sebagai Importir BPO.

Pasal 7

(1)Importir BPO pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U menyampaikan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli melalui SINSW meliputi:
1. a.data barang yang akan diimpor;
2. b.rencana distribusi dari barang yang akan diimpor;
3. c.realisasi Impor dan distribusi barang tahun sebelumnya;
4. d.Persetujuan Impor BPO tahun sebelumnya;
5. e.Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin tetap Pestisida untuk Importir Metil bromida;
6. f.lembar data keselamatan (LDK) atau safety data sheet (SDS);
7. g.certificate of analysis (CoA); dan
8. h.surat registrasi B3.
(2)Importir BPO pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P menyampaikan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli melalui SINSW meliputi:
1. a.data barang yang akan diimpor;
2. b.rencana penggunaan dari barang yang akan diimpor;
3. c.realisasi Impor dan penggunaan barang tahun sebelumnya;
4. d.Persetujuan Impor BPO tahun sebelumnya;
5. e.Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin tetap Pestisida untuk Importir Metil bromida;
6. f.lembar data keselamatan (LDK) atau safety data sheet (SDS);
7. g.certificate of analysis (CoA); dan
8. h.surat registrasi B3.
(3)Jangka waktu penyampaian permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dilakukan paling lama minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Alokasi Impor Nasional BPO.

Pasal 8

(1)Penetapan Alokasi Impor Nasional BPO dilakukan melalui rapat teknis yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
(2)Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.perdagangan;
2. b.perindustrian;
3. c.pertanian;
4. d.perkarantinaan; dan
5. e.keuangan.
(3)Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penetapan Alokasi Impor Nasional BPO.
(4)Penetapan Alokasi Impor Nasional BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Jangka waktu penetapan Alokasi Impor Nasional BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama minggu kedua bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Alokasi Impor Nasional BPO.

Pasal 9

(1)Permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO yang diajukan oleh Importir BPO melalui SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi ke REKOMBPO.
(2)Permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO yang masuk ke dalam SINSW diverifikasi oleh Direktur Jenderal.
(3)Verifikasi permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.Persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
2. b.Alokasi Impor Nasional BPO; dan
3. c.data historis Impor BPO.
(4)Jangka waktu verifikasi permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan Alokasi Impor Nasional BPO.
(5)Dalam hal permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dinyatakan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO.
(6)Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan melalui REKOMBPO dan diteruskan ke SINSW.
(7)Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.
(8)Dalam hal permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dinyatakan ditolak, pemberitahuan penolakan disampaikan secara elektronik melalui SINSW kepada Importir.
(9)Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO setelah memperbaiki semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui SINSW.

Pasal 10

(1)Importir BPO dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO yang telah diterbitkan selama dalam tahun takwim melalui SINSW.
(2)Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada perubahan:
1. a.negara asal;
2. b.pelabuhan muat; dan/atau
3. c.pelabuhan tujuan.
(3)Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO melalui REKOMBPO yang terintegrasi dengan SINSW.
(5)Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, pemberitahuan penolakan disampaikan secara elektronik melalui SINSW.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…