DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016

Nomor: 70
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengolahan sampah secara termal berpotensi memberikan dampak kepada lingkungan hidup melalui pelepasan emisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU EMISI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN SAMPAH SECARA TERMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
3.Pengolahan sampah secara termal adalah proses pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan yang dapat terbakar yang terkandung dalam sampah dan/atau menghasilkan energi.
4.Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
5.Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
6.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8.Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
9.Sistem pemantauan terus menerus (Continuous Emissions Monitoring System) yang selanjutnya disingkat CEMS adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur kuantitas kadar suatu parameter emisi dan laju alir melalui pengukuran secara terus menerus.
10.Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
11.Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di luar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan terhadap sistem peralatan atau proses yang sedang dalam kondisi tidak normal, sehingga baku mutu emisi usaha dan/atau kegiatan terlampaui.
12.Keadaan darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang diluar kondisi normal atau karena alasan keselamatan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan baku mutu emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal.

Pasal 3

(1)Pengolahan sampah secara termal hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak mengandung B3, Limbah B3, kaca, Poli Vinyl Clorida (PVC), dan aluminium foil.
(2)Pengolahan sampah secara termal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap pengolahan sampah secara termal, wajib dilakukan pemantauan emisi untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu emisi.
(2)Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh sumber emisi usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal.

Pasal 5

Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:

a.menyusun rencana pemantauan emisi;
b.memantau emisi;
c.menghitung beban emisi dan kinerja pembakaran; dan
d.menyusun laporan pemantauan sumber emisi.

Pasal 6

Rencana pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:

a.penetapan penanggung jawab kegiatan pemantauan emisi;
b.pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan emisi; dan
c.identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi.

Pasal 7

(1)Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit terdiri dari:
1. a.sumber emisi utama;
2. b.emisi fugitif;
3. c.proses yang menyebabkan terjadinya emisi;
4. d.titik koordinat, parameter utama, dan parameter pendukung yang dihasilkan sumber emisi;
5. e.pencatatan data aktivitas, faktor emisi, faktor oksidasi, dan konversi emisi; dan
6. f.pemilihan metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi.
(2)Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Partikulat;
2. b.Sulfur Dioksida (SO2);
3. c.Nitrogen Oksida (NOx);
4. d.Merkuri (Hg);
5. e.Hidrogen Klorida (HCl);
6. f.Hidrogen Fluorida (HF);
7. g.Karbon Monoksida (CO); dan
8. h.Dioksin dan Furan.
(3)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.Karbon Dioksida (CO2);+
2. b.Oksigen (O2);
3. c.Temperatur; dan
4. d.Laju alir.
(4)Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Terhadap sumber emisi yang telah diidentifikasi, diberi penamaan, dan pengkodean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemantauan emisi.
(2)Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.terus menerus; atau
2. b.manual.

Pasal 9

(1)Pemantauan emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap proses pengolahan sampah dengan kapasitas lebih besar dari 1000 (seribu) ton per hari.
(2)Pemantauan emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan CEMS yang memiliki spesifikasi memantau dan mengukur parameter Partikulat, Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Oksida (NOx), Hidrogen Fluorida (HF) dan Laju Alir.

Pasal 10

(1)Hasil pemantauan dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk laporan yang mencakup:
1. a.data hasil pemantauan emisi rata-rata setiap jam;
2. b.hasil pemantauan emisi rata–rata harian;
3. c.lama waktu dan besaran kadar parameter hasil pengukuran;
4. d.informasi mengenai terjadinya hasil pengukuran yang melebihi baku mutu emisi;
5. e.lama waktu CEMS tidak beroperasi;
6. f.ringkasan terhadap kondisi tidak normal; dan
7. g.pencatatan produksi harian.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengolahan sampah secara termal berpotensi memberikan dampak kepada lingkungan hidup melalui pelepasan emisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU EMISI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN SAMPAH SECARA TERMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
3.Pengolahan sampah secara termal adalah proses pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan yang dapat terbakar yang terkandung dalam sampah dan/atau menghasilkan energi.
4.Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
5.Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
6.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8.Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
9.Sistem pemantauan terus menerus (Continuous Emissions Monitoring System) yang selanjutnya disingkat CEMS adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur kuantitas kadar suatu parameter emisi dan laju alir melalui pengukuran secara terus menerus.
10.Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
11.Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di luar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan terhadap sistem peralatan atau proses yang sedang dalam kondisi tidak normal, sehingga baku mutu emisi usaha dan/atau kegiatan terlampaui.
12.Keadaan darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang diluar kondisi normal atau karena alasan keselamatan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan baku mutu emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal.

Pasal 3

(1)Pengolahan sampah secara termal hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak mengandung B3, Limbah B3, kaca, Poli Vinyl Clorida (PVC), dan aluminium foil.
(2)Pengolahan sampah secara termal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap pengolahan sampah secara termal, wajib dilakukan pemantauan emisi untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu emisi.
(2)Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh sumber emisi usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal.

Pasal 5

Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:

a.menyusun rencana pemantauan emisi;
b.memantau emisi;
c.menghitung beban emisi dan kinerja pembakaran; dan
d.menyusun laporan pemantauan sumber emisi.

Pasal 6

Rencana pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:

a.penetapan penanggung jawab kegiatan pemantauan emisi;
b.pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan emisi; dan
c.identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi.

Pasal 7

(1)Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit terdiri dari:
1. a.sumber emisi utama;
2. b.emisi fugitif;
3. c.proses yang menyebabkan terjadinya emisi;
4. d.titik koordinat, parameter utama, dan parameter pendukung yang dihasilkan sumber emisi;
5. e.pencatatan data aktivitas, faktor emisi, faktor oksidasi, dan konversi emisi; dan
6. f.pemilihan metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi.
(2)Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Partikulat;
2. b.Sulfur Dioksida (SO2);
3. c.Nitrogen Oksida (NOx);
4. d.Merkuri (Hg);
5. e.Hidrogen Klorida (HCl);
6. f.Hidrogen Fluorida (HF);
7. g.Karbon Monoksida (CO); dan
8. h.Dioksin dan Furan.
(3)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.Karbon Dioksida (CO2);+
2. b.Oksigen (O2);
3. c.Temperatur; dan
4. d.Laju alir.
(4)Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Terhadap sumber emisi yang telah diidentifikasi, diberi penamaan, dan pengkodean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemantauan emisi.
(2)Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.terus menerus; atau
2. b.manual.

Pasal 9

(1)Pemantauan emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap proses pengolahan sampah dengan kapasitas lebih besar dari 1000 (seribu) ton per hari.
(2)Pemantauan emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan CEMS yang memiliki spesifikasi memantau dan mengukur parameter Partikulat, Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Oksida (NOx), Hidrogen Fluorida (HF) dan Laju Alir.

Pasal 10

(1)Hasil pemantauan dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk laporan yang mencakup:
1. a.data hasil pemantauan emisi rata-rata setiap jam;
2. b.hasil pemantauan emisi rata–rata harian;
3. c.lama waktu dan besaran kadar parameter hasil pengukuran;
4. d.informasi mengenai terjadinya hasil pengukuran yang melebihi baku mutu emisi;
5. e.lama waktu CEMS tidak beroperasi;
6. f.ringkasan terhadap kondisi tidak normal; dan
7. g.pencatatan produksi harian.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.