DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2019

Nomor: 70
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, profesi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi profesi GANISPHPL, penugasan, pembinaan dan pengendalian, SIGANISHUT, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT- II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Admnistratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2.Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
3.Pengelola Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang kegiatannya meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan menetapkan jumlah dan volume/berat dari hasil hutan.
5.Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan menetapkan jenis dan mutu (kualitas) hasil hutan.
6.Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah setiap orang yang memiliki sertifikat kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
7.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan personil yang berkompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
8.Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.
9.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
11.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
12.Akreditasi Lembaga Pelatihan adalah proses pemberitahuan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
13.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
14.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
15.Lisensi adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja atas nama BNSP.
16.Pengendalian Penugasan GANISPHPL adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemampuan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kompetensinya sesuai penugasan.
17.Pemegang Izin adalah unit pengelolaan hutan dan/atau Pemegang Izin pemanfaatan hutan.
18.Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut SIGANISHUT adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi terkait GANISPHPL.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari.
21.Direktur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan pengendalian GANISPHPL.
22.Dinas Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di daerah Provinsi.
23.Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi lestari yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur kedudukan dan fungsi GANISPHPL dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh GANISPHPL pelaksanaannya sesuai standar teknis kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.profesi dan kompetensi;
2. b.sertifikasi GANISPHPL;
3. c.penugasan GANISPHPL dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan; dan
4. d.pembinaan dan pengendalian GANISPHPL.

BAB II

PROFESI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Pasal 3

(1)Profesi GANISPHPL meliputi bidang:
1. a.Perencanaan Hutan;
2. b.Pemanfaatan Hasil Hutan;
3. c.Penggunaan Kawasan Hutan;
4. d.Pembinaan Hutan; dan
5. e.Pengolahan Hasil Hutan.
(2)Ketentuan mengenai profesi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

SERTIFIKASI PROFESI GANISPHPL

Pasal 4

(1)Sertifikasi profesi GANISPHPL dilaksanakan melalui uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi GANISPHPL.
(2)Ketentuan mengenai standar kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Calon peserta sertifikasi uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki latar belakang pendidikan di bidang kehutanan;
2. b.memiliki latar belakang pendidikan di luar bidang kehutanan dan telah bekerja di bidang kehutanan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
3. c.telah lulus Diklat berbasis kompetensi GANISPHPL; atau
4. d.memiliki pengalaman melaksanakan tugas GANISPHPL secara terus-menerus pada suatu organisasi/perusahaan selama paling sedikit 3 (tiga) tahun.
(2)Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan unit kerja atau organisasi/instansi.
(3)Diklat berbasis kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari BNSP dan diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Dalam penunjukkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), LSP harus berkoordinasi dengan Direktur atau Kepala Balai.
(3)LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat profesi GANISPHPL.

Pasal 7

(1)Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LSP wajib melaporkan penerbitan sertifikat profesi GANISPHPL kepada Kepala Balai.

Pasal 8

(1)Pemegang sertifikat profesi GANISPHPL wajib melaporkan perolehan sertifikat profesi kepada Kepala Balai.
(2)Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (2) secara otomatis sistem informasi memberikan nomor register.

Pasal 9

Biaya Diklat dan/atau Uji Kompetensi dapat dibebankan kepada:

a.orang perseorangan;
b.perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya;
c.anggaran Pemerintah; atau
d.anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUGASAN

Pasal 10

(1)Pemegang Izin melaporkan rencana penugasan GANISPHPL kepada Kepala Balai.
(2)Rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin wajib mencantumkan nama perusahaan dan pemegang sertifikat profesi GANISPHPL, nomor register, tugas yang diberikan, lokasi penugasan, dan jangka waktu penugasan GANISPHPL.
(3)Dalam hal pemegang sertifikat profesi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perpindahan tugas sementara atau mutasi dari perusahaan lain, wajib mendapatkan persetujuan pimpinan perusahaan asal.
(4)GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pernyataan persetujuan atau penolakan kepada Pemegang Izin dan Kepala Balai.
(5)Terhadap rencana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Kepala Balai menetapkan penugasan GANISPHPL melalui surat keputusan.
(6)Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan kartu GANISPHPL melalui SIGANISHUT.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…