DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2019

Nomor: 74
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; b. pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; c. penanggulangan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3; d. pembentukan Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3; dan e. pembinaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun wajib menanggulangi keadaan darurat akibat bahan berbahaya dan beracun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.
2.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3.Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih parah.
4.Pengelolaan B3 adalah upaya untuk mencegah terjadinya risiko akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat B3.
5.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
6.Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur dan fungsi penanggulangan.
7.Risiko Kecelakaan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah potensi kejadian kecelakaan yang berkaitan dengan bahaya B3 dan karakteristik Limbah B3, jumlah keberadaan, dan kondisi pelaksanaan persyaratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
8.Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
b.pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
c.penanggulangan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3;
d.pembentukan Pusat Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3; dan
e.pembinaan.

BAB II

PENYUSUNAN PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 3

(1)Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib disusun oleh:
1. a.Setiap Orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3; dan/atau
2. b.Setiap Orang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
(2)Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.
(3)Identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
1. a.jenis kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
2. b.jenis industri;
3. c.klasifikasi B3 dan/atau kategori dan karakteristik Limbah B3;
4. d.jumlah B3 dan/atau Limbah B3;
5. e.sumber Limbah B3;
6. f.potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
7. g.potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup.
(4)Potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diidentifikasi melalui:
1. a.potensi jumlah manusia yang terpapar B3 dan/atau Limbah B3; dan
2. b.potensi tingkat paparan B3 dan/atau Limbah B3.
(5)Tingkat paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
1. a.sangat ringan, jika merasakan paparan dampak namun tidak berpengaruh terhadap kesehatan;
2. b.ringan, jika menyebabkan luka ringan, iritasi ringan pada kulit dan mata, dan/atau luka bakar tingkat 1 (satu);
3. c.sedang, jika menyebabkan gangguan pernapasan, sakit kepala, mual, muntah, radang dingin sedang dan/atau luka bakar tingkat 2 (dua); dan
4. d.berat, jika menyebabkan luka parah, radang dingin parah, kerusakan permanen pada fungsi organ tubuh, luka bakar tingkat 3 (tiga) dan/atau kematian.
(6)Potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diidentifikasi melalui sebaran dampak pada media lingkungan hidup yang terpapar.

Pasal 4

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

a.infrastruktur; dan
b.fungsi penanggulangan.

Pasal 5

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

a.organisasi;
b.koordinasi;
c.fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm;
d.prosedur penanggulangan; dan
e.pelatihan dan geladi kedaruratan.

Pasal 6

(1)Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh pimpinan tertinggi usaha dan/atau kegiatannya.
(2)Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menyusun Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
2. b.melaksanakan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
3. c.melakukan evaluasi internal Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan
4. d.melakukan revisi Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal terdapat perubahan.
(3)Revisi Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan jika terdapat perubahan:
1. a.nama dan karakteristik B3 dan/atau Limbah B3 dalam proses produksi; dan/atau
2. b.desain teknologi, metode, proses dan kapasitas produksi.
(4)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.koordinator;
2. b.wakil koordinator;
3. c.sekretaris;
4. d.tim kaji cepat;
5. e.tim tanggap darurat;
6. f.tim pelayanan kesehatan;
7. g.tim logistik;
8. h.tim evakuasi; dan/atau
9. i.tim keamanan.
(5)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jenis kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 7

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.alur komunikasi kedaruratan;
b.sistem hubungan antar tim; dan
c.prosedur koordinasi dengan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)Fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa ruang dan peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan keadaan darurat.
(2)Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
1. a.pusat pengaduan dan layanan informasi;
2. b.tempat layanan kesehatan;
3. c.jalur evakuasi; dan
4. d.tempat evakuasi.
(3)Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria antara lain:
1. a.dapat diakses dengan mudah; dan
2. b.sesuai dengan kapasitas kebutuhan.
(4)Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
1. a.jenis, karakteristik dan jumlah B3 dan/atau Limbah B3; dan
2. b.risiko kecelakaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dikelola.
(5)Peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.denah evakuasi;
2. b.alat untuk mengumumkan keadaan darurat; dan/atau
3. c.bentuk lain yang mudah dipahami oleh pekerja dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibuat secara tertulis yang berisi informasi mengenai:
1. a.identifikasi kejadian;
2. b.pelaporan kejadian;
3. c.pengaktifan atau penugasan tim kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
4. d.penentuan perkiraan sebaran dampak dan/atau penetapan daerah berbahaya;
5. e.tindakan mitigasi;
6. f.tindakan perlindungan segera;
7. g.penghentian sumber kedaruratan;
8. h.tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup; dan/atau
9. i.pemberian informasi mengenai peringatan adanya kedaruratan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Dokumen mengenai prosedur penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penanggulangan kedaruratan oleh tim Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 10

(1)Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui:
1. a.penyediaan fasilitas; dan
2. b.penyusunan jadwal pelaksanaan pelatihan dan geladi.
(2)Fasilitas pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
1. a.ruang kelas atau ruang geladi kedaruratan;
2. b.modul pelatihan dan geladi kedaruratan;
3. c.instruktur yang berkompeten; dan
4. d.peralatan pelatihan dan geladi kedaruratan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…