DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019

Nomor: 75
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah, tugas dan wewenang, insentif dan disinsentif, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; Mengingat : 1. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2.Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
3.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
4.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
5.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10.Baseline Timbulan Sampah adalah angka timbulan sampah yang disusun berdasarkan tingkat, status, kecenderungan, dan proyeksi timbulan sampah dalam periode waktu tertentu, dan dijadikan faktor pembanding atas capaian pengurangan sampah.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tentang Peta Jalan pengurangan Sampah oleh Produsen periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2029.
(2)Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh Produsen sebesar 30% (tiga puluh persen) dibandingkan dengan jumlah timbulan Sampah di tahun 2029.

Pasal 3

(1)Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang:
1. a.manufaktur;
2. b.jasa makanan dan minuman; dan
3. c.ritel.
(2)Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.industri makanan dan minuman;
2. b.industri barang konsumsi (consumer goods); dan
3. c.industri kosmetik dan perawatan tubuh (personal care)
(3)Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.rumah makan;
2. b.kafe;
3. c.restoran;
4. d.jasa boga; dan
5. e.hotel.
(4)Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Pusat Perbelanjaan;
2. b.Toko Modern; dan
3. c.Pasar Rakyat.

Pasal 4

(1)Pengurangan Sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang:
1. a.sulit diurai oleh proses alam;
2. b.tidak dapat didaur ulang; dan/atau
3. c.tidak dapat diguna ulang.
(2)Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.plastik;
2. b.kaleng alumunium;
3. c.kaca; dan
4. d.kertas.

Pasal 5

Peta jalan pengurangan Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PELAKSANAAN PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 6

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; dan
3. c.pemanfaatan kembali Sampah.
(2)Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau
2. b.tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.
(3)Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
2. b.menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
(4)Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.

Pasal 7

(1)Pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib disertai dengan penarikan kembali Sampah dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.
(2)Penarikan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan.
(3)Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
1. a.terlindung dari air hujan dan panas;
2. b.menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda; dan
3. c.dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah.
(4)Dalam menyediakan fasilitas penampungan, Produsen dapat melakukan kerja sama dengan:
1. a.bank sampah yang terdaftar di Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah;
2. b.tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R); atau
3. c.pusat daur ulang.
(5)Dalam melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berizin.

Pasal 8

(1)Terhadap residu hasil pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan kegiatan:
1. a.pengolahan; dan/atau
2. b.pemrosesan akhir Sampah.
(2)Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pemadatan;
2. b.daur ulang materi; dan/atau
3. c.daur ulang energi.
(3)Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pengembalian residu hasil pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah ke media lingkungan secara aman.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan/atau pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Produsen melakukan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan;
d.evaluasi; dan
e.pelaporan.

Pasal 10

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.menetapkan penanggung jawab kegiatan;
2. b.menetapkan Baseline Timbulan Sampah;
3. c.menentukan target dan waktu pencapaian pengurangan Sampah;
4. d.mengidentifikasi produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya;
5. e.mendata jenis dan jumlah produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang;
6. f.menentukan cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
7. g.rencana uji coba pengurangan Sampah; dan
8. h.rencana komunikasi, informasi dan edukasi.
(2)Target pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui asosiasi yang menaungi bidang usaha dan/atau kegiatan tersebut dengan mengacu kepada target pengurangan Sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Setiap produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dipilih sebagai bagian dari cara pengurangan Sampah, wajib dilekatkan label yang menerangkan bahwa produk dan/atau kemasan produk tersebut:
1. a.dapat dikomposkan;
2. b.dapat didaur ulang; dan/atau
3. c.dapat diguna ulang.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah tertentu, Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di wilayah administratif tersebut wajib menyesuaikan ke dalam perencanaannya.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Produsen yang menjalankan usaha dan/atau kegiatannya pada kawasan komersial, penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dikoordinasikan oleh pengelola kawasan.
(2)Produsen waralaba yang usaha dan/atau kegiatannya wajib SPPL, penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat dikoordinasikan oleh perusahaan induk.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…