DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 79 Tahun 2019

Nomor: 79
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 714);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 793); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan rekreasi para pemustaka.
2.Perpustakaan Khusus adalah Unit Kerja pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya serta mendukung kinerja Kementerian.
3.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta bidang lain yang terkait.
4.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
5.Kepustakaan adalah daftar buku yang menyangkut suatu karya atau daftar buku yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis.
6.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
7.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bidang lain yang terkait.
8.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di perpustakaan baik cetak maupun non cetak ke dalam media elektonik maupun kertas.
9.Layanan Ruang Baca adalah salah satu layanan perpustakaan yang menyediakan tempat untuk membaca di perpustakaan, dimana koleksi yang dibacanya berasal dari sumber yang ada diruang baca.
10.Layanan Sirkulasi adalah salah satu layanan perpustakaan yang berfungsi untuk melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan.
11.Layanan Rujukan adalah layanan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian informasi dan pemberian bimbingan belajar.
12.Layanan Pendidikan Pemustaka adalah salah satu layanan di perpustakaan berupa pemanduan pemberian informasi mengenai tata cara menggunakan sarana di perpustakaan, sehingga dapat menelusuri informasi dengan tepat kepada pegawai lingkup Kementerian.
13.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah dalam pengelolaan Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian agar mampu membantu tugas unit kerja tempat Perpustakaan Khusus, bernaung secara profesional serta pemberian pelayanan informasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.jenis dan perangkat Perpustakaan Khusus;
b.sasaran dan kegiatan Perpustakaan Khusus; dan
c.pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS DAN PERANGKAT PERPUSTAKAAN KHUSUS

Pasal 4

Perpustakaan Khusus terdiri atas:

a.Perpustakaan Kementerian;
b.Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan
c.Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

(1)Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Sekretariat Jenderal melalui Pusat Data dan Informasi.
(2)Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian.
(3)Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis atau Satuan Kerja milik Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian.

Pasal 6

Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyelenggarakan fungsi:

a.pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Kementerian yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik tercetak, elektronik, dan audio visual;
b.pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian, baik tercetak, elektronik, dan audio visual;
c.pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Kementerian, baik tercetak, elektronik, dan audio visual;
d.pusat dokumentasi pelaporan lingkungan dan kajian ilmiah; dan
e.referensi buku lingkungan hidup, kehutanan, dan lainnya.

Pasal 7

(1)Pengelola Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas:
1. a.memberikan arah kebijakan dan pembinaan Perpustakaan Khusus pada Perpustakaan Unit Kerja Eselon I dan Perpustakaan Unit Pelaksanaan Teknis sesuai standar perpustakaan;
2. b.melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian;
3. c.melakukan pembinaan Pustakawan dan pengelola Perpustakaan lingkup Kementerian;
4. d.melakukan kerja sama antar Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian maupun dengan Perpustakaan di luar Kementerian;
5. e.melakukan pengembangan sistem jaringan dokumentasi pustaka dan pustaka online;
6. f.menyusun dan menyelenggarakan kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas Pustakawan dan pengelola Perpustakaan Khusus;
7. g.menyediakan bahan Perpustakaan Khusus mengenai bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta bidang lain yang terkait;
8. h.memberikan layanan Perpustakaan Khusus kepada Pemustaka, baik internal maupun eksternal; dan
9. i.melakukan kegiatan publikasi terhadap hasil kegiatan maupun karya tulis Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Perpustakaan Kementerian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
2. b.koordinasi antar Perpustakaan Khusus yang ada lingkup Kementerian.

Pasal 8

Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menyelenggarakan fungsi:

a.penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Unit Kerja Eselon I;
b.koordinasi antar Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di Unit Kerja Eselon I;
c.pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Unit Kerja Eselon I masing-masing yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik;
d.pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Unit Kerja Eselon I, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; dan
e.pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Unit Kerja Eselon I, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.

Pasal 9

Pengelola Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas:

a.melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
b.melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian;
c.melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya; dan
d.melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis terbitan Kementerian, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik yang berada di bawah Unit Kerja EselonI.

Pasal 10

Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menyelenggarakan fungsi:

a.penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Unit Pelaksana Teknis;
b.pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Kementerian lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik;
c.pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian lingkup Unit Pelaksana Teknis, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; dan
d.pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Unit Pelaksana Teknis, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 714);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 793); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan rekreasi para pemustaka.
2.Perpustakaan Khusus adalah Unit Kerja pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya serta mendukung kinerja Kementerian.
3.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta bidang lain yang terkait.
4.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
5.Kepustakaan adalah daftar buku yang menyangkut suatu karya atau daftar buku yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis.
6.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
7.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bidang lain yang terkait.
8.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di perpustakaan baik cetak maupun non cetak ke dalam media elektonik maupun kertas.
9.Layanan Ruang Baca adalah salah satu layanan perpustakaan yang menyediakan tempat untuk membaca di perpustakaan, dimana koleksi yang dibacanya berasal dari sumber yang ada diruang baca.
10.Layanan Sirkulasi adalah salah satu layanan perpustakaan yang berfungsi untuk melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan.
11.Layanan Rujukan adalah layanan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian informasi dan pemberian bimbingan belajar.
12.Layanan Pendidikan Pemustaka adalah salah satu layanan di perpustakaan berupa pemanduan pemberian informasi mengenai tata cara menggunakan sarana di perpustakaan, sehingga dapat menelusuri informasi dengan tepat kepada pegawai lingkup Kementerian.
13.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah dalam pengelolaan Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian agar mampu membantu tugas unit kerja tempat Perpustakaan Khusus, bernaung secara profesional serta pemberian pelayanan informasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.jenis dan perangkat Perpustakaan Khusus;
b.sasaran dan kegiatan Perpustakaan Khusus; dan
c.pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS DAN PERANGKAT PERPUSTAKAAN KHUSUS

Pasal 4

Perpustakaan Khusus terdiri atas:

a.Perpustakaan Kementerian;
b.Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan
c.Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

(1)Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Sekretariat Jenderal melalui Pusat Data dan Informasi.
(2)Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian.
(3)Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis atau Satuan Kerja milik Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian.

Pasal 6

Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyelenggarakan fungsi:

a.pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Kementerian yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik tercetak, elektronik, dan audio visual;
b.pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian, baik tercetak, elektronik, dan audio visual;
c.pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Kementerian, baik tercetak, elektronik, dan audio visual;
d.pusat dokumentasi pelaporan lingkungan dan kajian ilmiah; dan
e.referensi buku lingkungan hidup, kehutanan, dan lainnya.

Pasal 7

(1)Pengelola Perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas:
1. a.memberikan arah kebijakan dan pembinaan Perpustakaan Khusus pada Perpustakaan Unit Kerja Eselon I dan Perpustakaan Unit Pelaksanaan Teknis sesuai standar perpustakaan;
2. b.melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian;
3. c.melakukan pembinaan Pustakawan dan pengelola Perpustakaan lingkup Kementerian;
4. d.melakukan kerja sama antar Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian maupun dengan Perpustakaan di luar Kementerian;
5. e.melakukan pengembangan sistem jaringan dokumentasi pustaka dan pustaka online;
6. f.menyusun dan menyelenggarakan kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas Pustakawan dan pengelola Perpustakaan Khusus;
7. g.menyediakan bahan Perpustakaan Khusus mengenai bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta bidang lain yang terkait;
8. h.memberikan layanan Perpustakaan Khusus kepada Pemustaka, baik internal maupun eksternal; dan
9. i.melakukan kegiatan publikasi terhadap hasil kegiatan maupun karya tulis Perpustakaan Khusus lingkup Kementerian baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Perpustakaan Kementerian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
2. b.koordinasi antar Perpustakaan Khusus yang ada lingkup Kementerian.

Pasal 8

Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menyelenggarakan fungsi:

a.penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Unit Kerja Eselon I;
b.koordinasi antar Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di Unit Kerja Eselon I;
c.pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Unit Kerja Eselon I masing-masing yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik;
d.pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Unit Kerja Eselon I, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; dan
e.pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Unit Kerja Eselon I, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.

Pasal 9

Pengelola Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas:

a.melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
b.melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian;
c.melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya; dan
d.melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis terbitan Kementerian, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik yang berada di bawah Unit Kerja EselonI.

Pasal 10

Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menyelenggarakan fungsi:

a.penyebaran informasi lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Unit Pelaksana Teknis;
b.pusat dokumentasi skripsi, tesis, dan disertasi, pegawai Kementerian lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik;
c.pusat dokumentasi karya tulis/kertas kerja hasil pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian lingkup Unit Pelaksana Teknis, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik; dan
d.pusat dokumentasi hasil karya tulis ilmiah seperti jurnal, prosiding, buletin ilmiah, karya tulis ilmiah popular, maupun karya tulis popular terbitan Unit Pelaksana Teknis, baik berupa bahan tercetak maupun elektronik.